Pemerintah Provinsi Jatim 'Bungkam' Atas Jeritan Korban Eks Gusuran Stren Kali Jagir

Liputan Indonesia || Surabaya, - Warga korban pengusiran paksa di Rusunawa Gunungsari  melakukan aksi damai berupa aksi cor kaki di depan Gedung Grahadi Surabaya. Aksi ekstrem itupun masih diabaikan pemerintah. Seakan pemerintah sudah tak peduli lagi dengan kelangsungan hidup warga.

Aksi itu berlangsung selama kurang lebih 7 jam. Warga bertahan dengan kondisi tenda 

seadanya dan 4 warga yang kakinya dicor.

Faisol, salah satu korban pengusiran menjelaskan bahwa 4 warga korban terdampak mengecor kaki sebagai bentuk ekspresi dari puncak kekesalan terhadap pemerintah karena selama ini mereka tak peduli terhadap korban pengusiran. 

“Aksi cor kaki adalah aksi yang dilakukan setelah kesekian kali aksi diabaikan. 

Pemerintah telah menutup mata dan tidak mau peduli kepada kami,” tegasnya.

Aksi itu juga dapat dimaknai sebagai sikap warga untuk menuntut tanggung jawab negara dan tidak akan pergi sampai masalah ini diselesaikan. Dengan kata lain, cor kaki ini dilakukan sebagai simbol bahwa warga akan terus bertahan dan terus berjuang hingga semua warga bisa kembali ke hunian yang layak.

Sebelum puncak kekesalan dari warga, beberapa upaya telah dilakukan. Namun, tidak sesuai dengan keinginan warga.

“Warga telah melakukan aksi persuasif salah satunya menemui wagub, namun hasilnya nihil” kata Faisol.

Ia juga menjelaskan jika aksi tersebut memiliki makna yang dekat dengan warga korban pengusiran. “Aksi cor kaki tadi mengartikan bahwa warga butuh bangunan yang layak sebagai tempat tinggal tetap, bukan Liponsos. Karena warga bukan gelandangan atau pembuat onar,” ucapnya.

Hingga sekitar jam 20.00, warga tetap bertahan di titik aksi. Namun, pada akhirnya warga menarik barisan karena mengalami beberapa intimidasi dari aparat. Warga memutuskan untuk menarik diri untuk menghindari tindakan represif oleh polisi. 

Ketika aksi pun mereka mendapat ultimatum aparat untuk menyudahi aksi secepat mungkin. Aparat keamanan mengancam bahwa jika warga tak menyudahi aksinya, maka warga akan 

diusir secara paksa dengan cara-cara represif. “Karena ada tindakan represif dari aparat, akhirnya kita membubarkan aksi dengan terpaksa,” ujar Faisol. 

Aksi seperti itu juga belum bisa membuat Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya merespon. Hingga malam hari, warga belum juga mendapat ajakan dialog ataupun penyelesaian dari Pemerintah. "Enggak ada sama sekali. Mereka buta dengan penderitaan rakyatnya. Mereka sangat buta, mereka sangat tuli sama penderitaan rakyatnya," tegasnya.

Perjuangan ini masih akan terus berlanjut. Berlanjut hingga semua warga korban terdampak mendapatkan hunian layak. Warga juga akan melakukan pengaduan ke pemerintah pusat hingga mengangkat isu ini ke dunia internasional agar banyak orang tahu bahwa ada pelanggaran yang terjadi dan masih diabaikan pemerintah. 

"Ya kita masih banyak aksi-aksi 

kedepannya, termasuk gugatan hukum," kata Faisol. 

Sejak pengusiran paksa pada Kamis, 16 Mei 2024 di tempat hunian warga di Rusunawa 

Gunungsari, warga korban terdampak tetap memilih untuk bertahan (tidur atau bertempat tinggal) di pendopo Rusunawa Gunungsari. Ini bentuk perjuangan paling nyata untuk warga bisa kembali ke huniannya masing-masing. 

Terhitung sejak pengusiran paksa, sudah 23 hari warga bertahan. Warga bertahan seadanya. Beralaskan tikar, makan dari dapur umum swadaya, tak bisa beraktivitas normal, hingga akses air bersih yang terbatas karena pengelola rusun telah memutus akses air di fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). 

Akses air bersih sudah diputus sejak Jumat, 31 Mei 2024 oleh pengelola rusun. Bahkan akses air untuk musholla juga diputus.

Dengan kondisi seperti itu, warga mengalami beberapa gangguan kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Faisol. 

“Dampak kesehatan warga terkena masuk angin, diare, demam tinggi, tidur tidak nyenyak karena lingkungan tidak kondusif, beberapa juga ada yang masuk 

rumah sakit,” ucapnya.

Selain gangguan kesehatan, warga korban terdampak juga mengalami rasa traumatik. Tak hanya orang dewasa, namun rasa traumatik itu juga dirasakan oleh anak-anak dan korban terdampak lansia.

“Dampak psikologis sangat dalam, kalaupun bunuh diri diperbolehkan, kami akan bunuh diri. Anak-anak trauma saat pengusiran yang represif oleh aparat sehingga tidak mau bersekolah. Pengusiran dilakukan oleh aparat polisi, satpol pp dan preman sewaan,” pungkas Faisol.

Tinah, salah satu warga menjelaskan bahwa pengusiran paksa yang lalu juga menyasar ke anak-anak. Bahkan mengakibatkan luka memar akibat pemukulan dan dorongan ketika aparat gabungan memaksa masuk ke area Rusunawa Gunungsari. Dampak psikologis mereka cukup mendalam karena represifitas aparat gabungan. Banyak 

yang merasa ketakutan dan tidak tenang ketika bertemu dengan aparat keamanan Hingga harapan untuk melanjutkan hidup pun warga terdampak juga ragu. 

"Saya merasa was was dan takut jika melihat banyak aparat. Selain itu saya merasa trauma dan berdebar tiap kali menghadapi aparat. Saya juga merasa putus asa, kira-kira kedepannya apa kami punya kesempatan untuk hidup layak dan punya tempat tinggal. Saya di Stren Kali sudah diusir apa saya harus menggelandang dengan anak saya. Padahal saya punya Kartu Keluarga, saya punya identitas, tapi kok pemerintah segitunya," ujar Tinah.

Sudah hampir satu bulan, belum ada penyelesaian cocok yang diberikan pemerintah. Bahkan selama ini warga terdampak bertahan di Pendopo Rusunawa Gunungsari tanpa perlindungan pemerintah. Yang diinginkan warga hanya sederhana, yaitu mendapatkan haknya untuk mendapatkan hunian yang layak. Itu karena hunian yang layak juga bisa memberikan kehidupan yang aman dan tenang.

---

Penulis : Tjan08

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---