Liputan Indonesia || Kota, - Seorang pengamat kebijakan publik berkata kunjungan Presiden Jokowi menjadi 'tamparan' bagi kinerja pemerintah provinsi sekaligus 'pintu masuk' mengevaluasi kinerja pemerintah daerah lainnya.
Lampung menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir setelah salah satu warganya, Bimo Yudho, melontarkan kritik melalui media sosial TikTok. Dalam kritiknya, Bimo menyebut jalan rusak, proyek terbengkalai, sampai persoalan pendidikan yang ia sebut "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju".
Beberapa hari ini, kendaraan berat yang melelehkan dan meratakan aspal tampak mondar-mandir di ruas Jalan Kota Gajah - Sadewa, Lampung.
Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, melaporkan telah memeriksa jalan rusak di sana bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan pejabat daerah lainnya.
"Meninjau dan melihat langsung persiapan di lokasi yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo," tulis Musa dalam akun Facebooknya, Senin (01/05).
Unggahan ini pun banjir komentar.
Sebagian mengapresiasi perbaikan jalan dilakukan menjelang kedatangan Presiden Jokowi, tapi tak sedikit yang menyebutnya sebagai "kepanikan" pejabat pemerintah Lampung.
"Kenapa harus viral dan Jokowi mau datang, baru ditinjau Pak?"
"Tidak usah dibangun Pak… Kami sudah nyaman dengan jalan seperti ini."
'Perbaikan hanya di jalur kunjungan Jokowi'
Namun, sebagian besar komentar lebih banyak menunjukkan jalan-jalan rusak yang kemungkinan tidak akan dilewati Presiden Jokowi.
"Ini juga perlu perhatian Pak. Jalan Liman Benawi, Trimurjo, Lamteng (Lampung Tengah). Dari tahun 1936 nggak ada perhatian," tulis Yeti Widyaningsih sambil memasang foto jalanan yang rusak.
Sugianto, seorang warga Lampung, berbicara kepada wartawan Robertus Bejo yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Ia mengaku pesimistis kehadiran Jokowi akan disambut perbaikan jalan sampai pelosok.
"Kalau di seluruh tempat, nggak. Tapi kalau di titik-titik yang ingin dilalui [Presiden Jokowi], mungkin di situ ada perbaikan," kata Sugianto.
Ia berharap ke depannya, Pemprov Lampung memiliki prioritas anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
"Jadi memberikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan yang memang lebih riil. Selama ini kita nggak tahu, pemprov mengakunya tidak memiliki anggaran yang cukup untuk infrastruktur dari 2020 - 2022," tambah Sugianto.
Dalam satu artikel, BBC Indonesia pernah menurunkan laporan tentang jalan rusak di Lampung yang diperkirakan mencapai 7.000 kilometer atau setara lima kali pulang-pergi perjalanan Jakarta-Surabaya.
Pemprov Lampung: Bukan karena viral
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membantah perbaikan jalan ini akibat efek viral di media sosial. "Salah itu," katanya.
Kata Fahrizal, perbaikan jalan ini pun bukan dilakukan mendadak.
"Kita kan punya anggaran perbaikan jalan antara Rp600 miliar - Rp700 miliar. Itu sudah masuk di APBD, sudah disetujui oleh dewan terhormat bulan Desember awal," kata Fahrizal.
Perbaikan jalan baru dilakukan beberapa hari belakangan ini karena terpotong waktunya dengan "cuti lebaran".
"Sebetulnya, mereka [kontraktor] sudah bisa bekerja di awal Ramadhan, tetapi bagi rekanan itu, mereka akan mulai setelah lebaran," kata Fahrizal.
Sejauh ini pihak Pemprov Lampung masih belum mengetahui waktu pasti kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah yang disebut Gerbang Sumatra.
"Kalau presiden mau lihat, kita harus siap. Apa pun," jelas Fahrizal merujuk pada pembangunan infrastruktur di Lampung.
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi Lampung setelah wilayah ini mendapat kritik dari seorang warganet, Bima Yudho.
Presiden Jokowi, kata Basuki, rencananya akan berkunjung untuk memantau infrastruktur Lampung pada Rabu (03/05). Namun belakangan, pihak Istana menyatakan kunjungan ini ditunda.
Hal ini dikonfirmasi oleh pejabat pemerintah daerah di Lampung.
"Dari info yang saya dapat, Presiden Joko Widodo akan datang hari Jumat ke Rumbia naik motor. Saya Inshaallah akan dampingi Presiden," kata Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, seperti dilansir dari Kompas, Rabu (03/05).
'Tamparan bagi kinerja Provinsi Lampung'
Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung menjadi koreksi bagi pemerintah setempat.
"Ini menjadi satu tamparan yang cukup menyakitkan bagi kinerja Provinsi Lampung dalam hal pembangunan infrastruktur… Dengan cara seperti ini masyarakat [baru] bisa mendapatkan solusi," kata Dedy.
Bagi masyarakat, lanjut Dedy, kunjungan Presiden Jokowi merupakan "titik cerah" untuk perbaikan infrastruktur yang sudah bermasalah menahun.
"Bagi masyarakat Lampung ini sebagai keberkahan. Tapi ini juga jadi catatan bagi kepemimpinan berikutnya, tidak boleh setengah-setengah di dalam mengelola pembangunan," katanya.
Secara luas, Dedy juga menilai kasus viral Lampung ini bisa menjadi pintu masuk bagi daerah lain untuk mengoreksi kinerja pemerintah dan evaluasi pembangunannya. Musababnya, Lampung bukan satu-satunya provinsi yang memiliki persoalan dalam pembangunan seperti jalan berlubang.
"Kita ingin secara nasional ini dikelola secara terintegrasi dan komprehensif. Pemerintah nasional, provinsi, kabupaten harus berkolaborasi step by step memetakan jalan yang kondisinya rusak.
Jadi jangan sampai daerah itu mikirin sendiri-sendiri," lanjut Dedy.
Berat di belanja pegawai
Provinsi Lampung tampak tidak main-main soal penggunaan APBD. Awal tahun ini, Lampung mendapat penghargaan karena juara menjadi provinsi paling tinggi se-Indonesia yang menyerap APBD untuk tahun anggaran 2022. Realisasi anggarannya mencapai 97.25%.
Namun, esebagian besar anggaran ini atau 37% digunakan untuk belanja pegawai (Rp10,75 triliun). Alokasinya untuk membayar gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, pensiun, hingga kompensasi lainnya untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Di sisi lain, pos anggaran untuk belanja modal yang meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung, jalan, irigasi, jembatan dan aset tatap lainnya hanya sekitar Rp4,28 triliun atau 14,75%.
Provinsi Lampung menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir setelah seorang warganya yang sekarang tinggal di Australia, Bima Yudho menyuarakan kritik terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan infrastruktur.
Setelah kritik ini viral, Bima Yudho kemudian dipolisikan. Keluarganya pun ia sebut sempat mendapat intimidasi. Tapi kemudian, polisi menghentikan kasusnya karena tidak memenuhi unsur pidana.
Perhatian warganet pada Lampung juga tertuju pada Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana Wijayanto yang menunjukkan barang mewah di media sosial.
Penulis :one
Media Liputan Indonesia
DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers
HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK
Kirim via:
WhatsApps / SMS:08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com
PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.
Komentar