Bambang Soesatyo Ingatkan, Indonesia Rawan Ancaman Kejahatan Sistematik

Liputan Jakarta, - Menyoroti kejahatan transnasional yang kini menjadi salah satu dari tiga jenis kejahatan non konvensional yang meningkat pesat. Bersama dengan kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan dengan implikasi kontijensi yang mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, ekonomi, serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Periode 2014-2019, kejahatan transnasional meningkat sekitar 300 persen. Sementara kejahatan kekayaan negara meningkat sekitar 200 persen. Sebagai bagian dari kejahatan transnasional, penyalahgunaan narkoba, kejahatan trans-ekonomi dan kejahatan siber yang peningkatannya sangat drastis.

"Indonesia menjadi lebih rawan terhadap kejahatan yang sifatnya sistemik. Keamanan dalam negeri semakin dipengaruhi dinamika internasional. Di sinilah makna penting eksistensi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, sebagai entitas kelembagaan yang menjadi kawah Candradimuka bagi lahirnya sumber daya manusia Polri yang berkualitas dan berintegritas," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam pembekalan umum peserta didik Sespimti, Sespimmen, dan Sespimma Polri 2021 secara virtual, di Jakarta, Kamis (7/10).

Turut hadir antara lain Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Rokhmad Sunanto, dan Koordinator Widyaiswara Sespim Irjen Coki Manurung, serta para peserta Pendidikan dan Pelatihan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimmen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri Angkatan ke-66.

Ketua DPR ke-20 ini mengapresiasi kepemimpinan TNI dan Polri dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Khususnya dalam mempercepat vaksinasi dan mengajak masyarakat agar taat protokol kesehatan. Hingga 5 Oktober 2021, dari target 208,2 juta jiwa sasaran vaksinasi, tercatat Indonesia sudah melakukan vaksinasi dosis kesatu terhadap lebih dari 94,9 juta orang atau 45,6 persen dari total target. Sementara, untuk dosis kedua sudah mencapai lebih dari 53.6 juta orang atau 25,8 persen dari total target.

"John Hopkins University bahkan menilai penanganan pandemi Covid-19 Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk berbicara dalam Covid-19 Global Summit, untuk berbagai pengalaman kepada dunia tentang bagaimana Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 secara baik," papar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, MPR sebagai lembaga perwakilan yang paling merepresentasikan rakyat Indonesia, karena terdiri dari anggota DPR dan DPD, senantiasa memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang sempat mencapai titik terendah minus 5,32 persen pada kuartal II/2020, mulai membaik menjadi minus 3,2 persen pada kuartal III/2020, dan minus 2,19 persen kuartal IV/2020.

"Sinyal pemulihan ekonomi mulai tampak pada semester I/2021. Terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, penanaman modal asing, indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan ritel, indeks manufaktur, survei kegiatan dunia usaha, kredit perbankan, serta indeks harga saham gabungan. Pada semester pertama tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah positif. Kendati pada kuartal I/2021 masih terkontraksi 0,74 persen, namun di kuartal II, ekonomi Indonesia melesat hingga mencapai 7,07 persen," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, MPR yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat mendapat mandat untuk menginternalisasikan empat konsepsi kenegaraan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR RI. Terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan dukungan Polri, MPR akan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan ketangguhan bangsa agar tidak mudah terinfeksi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila," pungkas Bamsoet. (Tjn/one)