Wakapolda dan Kabidhumas Bungkam! Dr. Teguh S. Utomo, Sebut Itu SOP Siluman" Samsat Surabaya Utara Bentuk Pelecehan Hukum

Advokat Dr. Teguh S. Utomo, Pimpinan Pusat TSR LAW 911 menyebut ini pelecehan hukum dan mendesak Dirlantas & Wadirlantas Polda Jatim copot oknum.

Liputan Indonesia || Surabaya, - Kepercayaan publik kembali diuji. Kasus penolakan berkas perpanjangan 5 tahunan di Samsat Surabaya Utara memanas setelah Wakapolda Jatim dan Kabidhumas Polda Jatim memilih bungkam saat dikonfirmasi media. 

Kejadian penolakan berkas tersebut terjadi pada 29 Agustus 2026, jam pukul 10.44 WIB.

Sementara itu Dr. Teguh S. Utomo, Pimpinan Pusat TSR LAW 911 menyebut ini pelecehan hukum dan mendesak Dirlantas & Wadirlantas Polda Jatim copot oknum.

Arogansi di Samsat Surabaya Utara diduga sudah di luar kendali. Seorang warga bernama Abdul Rokib ditolak mengurus perpanjangan STNK 5 tahunan milik saudara dari "Abdus Salam" meski semua berkas lengkap dan Cek Fisik sudah lolos. 

Alasan penolakan dari oknum yang disebut Bapak Tinus, Bapak Rio dan rekan-rekannya "penerima kuasa sudah masuk 2 kali, tidak sesuai SOP Samsat Utara.

Lebih parah, warga ditawari "solusi" buat surat pernyataan tidak menuntut, baru berkas diproses.

Kejanggalan semakin menjadi ketika Tim Liputan Indonesia berupaya mengkonfirmasi ke jajaran tertinggi Polda Jatim. Wakapolda Jatim Brigjen. Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H. dan Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, S.I.K hingga berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban sama sekali.

Diamnya pimpinan ini menimbulkan tanda tanya besar. Jika pintu pengaduan tertinggi tertutup, lalu rakyat harus mengadu ke siapa?

KRITIK KERAS DR. TEGUH S. UTOMO, TSR LAW 911

Melihat kondisi ini, Dr. Teguh S. Utomo, S.Psi., S.H., M.H., M.M., CTT.P., Hd. angkat bicara keras.

"Ini bukan lagi soal pelayanan. Ini adalah pelecehan terhadap hukum, pelecehan terhadap rakyat, dan pelecehan terhadap sumpah Polri 'Melindungi, Mengayomi, Melayani'," tegas Dr. Teguh.

1. Kepada Para Oknum Petugas Samsat Surabaya Utara

"Buka Perpol No. 7 Tahun 2021. Tidak ada 1 pasal pun yang melarang surat kuasa masuk 2 kali. Yang kalian lakukan itu 'SOP Siluman'. Dan meminta surat pernyataan tidak menuntut itu unsur pemerasan. Hentikan! Jangan rusak nama baik Polri karena ulah segelintir orang yang serakah.

2. Kepada Dir Lantas Polda Jatim.

"Ini tanggung jawab komando Bapak. Samsat ada di bawah pembinaan Ditlantas. Jika Bapak diam, sama saja memberi lampu hijau pada arogansi. Segera audit, evaluasi, dan berikan sanksi tegas."

3. Kepada Wadirlantas Polda Jatim.

"Pak Wadir, turun ke bawah. Lihat penderitaan rakyat. Visi kami di TSR LAW 911 adalah HADIR UNTUK KEDAMAIAN DAN KEADILAN MASYARAKAT INDONESIA. Negara tidak boleh kalah dengan oknum di loket." Ungkap Teguh Suharto Utomo.

Sesuai semboyan TSR LAW 911: INTEGRITY • TRUST • JUSTICE, Dr. Teguh menyebut oknum telah melanggar.

1. INTEGRITAS. Berbohong dengan menciptakan aturan sendiri.

2. KEADILAN. Mendiskriminasi warga pemegang kuasa.

3. PROFESIONAL. Menolak berkas lengkap lalu mePROFESIONAL

4 DEDIKASI. Menyusahkan rakyat yang harusnya dilayani.

TUNTUTAN TEGAS.

1. Wakapolda Jatim segera perintahkan Propam dan Ditlantas audit Samsat Surabaya Utara.

2. Dirlantas & Wadirlantas. copot dan periksa oknum Bapak Tinus, Bapak Rio, dkk.

3. Layani ulang berkas milik saudara Abdus Salam secara gratis sebagai permintaan maaf institusi.

4. Publikasikan SOP resmi Korlantas di semua loket. Hapus "SOP Siluman".

Jika tidak ada tindakan, TSR LAW 911 siap menempuh jalur hukum ke PTUN, Ombudsman, dan Kompolnas.

"Ketika pimpinan bungkam, maka diam itu adalah bentuk keberpihakan pada kezaliman. Hukum itu panglima. Kalau hukum dilanggar oleh aparat sendiri, kepada siapa rakyat mencari keadilan?" tutup Dr. Teguh S. Utomo.

---

Penulis : Tim

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

_Dalam segala situasi, LiputanIndonesia.co.id berkomitmen memberikan fakta jernih dari TKP. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme._

---