Kata Pakar : Pemekaran provinsi di Papua dikhawatirkan 'akan menjadi daerah otonom gagal' karena 'tidak ada masa persiapan'


Liputan Indonesia
|| Papua, - Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah otonom gagal karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun secara pemerintahan sebelum diisi pejabat definitif.

Tetapi Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri menepis kekhawatiran itu.

Sebab telah ada "jadwal pelantikan pejabat daerah beserta aparatur sipil negara, termasuk merancang ABPB mini untuk mendukung anggaran tiga provinsi baru tersebut".

Akan tetapi suara penolakan masih mengemuka.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyatakan pihaknya akan terus melakukan aksi kekerasan jika pemerintah terus melanjutkan rencana pemekaran di Papua.

Pembahasan RUU Daerah otonomi Baru (DOB) Papua hampir pasti akan disahkan pada Rapat paripurna DPR, Kamis (30/6) mendatang.

Dalam pembahasan akhir antara Panitia Kerja Komisi II DPR dengan pemerintah, salah satu hal yang disepakati adalah seluruh anggaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berapa besarannya, kata anggota Panja Guspardi Gaus, akan diatur dalam peraturan pemerintah yang akan disusun.

"Tadinya ada pasal yang berbunyi, manakala anggaran APBD tidak dikucurkan ada sanksi. Yaitu Menkeu bisa saja memotong anggaran daerah, tapi itu dihapus."

"Jadi bisa dikatakan terwujudkan DOB itu sepenuhnya dianggarkan dari APBN," ujar Guspardi Gaus kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Senin (27/06).

Selain soal anggaran, Guspardi juga mengatakan setelah RUU ini disetujui menjadi undang-undang, maka pemerintah akan menunjuk pejabat sementara sebagai gubernur di tiga provinsi baru sampai digelar pilkada pada 2024.

Bagaimana kesiapan daerah otonom?

Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, mempertanyakan kesiapan tiga provinsi baru itu: Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan menjadi daerah otonom lantaran "tidak ada masa persiapan yang cukup".

Untuk menjadi daerah yang otonom, kata dia, provinsi tersebut setidaknya harus mandiri secara ekonomi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dana itu utamanya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun sebagai daerah otonom baru, Djohermansyah menilai kemampuan untuk bisa mendapatkan PAD "sangat kurang".

"Akibatnya akan ada dana bantuan dari pemerintah pusat. Kalau enggak lancar dana bantuan dari pemerintah pusat, maka tentu saja daerah otonom itu tidak bisa berjalan dengan baik," ujar Djohermansyah.

papua

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Suasana Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR terkait Panja Pembahasan 3 RUU tentang pembentukan Provinsi di Provinsi Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/06/2022).

Selain soal finansial, daerah otonom juga semestinya sudah harus memiliki sarana dan prasarana seperti kantor dan yang tidak kalah penting batas wilayah karena rawan terjadi konflik dengan provinsi tetangga.

Jika segala syarat itu tidak bisa dipenuhi sebuah provinsi baru, maka dikhawatirkan akan menjadi daerah otonom gagal, kata Djohermansyah.

Dia merujuk pada studi yang dilakukan Kemendagri dan Bappenas pada 2014 menyebutkan 80% daerah otonom baru yang dibentuk pascareformasi 1999-2004 gagal, lantaran tidak ada masa persiapan dan pembentukannya lebih didominasi kepentingan politis.

"Pada masa Reformasi terjadi animo keinginan pemekaran tinggi dan tidak terkendali. DPR RI langsung mengangkat aspirasi itu dan pemerintah diminta menerima sehingga dibentuk daerah otonom tanpa kajian yang baik," katanya.

"Sejak 1999-2004 ada 223 daeerah otonom baru dalam tempo 15 tahun. Delapan puluh persen gagal."

Berkaca pada kegagalan itu, menurut Djohermansyah, pemerintah semestinya membentuk daerah persiapan terlebih dahulu sebelum akhirnya menjadi daerah otonom.

Masa persiapan itu berlangsung selama tiga tahun. Dalam masa persiapan ini, provinsi induk yakni Provinsi Papua memiliki peran besar untuk merekrut aparatur sipil negara hingga membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

"Kalau langsung jadi provinsi otonom, bisa saja nanti persiapan kurang baik. Misalnya pelayanan publik jadi menurun karena yang tadinya di provinsi induk jadi tidak bisa."

"Pembiayaan pemerintahannya juga jadi tidak stabil. Ujung-ujungnya jadi daerah otonom gagal," kata Djohermansyah.

Eksploitasi sumber daya alam 'besar-besaran'

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antaranya adalah pajak dan retribusi daerah.

