Khawatir Terbongkar Korupsinya, Pelaksana Proyek JLS Larang Media dan LSM Kunjungi Lokasi

Liputan Indonesia || Sampang - Tidak mau Korupsi atau kecurangannya terbongkar lagi, pelaksanaan mega proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Sampang, Madura, berlakukan larangan untuk melakukan kegiatan kontroling dan monitoring bagi LSM dan Wartawan.

Kuat dugaan tidak sesuai BoQ dan RAB alias korupsi volume Mega proyek terbesar di Sampang ini dikerjakan oleh PT Asri Karya Lestari bersama KSO DPK se nilai Rp. 204 Milyar lebih dengan bersumber dari dana pinjaman modal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Indikasi tidak ingin terbongkarnya kecurangan kontraktor terhadap pelaksanannya terlihat jelas dengan keberadaan portal dan penjagaan ketat untuk penghalau wartawan dan LSM yang hendak masuk ke akses pengerjaan tersebut.

Mega Proyek JLS Milyaran di Sampang Layak di Audit Kejaksaan dan KPK

Berdasarkan pantauan yang ada, kurang lebih ada empat portal yang dijaga ketat untuk menghalau awak media tertentu untuk masuk ke lokasi proyek JLS yaitu di antaranya di titik portal yang berada di lokasi J1 Polagan dan simpang 4 Aeng Sareh dengan jumlah sebanyak 2 portal. Kemudian di tengah sawah yang berada di titik di Kampung Bajik, Kelurahan Karang Dalem serta di J5 yang berada di lokasi Kampung Kaseran, Desa Petarongan, Torjun, Sampang.

"Tidak semua rekan media dan LSM dilarang. Namun atas perintah atasan hanya beberapa orang yang fotonya sudah kami kenali yang wajib dilarang masuk ke lokasi bagaimanapun caranya," ucap salah satu penjaga portal di proyek JLS Madura serasa melotot dan tidak mau menyebutkan namanya.

Seorang penjaga portal tersebut juga mengatakan, sebab jikalau ormas dan wartawan yang sudah ditarget sampai bisa masuk ke lokasi pekerjaan proyek, maka dirinya mengaku sebagai penjaga akan mendapat teguran dan bahkan dimarahi oleh pihak atasannya.

"Khususnya dari tim LSM Lasbandra itu wajib dilarang masuk ke lokasi. kalau yang lain tidak apa - apa bebas mas," ungkapnya.

Saat disinggung, alasan dan sejak kapan adanya larangan ke pihak tertentu untuk melakukan kegiatan kontroling dan monitoring proses pelaksanaan proyek JLS, seorang penjaga tersebut mengaku kalau mandat pelarangan tersebut didapatkan perintah baru-baru ini meski tidak jelas alasannya.

"Baru - baru ini mas, kalau alasannya kurang paham tapi menurut informasi yang beredar karena mereka banyak tau tentang proyek JLS khawatir membahayakan," tuturnya.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke pihak Asri dan DPK terkait adanya penghadangan yang diarahkan ke wartawan dan LSM tertentu, pihak pelaksana proyek tidak mengelak karena itu perintah pimpinannya.

"Ya benar, itu perintah atasan," ujar mufik. (17/10/2022).

Rifai Lasbandra menanggapi enteng adanya penghadangan yang dialamatkan khusus ke dirinya tersebut. Menurutnya, dengan pelarangan tersebut sangat jelas menandakan adanya indikasi kecurangan-kecurangan terhadap proses pelaksanaan proyek. Pihaknya juga menyatakan, keinginan untuk selalu melakukak kontroling dan monitoring terhadap pelaksaan pengerjaaan mega proyek tersebut tidak lepas karena penganggarannya merupakan dari hasil hutang daerah ke pihak SMI.

 Selain itu, proses pelunasanan hutang daerah itu tidak lepas dari warga Sampang sendiri baik melalui pajak dan lainnya.

"Mungkin saja mereka resah, karena setelah pencurian aliran Listri kita bongkar, jarang lagi ada pantaun ke Lokasi  JLS sampai sekarang. ibarat maling sudah pernah ketahuan mencuri ya pasti  ketakutan lah," tudingnya. 

bersambung...

---

Penulis : (TM/ayat)  

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---