Dengan berbagai poster, diantaranya bertuliskan, batalkan Perbup No. 116, 117, 118 Tahun 2022 , Hidup Susah, Biaya Hidup Mahal Kami Jangan Ditambah Susah, Bikin Peraturan Yang Pro Rakyat, Jangan Peraturan Yang Mencekik Rakyat.
Sebagai ungkapan rasa protes PPTKS dengan hadirnya Perbup Tahun 2022, yang dianggap isinya memberatkan para pekerja pengelola sampah.
Pengunjuk rasa telah melakukan orasi dengan menyampaikan perihal tuntutannya didepan pintu gerbang pendopo, akhirnya Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor menerima dengan baik dan mempersilahkan beberapa perwakilan disuruh masuk untuk diajak berunding, guna mendapatkan solusi yang baik, Selasa (16/5/2022).
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan yang didampingi oleh Kadis DLHK menyampaikan hasil dari pertemuan didepan pengunjuk rasa, dijelaskan bahwa yang pertama hasilnya Perbup di revisi, yang kedua Donase ini sementara untuk dikaji ulang dikembalikan ke yang lama dengan angka yang agak berbeda, tapi harus jadi komitmen bagi kita bersama," jelas Gus Muhdlor
Masih disampaikan oleh Bupati Gus Muhdlor, karena penggerak DLHK semua tidak sama, setelah dua komitmen diatas sudah Ok, maka komitmen pertama, satu adalah tidak boleh jadi penyalur sampah saja, dari rumah pindah TPST pindah ke TPA tanpa di kelola atau dikurangi, kecuali beberapa yang belum ada TPST nanti kita pikirkan ulang.
Yang ke dua, ada komitmen bahwa pengurangan yang berangkat TPA tidak lain tidak bukan karena, " ojok sampe awak dewe iki mari sineng awak putune dewe rupone sampah," Gus Muhdlor dengan gelagat Jawanya, maka sampah yang berangkat dari TPA harus dikurangi, kalau tidak dikurangi lima Tahun akan penuh.
Oleh karena itu akan ada pertemuan lagi hari Jumat, yang terpenting sudah ada solusi bahwa tonase yang 150 ribu per ton itu di review ulang di revisi ulang jadi angka yang berkeadilan," tegas Gus Muhdlor.
Pengelola sampah, penggledek sampah, semua iso mlaku, DLHK yoh mlaku, kemudian TPA nya yoh ga 5 Tahun ga kebek maneh, ini sebagai win - win solution.
Sebelum mangakhiri penyampaiannya, Gus Muhdlor telah titip pesan ,"Jangan jadi penyalur sampah, kalau njenengan jadi penyalur sampah, cek ne marisi putune awak dewe sampah," Cerita yang baik.
Jangan hanya minta hak nya, tapi semua juga paham kewajibannya untuk pengelola sampah dahulu dan tidak serta merta menyalurkan sampah dari rumah tangga menuju TPA dikecamatan Jabon," pungkas Bupati.
Sementara ketua Paguyuban Pengelola TPST se Kabupaten Sidoarjo (PPTKS) Hadi Purnomo ditemui Liputan Indonesia.co.id didepan pendopo alun - alun, Selasa (16/5/2023) telah menyampaikan rasa syukur sebagai perwakilan yang telah di temui oleh Bapak Bupati, bahwa Bapak Bupati setuju untuk tidak memberlakukan Perbub atau merevisi isinya, dan akan kembali ke Perda Nomor 6 Tahun 2012, tapi tarifnya mungkin akan dinaikkan menjadi 100%, komitmen dari Bapak Bupati sudah mengabulkan permintaan kita, supaya semua TPS ikut membantu untuk menuntaskan sampah ditempatnya.
Kalau bisa mengurangi pembuangan sampah dari TPST ke TPA, dan kami tadi juga menyanggupi, tolong kalau memang ada TPS yang tidak membuang sampah, sesuai harapan Bapak Bupati, kami diberitahukan kami akan menegor TPST yang membuang sampah, hanya menyalurkan TPS ke TPA.
Untuk perundingan nilai tarif sampah akan dilakukan pembahasan hari Jumat di DLHK dengan perwakilan 7 orang, tuntutannya tadi sudah di penuhi, dan tarif yang sekarang pakai tarif yang lama 2 ribu per KK, dan keinginannya naik 100% dari 2 ribu manjadi 4 ribu aja," pungkas Hadi.
Penulis : Soen
Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"
"Berita Terbaru Lainnya"
Media Liputan Indonesia
DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers
HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK
Kirim via:
WhatsApps / SMS:08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com
PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.
Komentar