Namun menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, hampir semua daerah termasuk di Papua mengalami kesulitan untuk mandiri secara finansial.

Sebab pungutan atas pajak maupun retribusi itu hanya menguntungkan daerah yang berkarakter urban atau perkotaan. Sementara wilayah seperti Papua yang minim industri jasa dan perdagangan dinilai akan sangat sedikit memperoleh PAD.

Dan jika suatu daerah sangat bergantung pada dana transfer ke daerah (TKDD) yang berasal dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut belum bisa disebut mandiri atau otonom.

Djohermansyah Djohan sependapat dengan hal itu.

Kata dia, lantaran mustahil memperoleh pendapatan daerah dari pajak warga maka tiga provinsi baru di Papua yang kaya akan sumber alam itu "dipastikan akan melakukan eksploitasi besar-besaran".

"Ini daerah otonom baru harus mencari peluang mendapat sumber ekonomi. Itu akan punya efek pada eksploitasi sumber daya alam pastinya."

Untuk diketahui, Provinsi Papua dan Papua Barat belum memiliki kemandirian keuangan daerah. Kedua provinsi itu masih sangat tergantung pada pemerintah pusat melalui dana transfer daerah.

Hasil penelitian LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2020 menunjukkan selama 2016 hingga 2019, berturut-turut PAD Papua tidak pernah mencapai 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Pengelolaan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, MB Setiyo Wahyidi, bahkan mengatakan sumbangan PAD Papua terbesar masih dari PT Freeport Indonesia.

Pemerintah tepis kekhawatiran

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dirjen Otda Kemendagri, Valentinus Sudarjanto, menjamin tiga provinsi baru di Papua itu "tidak akan menjadi daerah otonom gagal".

Sebab pihaknya telah menyusun pembentukan pemerintahan di masing-masing provinsi. Mulai dari jadwal pelantikan pejabat sementara gubernur hingga perekrutan aparatur sipil negara.

Termasuk merancang APBD mini sehingga pemerintahan bisa berjalan.

"Kalau dibilang gagal, saya pastikan tidak. Pasti berjalan. Karena kita sudah mematok jadwal mulai dari penunjukkan pejabat sementara gubernur dan ini betul-betul dikawal khusus," tegas Valentinus Sudarjanto kepada BBC News Indonesia.

"Dari jauh hari dibuat APBD mini untuk tiga daerah baru itu jadi kita tahu dimana kekurangan dan darimana sumber dana untuk menguatkan."

papua

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO

Keterangan gambar,

Pedagang melayani pembeli bungkus ketupat jelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Paldam, Jayapura, Papua, Minggu (01/05/2022).

Soal anggaran, dia memastikan akan ditanggung sepenuhnya dari APBN.

Hitungan sementara Kemendagri, dana yang dibutuhkan per tahun untuk satu provinsi baru sebesar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.

Namun selain dari APBN, Valentinus mengatakan ada kemungkinan memperoleh dana hibah dari provinsi lain di Papua.

"Tanpa kita minta, mereka katakan siap hibahkan anggaran untuk mendukung provinsi ini dan anggaran itu harus dijaga penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan."

Kemendagri menargetkan pelantikan pejabat sementara gubernur di tiga provinsi baru itu akan dilakukan pada Agustus 2022.

Kemudian pembentukan perangkat daerah akan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak pelantikan pejabat sementara gubernur.

Adapun perekrutan aparatur sipil negaranya akan dilakukan paling lambat enam bulan sejak pelantikan pejabat gubernur.

DOB 'tidak akan hentikan konflik' di Papua

Meski Panja Komisi II DPR dan pemerintah mengeklaim hampir semua kepala daerah di Papua menerima rencana pemekaran wilayah, tetapi gelombang penolakan pembentukan tiga provinsi baru itu terus mengemuka.

Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebby Sambom, mengatakan pihaknya akan terus melakukan aksi kekerasan jika pemerintah terus melanjutkan rencana pemekaran di Papua.

"Kami tegaskan kepada DPR dan pemerintah Indonesia segera cabut dan hentikan DOB. Kalau dipaksa, kami akan membunuh siapa saja yang masuk ke wilayah tanah leluhur kami. Karena kami menganggap Anda semua bagian dari kolonialisme," uhar Sebby Sambom dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua berlangsung cepat atau hanya berjalan selama dua bulan.

Selama itu pula, sejumlah aksi untuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa berlangsung di jalan-jalan di Kota Jayapura dan Waena.

Pihak yang menolak menilai pembahasan RUU ini terburu-buru dan tidak menyerap aspirasi orang Papua.

