Berikut daftar nilai UMK 2022 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim

Liputan Indonesia || Jatim, -  Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan nilai Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Tahun 2022 untuk 38 kabupaten/ kota yang diharapkan mampu diterapkan secara seksama seluruh pemangku kebijakan di wilayah setempat.

"Keputusan ini diambil dengan memperhatikan rasa keadilan, mempertimbangkan kondisi perekonomian, menjamin kondisi sektor industri serta ketenagakerjaan yang kondusif di Jatim," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu (1/12).

Berikut daftar nilai UMK 2022 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim :

1. Kota Surabaya: Rp4.375.479

2. Kabupaten Gresik: Rp4.372.030

3. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.368.581

4. Kabupaten Pasuruan: Rp4.365.133

5. Kabupaten Mojokerto: Rp4.354.787

6. Kabupaten Malang: Rp3.068.275

7. Kota Malang: Rp2.994.143

8. Kota Pasuruan: Rp2.838.837

9. Kota Batu: Rp2.830.367

10. Kabupaten Jombang: Rp2.654.095

11. Kabupaten Probolinggo: Rp2.553.265

12. Kabupaten Tuban: Rp2.539.224

13. Kota Lamongan: Rp2.501.977

14. Kota Mojokerto: Rp2.510.452

15. Kabupaten Jember: Rp2.355.662

16. Kota Probolinggo: Rp2.376.240

17. Kabupaten Banyuwangi: Rp2.328.899

18. Kota Kediri: Rp2.118.116

19. Kabupaten Bojonegoro: Rp2.079.568

20. Kabupaten Kediri: Rp2.043.422

21. Kota Blitar: Rp2.039.024

22.Kabupaten Tulungagung: Rp2.029.358

23. Kabupaten Blitar: Rp2.015.071

24. Kabupaten Lumajang: Rp2.000.607

25. Kota Madiun: Rp1.991.105

26.Kabupaten Sumenep: Rp1.978.927

27. Kabupaten Nganjuk: Rp1.970.006

28. Kabupaten Ngawi: Rp1.962.585

29. Kabupaten Pacitan: Rp1.961.154

30. Kabupaten Bondowoso: Rp1.958.640

31.Kabupaten Madiun: Rp1.958.410

32. Kabupaten Magetan: Rp1.957.329

33. Kabupaten Bangkalan: Rp1.956.773

34. Kabupaten Ponorogo: Rp1.954.281

35. Kabupaten Trenggalek: Rp1.944.932

36. Kabupaten Situbondo: Rp1.942.750

37. Kabupaten Pamekasan: Rp1.939.686

38. Kabupaten Sampang: Rp1.922.122 

Nilai UMK itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Khofifah menjelaskan, penetapan UMK merupakan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan, bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di atas satu tahun, maka pengupahan menggunakan struktur dan skala upah, serta tidak boleh ada pengurangan upah yang sudah berjalan. Agar ketetapan upah minimum diterapkan secara seksama, Gubernur Khofifah mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan gaji karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun.

---

Penulis : one

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---