Transaksi Jatim dan DKI Jakarta Tembus Rp. 750 M

Liputan Jatim - Untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempercepat tumbuhnya ekonomi nasional dan daerah, Pemprov Jatim mengencarkan hubungan perdagangan antar wilayah. Setelah membangun perdagangan dengan Pemprov Maluku Utara (Malut), dan Pemprov Kepulauan Riau (Kepri), kali ini, Pemprov Jatim giliran membangun perdagangan melalui Misi Dagang dan Investasi dengan Pemprov DKI Jakarta. 

Acara yang digelar bertema 'Meningkatnya Jejaring Konektivitas Antara Pemprov Jatim dengan Pemprov DKI Jakarta' itu digelar di Ballroom Bidakara Jakarta, Kamis (3/6/2021). 

Acara tersebut berhasil mempertemukan 168 pelaku usaha dari Jakarta dan mencatatkan transaksi Rp. 750.439.000.000. Hadir di acara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Menurut Wagub Emil Elestianto Dardak, Misi Dagang dan Investasi yang digelar antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta tersebut dapat menjadi katalis atau mempercepat pemulihan ekonomi nasional. 

"Saya berharap besarnya potensi dan bertemunya dua raksasa yang menyumbang sepertiga ekonomi nasional ini mampu menjadi sinyal sekaligus katalis dalam pemulihan ekonomi nasional melalui kerjasama antara Jatim dengan DKI Jakarta," ujarnya. 

Jatim dan DKI Jakarta sendiri, sebut Emil Dardak, merupakan dua provinsi raksasa ekonomi di Indonesia. Keduanya, memberikan kontribusi besar terhadap PDB Nasional. Hal tersebut terlihat pada 2020. Dimana PDRB DKI Jakarta mencapai Rp. 2.772,38 Triilun dan memberikan kontribusi sebesar 17.96 % terhadap PDB Nasional. Sedang PDRB Jatim, memberikan kontribusi sebesar 14.90 % setara Rp. 2.299,46 Trilliun secara nasional. 

"Maka, jika digabungkan maka Jatim dan DKI Jakarta memberikan kontribusi sebesar 32.86 persen atau sepertiga dari PDB Nasional. Misi Dagang dan Investasi ini adalah bertemunya sepertiga ekonomi di seluruh Indonesia," terangnya. 

Emil menyebut, selama ini, misi dagang antara Provinsi Jatim bersama Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali. Momen tersebut dilaksanakan pada 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan mencatatkan nilai total transaksi sebesar Rp. 3,699 Triliun. 

Mantan Bupati Trenggalek itu menyatakan, karakteristik kedua provinsi yang berbeda itu ditunjukkan oleh ekonomi Jatim yang didominasi Sektor Industri Pengolahan (30.94 %), Perdagangan (18.68 %) dan Pertanian (10.84 %).

Sedang ekonomi DKI Jakarta sendiri didominasi Sektor Perdagangan (16.62 %), Industri Pengolahan (11.37 %), Jasa Keuangan (11.27 %), Konstruksi (11.27 %) dan Informasi Komunikasi (9.41 %). 

"Perbedaan karakteristik ini memungkinkan kedua provinsi untuk saling bekerjasama dan saling mengisi bersinergi mendorong kinerja ekonomi agar tumbuh bagi kedua daerah. Sehingga memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional," jelasnya. 

"Aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan antara Jatim dan DKI Jakarta sudah semakin eksis dan mampu bersaing di dunia internasional," imbuhnya. 

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pun mengapresiasi kegiatan Misi Dagang dan Investasi yang diselenggarakan Pemprov Jatim. Dirinya berharap, kegiatan tersebut perlu dikembangkan lagi. 

"Alasannya, pemerintah sebagai regulator yang akan memastikan ada regulasi agar kebutuhan rakyat terpenuhi, kesejahteraan rakyat meningkat dan proses pasar berjalan dengan baik, efisien dengan muara output pemerintah mendapatkan pajak dari rakyat," ujarnya. 

Anies pun kembali mengatakan, DKI Jakarta merupakan kota Jasa. Sebanyak 98 % pasokan kebutuhan pangannya berasal dari luar DKI Jakarta, seperti Jatim.

