DPD RI Tingkatkan Kemitraan Strategis dengan Uni Eropa

Jakarta - DPD RI meningkatkan kemitraan strategis dengan Uni Eropa dalam kerjasama kedua belah pihak. Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap konsep kemitraan strategis antara DPD RI dengan Uni Eropa dapat segera diselesaikan. Menurutnya, negara-negara di Uni Eropa dapat meningkatkan kerjasama dengan  Indonesia karena Indonesia adalah negara maritim. 

“Melalui sistem perkapalan, wisata bahari, energi gelombang laut, sektor teknologi kemaritiman dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) kemaritiman”, terang LaNyalla yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSP DPD RI, Ali Ridho Azhari, dan Sekretaris Jenderal DPD RI, Reydonnyzar ‘Donny’ Moenek di Ruang Delegasi Ketua DPD RI, Rabu (15/1/2020).

Lebih lanjut Lanyalla mengatakan Indonesia dan Uni Eropa  mempunyai banyak peluang untuk bekerjasama karena saat ini kedua belah pihak tengah menggodok Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement (CPA).  

“Sekarang sudah ada kehadiran para pelaku dunia usaha Uni Eropa di berbagai daerah di Indonesia, khususnya terkait pengembangan infrastruktur, sektor pertanian, peternakan, industri rumah tangga, dan lain-lain” ujarnya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket menyatakan parlemen Uni Eropa memberikan perhatian yang penting dan baik terhadap DPD RI di dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Vincent menuturkan kerjasama ekonomi ini untuk mendukung pertumbuhan dan meningkatkan investasi. Menurutnya, dalam kerjasama di bidang kemaritiman, banyak negara maritim di Eropa yang potensi dan kemampuannya luar biasa seperti daerah pantai dan daerah penampungan dan anak-anak sungai. 

“Seperti negara saya Belanda juga menghadapi masalah banjir besar juga di tahun 1953, setelah itu ketika menerapkan perpindahan infrastruktur untuk memastikan banjir tidak akan terjadi lagi, dan itu tidak terjadi lagi di Belanda,” tegasnya.

Pada bidang ekonomi, Vincent menganggap negara Uni Eropa masih membutuhkan produk-produk dari Indonesia, terutama produk kelapa sawit. 

“Masalah yang terjadi adalah tentang energi dan kemampuan negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan biofuel yang diambil dari kelapa sawit," terangnya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua BKSP DPD RI, Richard Hamonangan Pasaribu, berharap agar kelapa sawit dikembangkan lagi sebagai komoditas ekspor Indonesia. Kelapa sawit yang diekspor ke luar negeri dapat menjadi salah satu pendapatan bagi daerah.

“Ada peluang yang membawa harapan bagi kemakmuran Indonesia terkait kelapa sawit. Kedepannya kelapa sawit harus dikembangkan untuk kesejahteraan banyak orang,” ucap Richard, anggota DPD RI asal Kepulauan Riau.(tji)