Waspada Corona, Pemprov Kembali Tambah Rumah Sakit Rujukan Menjadi 85

Liputan Jatim - Pemerintah Provinsi Jatim terus menambah jumlah Rumah sakit (RS) rujukan untuk pasien virus corona. Saat ini ada tambahan 10 RS rujukan, sehingga total RS rujukan COVID-19 mencapai 85 RS.

"Alhamdulillah, saat ini ada beberapa rumah sakit ikut menjadi bagian dari RS rujukan yang menerima pasien COVID-19. Kita sekarang memiliki 85. Dari semula 44 terus bertambah sekarang menjadi 85 RS rujukan," tegas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat conferensi pers di gedung negara grahadi, Kamis (9/4) malam

Dikatakannya, dengan bertambahnya 10 RS rujukan COVID-19, bertambah pula jumlah fasilitas dalam bentuk ruangan observasi hingga ruang untuk isolasi. "Kita bisa melihat dari 85 RS rujukan, hari ini ada 2.499 total dari RS yang memiliki ruangan, apakah untuk observasi, ruang isolasi tanpa tekanan negatif, ruang isolasi dengan tekanan negatif tapi tanpa ventilator dan ruang isolasi dengan tekanan negatif dan dengan ventilator," jelasnya.

Sementara untuk bed yang bisa digunakan penderita corona atau yang masih berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) juga bertambah. Kini, jumlahnya mencapai 13.957. Sehingga, posisinya total bed isolasi dan non isolasi ada 13.957. Ada juga 2.499 ruangan, ini di luar dari ruang observasi yang sekarang sedang dikembangkan masing-masing bupati, wali kota.

Ia juga meminta, kepada seluruh Kabupaten/Kota menyediakan layanan observasi dan isolasi mandiri Covid-19 hingga ke tingkat desa dan kelurahan. "Kami ingin masing-masing daerah punya layanan sampai lini bawah, hingga RT, RW, Dusun, minimal Desa,”ujarnya.

Dari hasil rapat koordinasi, baru 2.527 Desa atau setara dengan 29,9 persen Desa se-Jatim yang menyiapkan ruang observasi mandiri. Sedangkan sisanya yang lain diketahui belum menyiapkan sarana isolasi mandiri maupun ruang observasi 14 hari bagi pemudik yang akan masuk ke Jatim.

“Berdasarkan data dari Pangdam yang masuk ke kami, saat ini baru 29,9 persen desa di Jatim atau setara 2.527 Desa, yang sudah menyiapkan layanan observasi di tingkat desa. Tentu harapannya layanan ini makin disiapkan lebih baik lagi,”katanya.

Layanan observasi atau isolasi mandiri ini bisa dilakukan maksimal 14 hari. Kendati demikian, ia meminta kepala desa untuk mengimbau warga tak mudik dahulu. Hal ini untuk menghindari anggota keluarga lainnya tertular virus Corona yang bisa saja terbawa saat perjalanan mudik.

"Imbauan sudah dilakukan, dari pimpinan asosiasi sate madura, asosiasi soto lamongan, asosiasi penyetan lele misalnya. Kepala desa juga bisa meminta warganya tidak mudik dulu pada saat COVID 19 belum berhenti total. Kalau terpaksa mudik, maka ini harus menyiapkan segala sesuatunya," pungkasnya. (pca/p)