"Kami di DKI Jakarta 17 sampai 18 persen perekonomian Indonesia dikontribusikan dari Jakarta. Disisi lain, Jakarta saat ini adalah kota Jasa. Dimana ketergantungan kami pada komoditi dari luar Jakarta yang menyangkut kebutuhan dasar sangat tinggi. Jadi kalau kita hitung, sebanyak 98 persen pasokan pangan kebutuhan DKI Jakarta berasal dari luar Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, Misi Dagang dan Investasi yang dilakukan dengan Jatim ini ingin ia tempatkan sebagai satu ikhtiar kepada para pelaku usaha. Tujuannya agar tumbuh dan berkembang sekaligus memastikan seluruh pasokan bagi rakyat DKI Jakarta terpenuhi kebutuhan pangannya. 

"Ketersediaan telur dari Blitar, Jatim jika pasokannya ke Jakarta bukan hanya peternak telur di Blitar tapi juga harga telur di Jakarta berdampak kepada implikasi nasional. Lewat pertemuan ini kita berharap stabilitas harga bisa tercapai dengan stabil. Disisi lain petani, peternak dan pelaku usaha dan kebutuhan pokok berjalan efisien yang memberikan rantai positif bagi semuanya," terangnya. 

Misi Dagang antara Prov. Jatim dan DKI Jakarta mentransaksikan komoditi dari Jatim meliputi produk hasil pertanian meliputi beras organik, palawija, rempah-rempah, sayur, buah, cabai serta pangan olahan. Ada pula, produk hasil peternakan seperti telur atau produk hasil perkebunan seperti kakao dan olahannya, kelapa dan turunannya serta kopi. 

Ada pula komoditi lain yakni produk hasil kelautan seperti garam dan aneka hasil laut. Lalu produk investasi dan potensi perdagangan UKM diantaranya batik bordir, manik- manik, bumbu, mesin rekayasa, kaligrafi bambu, sparepart sepeda, motor, eco print, produk mamin, baju safety, tisu kesehatan dan alat kesehatan, benang, keramik, frozen food, dan perhiasan. 

Kegiatan Misi Dagang dan Investasi diikuti kurang lebih 200 peserta dari kabupaten/kota di Jatim dan 168 pelaku usaha. 68 diantaranya pelaku usaha dari Jatim yang terdiri dari 20 pelaku usaha, 28 pelaku usaha binaan OPD dan 20 pelaku usaha secara mandiri. Sementara di DKI Jakarta sendiri menghadirkan 100 pelaku usaha. 

Acara tersebut juga dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Wagub Jatim dengan Gubernur DKI Jakarta dan diikuti Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh 8 OPD serta Penandatanganan MoU Business to Business oleh 6 pelaku usaha Jatim dengan pelaku usaha DKI Jakarta. 

Adapun PKS antar OPD meliputi Penandatanganan PKS antara Disperindag Jatim  dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta. Juga Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim dengan Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Jawa Timur dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. DKI Jakarta, Disbudpar Prov. Jatim dengan Dinas Parekraf Prov. DKI Jakarta serta Dinas Kebudayaan Prov. DKI Jakarta.

Selain itu, PKS juga dilaksanakan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim dengan Dinas Kelautan,Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Kehutanan Prov. Jatim dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov. DKI Jakarta hingga BPSDM Prov. Jatim dengan BPSDM Prov. DKI Jakarta.

Penandatanganan PKS juga dilakukan antar pelaku usaha kedua daerah. Yakni PT Jatim Graha Utama dengan PD Dharmajaya komoditas ayam karkas, daging sapi beku dan ikan. Gapoktan Ladang Tani Makmur Blitar dengan PD Pasar Jaya komoditas hortikultura cabai, Pondok Pesantren Mukmin Mandiri dengan PT WOW Bangkit Indonesia komoditi kopi. 

Tak hanya itu, PKS juga dilaksanakan antara usaha Cokelat Mojopahit dengan PT Sasmarindo Grup komoditi coklat, Perumda TUNAS Malang dengan PT Food Station Tjipinang Jaya serta Kamar Dagang (KADIN) Kab. Kediri dengan PD Dharmajaya. (Red)