Ada Upaya Jahat Untuk Menghalangi Eksekusi Dari Harjiana

Liputan Indonesia || Surabaya - Wang Suwandi SH, MKn mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, melalui kuasa hukumnya Agus Mulyo SH, MH dan Moch Fusthaathul Amri SH. Meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi putusan tersebut. Harus tetap dilaksanakan untuk dipatuhi semua pihak yang bersangkutan, dikarenakan mempunyai kekuatan yang sama seperti Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 Rbg.

Agus Mulyo SH., MH., mengatakan, bahwa kami selaku pemohon eksekusi, telah mohon kepada Ketua PN Surabaya. Untuk berkenan menerima dan menjalankan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tersebut adalah atas perintah dibawah pimpinan Ketua PN Surabaya yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

"Oleh karena sesuai Pasal 180

ayat (1) HIR. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah dan/atau dimintakan banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan menurut peraturan yang

berlaku untuk itu berkekuatan bukti,

atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan,

tambahkan pula dalam perselisihan

Menurut advokat Moch. hak," kata advokat Moch. Fusthaathul didampingi Agus Mulyo, S.H., kepada awak media, Sabtu (17/06/2023).

Untuk diketahui pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya No. 220/

Pdt.G/2022/PN. Sby yang mempunyai kekuatan eksekutorial dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bijVorrad). menjalankan amanah profesi.

Bahkan sebagaimana dimaksud-

kan Pasal 191 ayat (1) Rbg. Pengadilan Negeri juga dapat memerintahkan C pelaksanaan putusannya meskipun

ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik, dan atau ada surat yang ditulis tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, begitu juga kalau ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan mengenai sengketa tentang hak besit.

Dikarenakan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan tulisan surat

yang diajukan penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani tergugat 1 dan penggugat di Surabaya, tanggal 10 September 2010. Juga menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan (Memorandum of Understanding) dibuat

dibawah tangan dengan tulisan tangan sendiri oleh tergugat 1, antara tergugat 1 sebagai pihak pertama dengan penggugat sebagai pihak kedua, ter-tanggal 12 Oktober 2020.

Menghukum penggugat sebagai

pihak kedua dan tergugat 1 sebagai

pihak pertama untuk mematuhi dan

melaksanakan semua kesepakatan

yang tertulis di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan (Memorandum of Undertanding) tertanggal 12 Oktober 2020 sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap.

Menyatakan sah dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat Surat Kuasa Khusus ditanda tangani tergugat 1 dan penggugat di Surabaya pada tanggal 02 Nopember 2020. Dan menyatakan perbuatan tergugat 1 membuat Surat Pencabutan Kuasa Khusus & Pembatalan Kesepakatan tertanggal 04 Maret 2021, perbuatan tergugat II dengan tergugat III yang menerima uang tanpa hak sebesar 3 milyar 10 juta rupiah dari tergugat 1 tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.

Menyatakan surat pencabutan kuasa khusus & pembatalan kesepakatan tertanggal 04 Maret 2021 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak putusan

diucapkan dan berkekuatan hukum

t tetap. Menyatakan tergugat 1, II dan III menerima uang 3 milyar 10 juta dari tergugat 1 tanpa sepengetahuan penggugat adalah cacat hukum tanpa disertai

surat kuasa khusus dari tergugat 1 tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sejak putusan diucapkan berkekuatan hukum tetap.

Menghukum tergugat 1, II dan III untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.3.010.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada penggugat sejak putusan diucapkan berkekuatan hukum

tetap. Menghukum tergugat 1, II dan III apabila tidak membayar ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh penggugat untuk membayar uang dwangsom

Von Dritch sebesar Rp.10 juta rupiah secara tanggung renteng setiap bulan mengalami keterlambatan terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan terhadap amar putusan

yang tersebut diatas, wajib dijalankan oleh Pengadilan Negeri mengingat putusan serta merta itu secara hukum mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana putusan yang bersifat condemnatoir bersifat menghukum dan memerintahkan.

Sehingga tidak ada alasan menurut

hukum putusan tersebut tidak sampai dijalankan. 

Dalam hal ini dahulu penggugat dan sekarang dianggap sebagai pemohon eksekusi sangat berharap putusan yang sudah dimohonkan agar segera, dapatnya PN Surabaya untuk segera mengeluarkan penetapan eksekusi sebagai dasar dilakukan Aanmaning pada semua tergugat yang dalam hal ini Tergugat 1, II dan III untuk membayar ganti kerugian.

Karena eksekusi terhadap putusan

yang bersifat condemnatoir/ menghukum pada pihak termohon untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan, sebagai pelaksanaan menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial maka PN Surabaya selaku eksekutor wajib untuk menjalankan dan melaksanakan isi putusan tersebut.

Sementara menurut Wang Suwandi,

S.H., MKn. selaku pemohon eksekusi ketika ditemui bersama Guru Besar UNSURI Surabaya, Prof. Dr. Sunamo Edy Wibowo, S.H., M. Hum. bahwa upaya hukum sudah final dan individual kongkret harus sudah terjawab dan mengakhiri sengketa melalui kepastian hukumnya yaitu eksekusi Pengadilan. 

Dengan demikian tidak ada ruang

satupun yang dapat menggagalkannya. Namun sangat disayangkan dengan adanya upaya eksekusi ini seiring berjalan salah satu pihak termohon eksekusi Harijana melakukan kontra lapor telah melaporkan Pemohon eksekusi ke Polrestabes Surabaya. Hal ini menunjukan ada upaya-upaya jahat untuk menggagalkan proses eksekusi yang sedang berjalan tersebut, justru menunjukan kalau laporan itu sangat prematur diduga dikondisikan dengan penyidik yang sama.

"Biarlah waktu yang berjalan dan hukum akan menjawabnya dan mengakhiri proses sengketa ini dengan putusan yang harus dijalankan dan dipatuhi semua pihak baik pemohon, para termohon serta para penegak hukum yang lain," katanya. 

---

Penulis : Tio/Rif 

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---