Diduga Dapat Upeti dari Maling Kabel Telkom, KPK Nusantara dan PSM Banaspati Surabaya Atensi Kapolda Jatim Agar Evaluasi Polres Jombang

Liputan Indonesia || Jombang – KPK Nusantara DPC Surabaya bersama PSM Banaspati DPC Surabaya menyayangkan kondisi keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Jombang yang dinilai masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kedua organisasi tersebut mendesak Kapolda Jawa Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Polres Jombang, mulai dari Kapolres hingga satuan terkait.

Desakan tersebut muncul di tengah sorotan masyarakat terhadap dugaan maraknya pencurian kabel Telkom di wilayah Jombang serta tuntutan agar sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik ditangani secara transparan dan profesional.

Menurut kedua organisasi tersebut, situasi ini harus menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, menurut mereka, dapat terus tergerus apabila laporan dan persoalan hukum yang meresahkan warga tidak mendapatkan penanganan yang jelas.

Mereka menegaskan, masyarakat membutuhkan bukti nyata dari komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan, bukan sekadar slogan dan pernyataan normatif.

“Apakah slogan Polisi untuk Masyarakat hanya menjadi kiasan? Ketika masyarakat membutuhkan rasa aman dan kepastian hukum, yang ditunggu adalah tindakan konkret dari pimpinan Polri. Kami mendesak Kapolda Jawa Timur segera mengevaluasi kinerja Kapolres Jombang beserta jajaran yang bertanggung jawab, patut diduga Polres Jombang dan Jajarannya dapat upeti dari para pencuri kabel Telkom, sebab kok adem ayem polisi setempat,” tegas perwakilan kedua organisasi tersebut.

Jombang Rawan Pencurian Kabel Telkom, Penanganan Perkara Disorot

KPK Nusantara DPC Surabaya bersama PSM Banaspati DPC Surabaya turut menyoroti dugaan pencurian kabel Telkom yang menjadi keresahan masyarakat di Jombang. Mereka meminta aparat kepolisian mengungkap perkara-perkara tersebut secara tuntas, mengusut pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Menurut mereka, apabila dugaan tindak pidana terus berulang sementara penanganan perkara tidak menunjukkan perkembangan yang dapat dipahami publik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan lemahnya penegakan hukum.

Karena itu, mereka meminta Polres Jombang menyampaikan informasi yang proporsional mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan, termasuk langkah-langkah konkret dalam mencegah tindak pidana serupa.

“Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan menghadapi persoalan keamanan sendirian. Jika ada dugaan pencurian kabel Telkom, harus diusut secara profesional. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum,” lanjutnya.

Kapolda Jatim Diminta Evaluasi Kapolres dan Satuan Terkait

Kedua organisasi tersebut meminta Kapolda Jawa Timur tidak berhenti pada evaluasi administratif semata. Mereka menginginkan pemeriksaan menyeluruh terhadap respons kepolisian atas laporan masyarakat, efektivitas penyelidikan dan penyidikan, serta pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas anggota.

Evaluasi, menurut mereka, harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, fakta penanganan perkara, dan pertanggungjawaban masing-masing satuan. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau ketidakprofesionalan, mereka meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereka juga meminta Kapolri memberikan perhatian terhadap kondisi keamanan dan kepercayaan publik di Jombang, terutama apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Pimpinan harus berani mengevaluasi apabila memang ditemukan kekurangan atau ketidakprofesionalan. Jangan sampai masyarakat terus mempertanyakan keberadaan aparat ketika membutuhkan perlindungan. Kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja, transparansi, dan penegakan hukum yang adil,” tegas mereka.

Polisi untuk Masyarakat Harus Dibuktikan dengan Tindakan

Bagi KPK Nusantara DPC Surabaya dan PSM Banaspati DPC Surabaya, slogan Polisi untuk Masyarakat seharusnya diwujudkan melalui pelayanan yang responsif, perlindungan terhadap warga, serta penanganan perkara yang transparan dan tidak diskriminatif.

Mereka menilai rasa aman merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, setiap laporan harus ditangani sesuai prosedur, setiap perkembangan perkara perlu dikomunikasikan secara patut, dan setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti.

Mereka berharap Kapolda Jawa Timur segera mengambil langkah evaluasi yang terukur terhadap kinerja Polres Jombang. Hasilnya diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Jangan biarkan kepercayaan masyarakat semakin menurun. Kami meminta Kapolda Jatim dan Kapolri menunjukkan komitmen nyata. Jika slogan Polisi untuk Masyarakat benar-benar menjadi pedoman, maka masyarakat harus merasakan hasilnya melalui keamanan, pelayanan yang baik, dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu,” pungkas mereka.

Masyarakat kini menantikan langkah konkret pimpinan kepolisian dalam menjawab berbagai sorotan tersebut. Evaluasi yang objektif, transparan, dan berlandaskan fakta diharapkan menjadi jalan untuk memastikan keamanan serta kepercayaan publik di Kabupaten Jombang tetap terjaga.

Penulis : one

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

_Dalam segala situasi, LiputanIndonesia.co.id berkomitmen memberikan fakta jernih dari TKP. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme._

---