DAKEL Harus Sesuai Usulan Warga, Cak Eri : LPMK, Lurah, Camat Wajib Sosialisasi ke Bawah

"Dakel Di tahun 2022 kami masih mendapatkan informasi antara usulan dan realisasi berbeda, Tahun 2023 RT/RW dan LPMK bisa duduk bersama dengan camat dan lurah dalam menentukan skala prioritas kepentingan atau keperluan warganya, Masyarakat wajib mengawal dan mengontrol Dakel,"

Liputan Indonesia || Surabaya, - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dalam penggunaan dana kelurahan (dakel) tahun anggaran 2023 dapat mengedepankan skala prioritas di masing-masing wilayah.

"RT/RW dan LPMK bisa duduk bersama dengan camat dan lurah dalam menentukan skala prioritas. Skala prioritas perlu dibuat untuk menentukan mana yang perlu didahulukan. Inilah yang dinamakan guyup-rukun dan gotong-royong, wajib sosialisasi ke bawah biar paham kebutuhan warganya, masyarakat wajib mengawal dan mengontrol agar tidak ada penyalah gunaan," kata Wali Kota Eri dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin.

APBD Surabaya 2023 yang mencapai Rp11,2 triliun itu sebagian dialokasikan untuk dana kelurahan senilai Rp504 Miliar. Sedangkan Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1.360 Rukun Warga (RW) dan 9.107 Rukun Tetangga (RT).

Sementara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan Dana Kelurahan (Dakel) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, pada Tahun 2023 berbasis usulan warga yakni melalui musyawarah pembangunan kelurahan (Musbangkel).

"Di tahun 2022 kami masih mendapatkan informasi antara usulan dan realisasi berbeda. Hal tersebut menjadi introspeksi bagi kami semua supaya tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik, LPMK, Lurah, Camat wajib Sosialisasi ke bawah menjaring kebutuhan warganya," kata Cak Ji panggilan Armuji dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, Kekuatan APBD Surabaya 2023 yang mencapai Rp 11,2 triliun itu sebagian akan dialokasikan untuk dana kelurahan senilai Rp 504 Miliar. Sedangkan Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1.360 Rukun Warga (RW) dan 9.107 Rukun Tetangga (RT).

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan, usulan dan karakteristik warga masyarakat di setiap wilayah berbeda sehingga proses entri usulan, perencanaan, realisasi hingga pengawasan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati, semua pihak harus mengawal agar APBD bisa terkontrol dan terserap masyarakat tepat sasaran guna memulihkan perekonomian secara merata.

Adapun yang bisa diusulkan melalui dana kelurahan di antaranya adalah pembangunan infrastruktur kampung dengan lebar di bawah 3 meter, sarana prasarana seperti meja ping pong, kursi lipat, gerobak sampah, bak sampah karet hingga CCTV untuk kampung atau usulan lain dari warga (Pokmas) harus dilaksanakan.

"Memang aparatur di tingkat kelurahan harus telaten untuk melayani warga. Saya yakin kalau realisasi linier dengan usulan maka akan membawa manfaat yang besar pada warga," kata Cak Ji.

Selain itu, Cak Ji juga mengajak agar masyarakat dapat menyerap dana kelurahan untuk pos kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup warga di antaranya pelatihan kraft, membuat kue dan laundry.

"Kami berharap APBD ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal," ujar dia.

---

Penulis : one

Source: AntaraNews

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---