Gubernur Jatim Serahkan Penghargaan Kovablik SAKIP 2020

Liputan Jatim - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) tingkat Provinsi Jawa Timur dan Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 2020. 

Penghargaan diserahkan gubernur pada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bupati/wali kota di The Singhasari Resort, Kota Batu, Jumat (13/11/2020).

Dalam kesempatan itu, Gubenur Khofifah menyampaikan, bahwa pada dasarnya banyak inovasi yang dilakukan masing-masing OPD. Tujuannya inovasi-inovasi tersebut agar masyarakat merasakan kecepatan, efektivitas dan efisiensi di setiap layanan.

Namun ia menegaskan, bahwa tidak cukup hanya dengan inovasi tetapi juga harus dengan teknologi. Inovasi dan kreativitas lanjut gubernur, menjadi sangat penting, karena saat kita dituntut berlar, orang lain melompat, saat kita melompat orang lain menggunakan Artificial Intelligence/ kecerdasan buatan. “Hari ini suasananya seperti itu maka inovasi harus menjadi bagian dari inheren mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian kita evaluasi dan  kita sinergitas di antara seluruh OPD,” katanya.

Dijelaskan, dalam penerapan SAKIP, Perangkat Daerah mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai kategori AA dan A, sedangkan empat Perangkat Daerah lainnya dengan Kategori BB.

Gubernur berharap, empat OPD yang masih masuk SAKIP kategori BB terus meningkatkan kinerja sehingga tahun depan jadi A. “Tahun ini ada empat perangkat daerah yang kategori BB sedangkat 46 lainnya masuk kategori A, Saya yakin bahwa saudara mampu meningkatkan,” harapnya. 

Perangkat Daerah berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dan terus mendorong efektivitas dan efisiensi, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Setiap perangkat daerah harus berinovasi dalam pencapaian kinerja melalui transformasi digital agar saling sinergi dan saling terkoneksi. Seperti halnya transformasi digital untuk pemulihan ekonomi dalam hal ini menggerakkan UMKM melalui penjualan secara online dengan memasukkan mereka pada marketplace serta membangun akses pemasaran secara virtual berbagai negara. 

“Kedepan setiap perangkat daerah harus beriringan melakukan literasi digital. Kita juga harus mengubah mindset bekerja, dari mental menyerap anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan," terangnya. 

Penerapan SAKIP untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan penerapan budaya kerja yang berperan sebagai role model terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang berorientasi hasil.

"Budaya kerja ASN diharapkan akan berorientasi pada produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," urainya.

Gubernur penerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Joko Widodo ini menegaskan sebagai bentuk upaya peningkatan budaya kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menumbuhkan embrio melalui pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada setiap unit kerja di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

"Tahun ini Kelompok Budaya Kerja yang aktif dan berprestasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Tahun 2019 terdiri dari 120 KBK dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 190 KBK yang aktif dan berprestasi," tegasnya.

Khofifah juga menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta memberikan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat maka birokrasi dituntut untuk lebih kreatif dan selalu berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanannya. Karena itu, untuk mendorong penciptaan inovasi dan menumbuhkan suasana kompetitif antar daerah/instansi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan Kovablik. 

"Kompetisi ini untuk menjaring inovasi pelayanan publik baik dari perangkat daerah provinsi maupun dari kabupaten/kota, menggunakan inovasi pelayanan publik yang terpilih sebagai sumber transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik, serta memberikan manfaat dalam mendorong dan mempercepat pencapaian program pemerintah melalui one agency one innovation," jelasnya. (din)