Didepan DPD RI, Gubernur Khofifah Jabarkan Strategi dan Tanggung Jawab Jaga Kedaulatan NKRI

Surabaya - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 mengikuti kegiatan orientasi yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel JW Marriott Jakarta dan The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta. Orientasi dan pemantapan ini adalah bekal bagi anggota DPR dan DPD sebelum dilantik pada Oktober.

Berbagai narasumber dihadirkan untuk memberikan pembekalan bagi anggota DPD RI tersebut. Salah satunya yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menjadi narasumber di The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Di hadapan anggota DPD RI, Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim memaparkan berbagai strategi penyerapan aspirasi di daerah. Dalam konteks tugas utama, salah satu lokus penyerapan aspirasi DPD adalah di provinsi, bahkan di kabupaten/kota.

“DPD dan aspirasi daerah merupakan hal yang saling berkaitan erat. Posisi kita adalah bagaimana bersama-sama memberikan penyerapan aspirasi ini bisa berbasis provinsi, bisa berbasis kabupaten, bisa berbasis kota,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk memahami hal tersebut perlu pendalaman masalah. Artinya tidak mungkin bisa melakukan penyerapan aspirasi tanpa memahami RPJMD masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan disinergikan dengan RPJMN yang sekarang sedang berproses.

“Tanpa memahami RPJMD terutama IKUnya (Indeks Kinerja Utama) di setiap kabupaten/kota atau provinsi yang kemudian ada proses transformasi kepemimpinan. Biasanya kemudian ada diskusi-diskusi untuk bisa mengangkat dinamika seluruh aspirasi yang berkembang,” kata Khofifah.

Dicontohkan, dulu Jatim terdapat 9 IKU di RPJMD yang lama, maka sekarang ada 11 IKU pada RPJMD yang baru. Diantara pengembangan IKU, dirinya melihat kebencanaan. Karena dari indeks kebencanaan menurut BNPB  akan berdampak pada risiko kemiskinan sampai 80 persen. 

“Jarang sekali ini dilihat sebagai satu variabel yang ternyata memiliki signifikasi terhadap turunnya kesejahteraan, yang akhirnya menimbulkan kemiskinan baru. Jawa Timur termasuk wilayah yang memiliki kerawanan kebencanaan yang sangat tinggi,” ujar Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi.

Ditambahkan, pentingnya peran DPD bersama pemerintah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kegiatan ini menjadi forum saling memberikan kontribusi untuk memberikan tanggung jawab kepada kedaulatan NKRI. 

“Posisi kita membangun pertanggungjawaban untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.(tji)