Tetapi DPR mengeklaim proses pembahasannya berjalan transparan dan akuntabel.



Penulis : BBC Indonesia 


Media Liputan Indonesia

DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers


HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK


Kirim via:

WhatsApps / SMS:
08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com

PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.



Komentar

Artikel lainnya:


toko online liputan Indonesia

toko online zeirshopee
Pengunjung Hari ini
Isi Pemberitaan Tanggung Jawab Wartawan Masing-masing, PT. Lindo Sahabat Mandiri penerbit Media Liputan Indonesia hanya memberikan bantuan Hukum bilamana melanggar / tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalis sesuai UU Tentang Pers no. 40, Tahun 1999. Wartawan Liputan Indonesia Wajib Tunduk dan Patuh serta Bekerja Berdasarkan Kode Etik Jurnalis dan UU Tentang Pers No: 40 Thn 1999. Liputan Indonesia, Berita Terbaru, Berita Utama
Nama

#BeritaViral,256,Advertorial,328,BAIS,5,Berita Utama,2104,Berita-Terkini,1345,BIN,9,BNNK,8,BNNP,5,Capres 2024,5,Covid-19,131,Destinasi-Wisata,67,EkoBis,382,Galeri-foto-video,155,Gaya-Hidup,120,Hak Jawab,4,Hoax / Fakta,5,Hobby,63,HuKrim,1382,Info Haji,19,Internasional,357,Internet,82,Kesehatan,519,Kicau Mania,23,KPK,8,Kuliner,15,Laporan-Masyarakat,415,Lindo-TV,118,Liputan Haji Indonesia,5,Liputan-Investigasi,375,Lowongan Kerja,3,Melek-Hukum,68,Nasional,1687,Olahraga,91,Opini Rakyat,159,Otomotif,12,Pemerintah,1110,Pendidikan,126,Peristiwa,614,PERS,5,Pilpres 2024,1,Politik,550,POLRI,1523,Pungli,31,Regional,3789,Religi,192,Sejarah,56,Selebritis,76,Seni-Budaya,89,ShowBiz,104,Technology,137,Tips-Trick,116,TNI,722,
ltr
item
Berita Utama, Informasi Terbaru, Kabar Terkini, Indonesia dan Dunia - LiputanIndonesia.co.id: Kata Pakar : Pemekaran provinsi di Papua dikhawatirkan 'akan menjadi daerah otonom gagal' karena 'tidak ada masa persiapan'
Kata Pakar : Pemekaran provinsi di Papua dikhawatirkan 'akan menjadi daerah otonom gagal' karena 'tidak ada masa persiapan'
Papua, - Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di "Papua bisa menjadi daerah otonom gagal" karena tidak ada persiapan untuk mandiri
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjxZujFkzdVf6zuvaNTHBW-_MvuSh22HzLQc80NA9UhOXyQ-ABPHAgXtWQBknmjAACuJTFPYRv-k46eGkTTnio01RdUl9R4k95rwk8Tfu2Rio1Lcgo8wYoZwvYG_vaH_PsmNoySnia8xZkhf4wXcJDHQpK8kAI23Mi6DFfnSqbZuqxCMaQhKoTSWmKrg/s320/Screenshot_2022-06-28-13-39-15-40.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjxZujFkzdVf6zuvaNTHBW-_MvuSh22HzLQc80NA9UhOXyQ-ABPHAgXtWQBknmjAACuJTFPYRv-k46eGkTTnio01RdUl9R4k95rwk8Tfu2Rio1Lcgo8wYoZwvYG_vaH_PsmNoySnia8xZkhf4wXcJDHQpK8kAI23Mi6DFfnSqbZuqxCMaQhKoTSWmKrg/s72-c/Screenshot_2022-06-28-13-39-15-40.jpg
Berita Utama, Informasi Terbaru, Kabar Terkini, Indonesia dan Dunia - LiputanIndonesia.co.id
https://www.liputanindonesia.co.id/2022/06/kata-pakar-pemekaran-provinsi-di-papua.html
https://www.liputanindonesia.co.id/
https://www.liputanindonesia.co.id/
https://www.liputanindonesia.co.id/2022/06/kata-pakar-pemekaran-provinsi-di-papua.html
true
2214155929705458232
UTF-8
Buka semua Berita BERITA TIDAK ADA BUKA SEMUA BACA JUGA BALAS Cancel saja HAPUS Penulis NEWS HALAMAN ARTIKEL BUKA SEMUA Penting Dibaca.. BERITA UTAMA Arsip CARI SEMUA BERITA YANG KAMU CARI TIDAK ADA BRO.. Kembali saja.. Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content