Resahkan Masyarakat: Intruksi Kapolri, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim Beserta Jajaran Bekuk Pelaku Premanisme dan Pungli

Dok, foto para pelaku premanisme dan pungli yang di bekuk Polda Jawa Timur.

Liputan Indonesia || Surabaya - Melalui intruksi Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo untuk menindak pelaku premanisme dan pungli serta Debt Collector di jalan yang meresahkan masyarakat, kini Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Subdit III Jatanras melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta Sidoarjo, Polres KPPP Tanjung Perak, Polres Mojokerto dan Polres Gresik.

Modus sasaran kali ini pemalakan sopir (driver) bus dan truk, serta calo tiket dengan harga tiket dari 400% serta pemerasan kepada sopir sopir yang melintas menggunakan kekerasan serta Debtcollector di jalan yang perbuataanya meresahkan masyarakat akan ditangkap polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyampaikan, kali ini operasi dilakukan di beberapa tempat pangkalan truk dan bis.

"Tempat sasaran Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Bus Purbaya (Bungurasih) dan pangkalan Truk dan Bus. Hasilnya karcis yang diamankan adalah karcis yang dia cetak sendiri, seolah olah legal," kata Gatot Repli Handoko, Senin (14/6/2021).

Hasil Penindakan Premanisme total 67 (enam puluh tujuh) tersangka, ada Proses Delik Pidana Umum 27 (dua puluh tujuh) tersangka dengan 14 (empat belas) Laporan Polisi di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Gatot menambahkan, beberapa barang bukti yang diamankan sajam jenis caluk, uang sebesar Rp. 9.597.000 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (R4), 1 (satu) unit roda dua (R2), (satu) lembar kwitansi pembayaran pungutan, 69 (enam puluh sembilan) bendet karcis pungli, 3 (tiga) buku setoran, 10 (sepuluh) Handphone berbagai Merk,1 (satu) botol miras, 1 (satu) lembar surat pernyataan,1 (satu) bendel kwitansi.

"Saat ini anggota masih menyelidiki dan terus melakukan operasi premanisme dan pungli," imbuh Gatot.

Para tersangka di sangkakan Pasal 170 Jo 351 KUHP, Pasal 368 KUHP dan Pasal 2 UU Darurat No. 2 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. 

Untuk proses Tipiring 40 (empat puluh) tersangka dengan 35 (tiga puluh lima) Laporan Polisi dikenakan Pasal 49 Jo pasal 17 Perda Jatim No. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. 

Ancaman hukuman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 000.000,(lima puluh juta rupiah), (Pasal 40 Ayat 4 Perda Jatim No. 2 Tahun 2020). (Tjan)