Sengkarut Relokasika Pasar PPI Krembangan Pecah, Emak-emak Ngamuk Camat Dinilai Lempar Tanggung Jawab

Liputan Indonesia || Surabaya, – Sabtu siang 13/6/2026, tensi di Krembangan pecah. Agenda pengundian lapak relokasi 234 pedagang pasar tumpah PPI berubah jadi adu mulut panas antara warga dengan Kecamatan Krembangan.

Pemicunya: surat undangan pengundian lapak yang menurut warga dilayangkan mendadak dan sepihak. Ratusan pedagang di perbatasan RW IV Kemayoran dan RW I Krembangan Selatan menolak skema yang dinilai cacat perencanaan.

Warga membeberkan, salah satu lokasi relokasi yang ditawarkan adalah Eks Rumah Padat Karya. Tempat itu diduga bekas proyek peternakan lele dan maggot yang gagal dan sempat mangkrak. 

“Lokasinya tersembunyi dari pembeli, infrastruktur belum siap. Ini namanya nyuruh kami milih kucing dalam karung," teriak salah satu emak-emak pedagang di lokasi.

Pilihan lain adalah pasar milik PD Pasar Surya. Namun kapasitasnya menurut warga hanya untuk 25 orang, dari total 234 pedagang. “Terus sisanya 200 lebih mau dikemanakan?” cetus pedagang lain.

Ketegangan memuncak saat Tokoh Masyarakat Surabaya, Achmad Hidayat, S.Sos., didampingi Ketua RW IV Kemayoran, Nanang S., mengonfrontasi Camat Krembangan, Harun Ismail.

Menurut keterangan di lokasi, adu mulut memanas saat Camat Harun menyebut penertiban adalah perintah atasan. Namun ketika ditanya bukti fisik Surat Perintah Walikota, jawaban Camat dinilai mengambang. “Saya tidak bilang Walikota yang memerintah, tapi atasan. Kalau atasan itu bisa kepala dinas, bisa asisten,_” ujar Harun, dikutip warga.

Achmad Hidayat lantas mempertanyakan jaminan ekonomi. “Apa jaminan Pak Camat kalau pedagang pindah ke tempat tersembunyi itu dagangannya laku?_” tanyanya.

Jawaban Camat Harun yang menyebut “_Gusti Allah yang mengatur semua rezeki_” dinilai warga sebagai bentuk lepas tanggung jawab. Hujan umpatan dari emak-emak pun tak terhindarkan.

Bedah Hukum: 4 Dugaan Cacat administrasi Kecamatan Krembangan.

 

1. Diduga Langgar Prosedur TDUP: Achmad Hidayat yang juga Ketum GNI menyebut, Perda Surabaya tentang Penataan PKL, mewajibkan pendataan via Tanda Daftar Usaha Pedagang sebelum penertiban fisik. Sudah atau belum PKL di sini didaftarkan TDUP? Kalau belum, tidak boleh langsung ditertibkan!_” tegasnya. Secara hukum administrasi, ini berpotensi jadi cacat prosedur.

2. Diduga Langgar Asas Kelayakan: Memindahkan 234 pedagang ke eks ternak lele dan pasar berkapasitas 25 orang dinilai mengabaikan Asas Kecukupan. Penataan yang baik wajib menjamin kelangsungan ekonomi, bukan sekadar menggusur.

3. Diduga Langgar Asas Keterbukaan: UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan konsultasi publik. Surat undangan mendadak tanpa rembukan dinilai mencederai hak warga untuk didengar. Bertindak atas “perintah atasan” tanpa dokumen tertulis juga rawan melanggar Asas Kepastian Hukum.

4. Diduga Putus Jaring Sosial Swadaya: Ketua RW IV Nanang S. menyebut retribusi lapak selama ini dipakai untuk bayar petugas kebersihan, santunan duka, hingga makan lansia sebatang kara. “_Uangnya untuk sosial, bukan memperkaya diri. Kalau dipindah tanpa solusi, jaring pengaman warga putus,” kata Nanang.

Achmad Hidayat bahkan menantang konsistensi Pemkot. “_Jangan minta warga patuhi aturan, sementara pemerintah sendiri belum patuh. Bangunan kecamatan, kelurahan, sudah ada IMB-nya atau belum? Ayo kita berkaca!_” ucapnya, menyinggung kegagalan relokasi Pasar Tembok yang lalu.

Di akhir aksi, pedagang menuntut pengundian lapak dibatalkan total sampai ada dialog terbuka. “Kalau Anda takut dicopot Walikota gara-gara PPI, saya yang akan menghadap Pak Wali! Program Indonesia Asri itu menjaga ketertiban, bukan mematikan ekonomi rakyat kecil,” pungkas Achmad.

Hasilnya: proses pengundian lapak deadlock. Ratusan pedagang memilih bertahan demi menyambung hidup.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi Camat Krembangan Harun Ismail dan Wali Kota Surabaya terkait 4 poin dugaan cacat administrasi di atas. Belum ada tanggapan resmi.

Tim Investigasi Liputan Indonesia. Sesuai UU Pers No. 40/1999, kami membuka ruang Hak Jawab proporsional bagi pihak Kecamatan Krembangan & Pemkot Surabaya," pungkasnya.

---

Penulis : Kib 

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

_Dalam segala situasi, LiputanIndonesia.co.id berkomitmen memberikan fakta jernih dari TKP. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme._

---