Liputan Indonesia, - Keterlibatan Menteri Jadi Peran Utama Bisnis saat Covid-19, sejumlah pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait bisnis layanan tes PCR tengah menjadi sorotan publik saat pandemi Covid-19.
Diduga para pejabat di lingkaran rezim Presiden Jokowi banyak mendulang kekayaan dan memanfaatkan keuntungan pribadi dan golongan guna meraup hasil besar serta menghalalkan segala cara merampok dana anggaran Covid-19, sebab dana tersebut tidak bisa di audit oleh KPK, Namun sepandai-pandainya melompat akan jatuh juga, hal ini seperti kasus yang di bongkar oleh redaktur Tempo.
Informasi tersebut menjadi sorotan setelah Majalah TEMPO menerbitkan hasil investigasinya. Media Majalah Tempo mewakili masyarakat untuk membongkar serta menyelidiki lebih dalam, sebab ini adalah kepentingan masyarakat Indonesia, jangan sampai anggaran Covid-19 yang bernilai triliunan ini mengalir tidak semestinya.
Redaktur Majalah TEMPO, Hussein Abri Dongoran pun membenarkan temuan sejumlah pejabat yang diduga terafiliasi dengan perusahaan penyedia layanan tes PCR.
“Betul, Majalah TEMPO menerbitkan artikel tentang investigasi PCR. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafisiali atau dipunyai oleh para petinggi, pejabat atau politikus di Indonesia,” kata Hussein dalam program Sapa Indonesia Malam, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (2/11/2021).
“Sangat terang kami menuliskan sejumlah pejabat atau politisi yang mempunyai perusahaan (penyedia layanan) PCR,” tambahnya.
Dalam melakukan investigasi, Hussein menyebut pihaknya menemui sejumlah pejabat pemerintah untuk memvalidasi temuannya.
Dari pertemuan itu, Majalah TEMPO kemudian mendapat petunjuk soal perusahaan penyedia layanan PCR yang ternyata terafiliasi dengan para pejabat pemerintah.
Redaktur Majalah TEMPO, Hussein Abri Dongoran mengatakan, "Kami menemui sejumlah pejabat pemerintah dalam berdiskusi, yang sifatnya background.”
“Dari mereka kami mendapat clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu banyak dimiliki oleh politisi pejabat dan pengusaha,” ungkap Hussein.
“Kalau kita bedah, dokumen yang kami dapat itu mereka rata-rata biasanya (perusahaan) pertambangan, tiba-tiba mengeluarkan jasa PCR,” sambungnya.
Dalam temuannya, satu di antara pejabat yang disebut Majalah Tempo adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Hussein menambahkan, temuan investigasi ini telah mendapat konfirmasi dari berbagai sumber.
Termasuk konfirmasi dari Juru Bicara Luhut yang membantah terlibat dalam bisnis PCR.
“Kami sudah mengonfirmasi semuanya, bahkan Juru Bicaranya Pak Luhut sudah mengonfirmasi bahwa Pak Luhut tidak berperan aktif dalam PT GSI itu dan tidak menerima sekian persen,” jelas Hussein.
Jubir Luhut Bantah Terlibat Bisnis PCR
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi buka suara menanggapi tudingan Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR.
Jodi dengan tegas membantah dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tes PCR.
Menurut Jodi, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang disebut berafiliasi dengan Luhut tidak pernah bekerja sama dengan BUMN dan pemerintah.
“(Dugaan) Itu sama sekali tidak benar,” kata Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/11/2021).
“GSI ini tidak pernah kerja sama dgn BUMN ataupun mendapatkan dana dari pemerintah.”
“Justru mereka melakukan genome sequencing secara gratis untuk membantu Kementerian Kesehatan,” katanya.
Jodi kemudian menjelaskan posisi Luhut dalam perusahaan GSI.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dalam peluncuran Buku Tentara Kok Mikir: Inspirasi Out of the Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Kantor Lemhannas RI, Rabu (25/8/2021). (Tribunnews.com/ Gita Irawan)
Saat itu, Luhut diajak oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes Covid-19 dengan kapasitas tes yang besar.
Sebab, persoalan tes Covid-19 dulu menjadi kendala pada masa-masa awal pandemi ini.
“Jadi total kalau tidak salah ada sembilan pemegang saham di situ. Yayasan dari Indika dan Adaro adalah pemegang saham mayoritas di GSI ini,” tutur Jodi.
“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi.”
“Jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham,” ujar dia.
Seluruh penumpang dari luar negeri yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan langsung menjalani tes PCR di Terminal 3 sebelum memproses keimigrasian untuk masuk wilayah Indonesia.
Jodi pun menyampaikan, partisipasi Luhut di GSI ini adalah bagian dari usaha membantu penanganan pandemi pada masa-masa awal Covid-19 masuk ke Indonesia.
Selain itu, melakukan donasi pemberian alat-alat test PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus.
“Pak luhut juga ikut membantu Nusantics, salah satu start up di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma,” ujar Jodi.
“Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” pungkas Jodi. (Red)
Media Liputan Indonesia
DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers
HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK
Kirim via:
WhatsApps / SMS:08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com
PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.
Komentar