PT. Indo Sekawan Jaya Kebal Hukum, Tidak Miliki SK Menteri LH dan Kehutanan Beroperasi

Liputan Lamongan - Begitu banyaknya praktek pengolahan limbah B3 yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur membuat masyarakat resah dan negara merugi hingga milyaran rupiah. Salah satunya, PT. Indo Sekawan Jaya (PT. ISJ) yang berlokasi di Jalan Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Saat ditelusuri oleh tim yang beranggotakan awak media dan LSM, Perusahaan yang memiliki kantor di Sidoarjo tersebut ternyata tidak memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahkan menurut narasumber, praktek kotor pengusaha nakal tersebut sudah berjalan cukup lama. Dalam prakteknya, perusahaan yang seharusnya tidak boleh beroperasi sesuai undang-undang tersebut, mengolah limbah B3 menjadi MFO.

"Didalam pabrik ada mesin pengolahan limbah dan ada sekitar ratusan ton limbah yang ditimbun," ujar warga setempat.

Sementara, Saat dihubungi melalui pesan singkat Whatsapp, Komisaris Utama PT. ISJ H. Nasir mengatakan, bahwa PT. ISJ tidak beraktivitas karena lockdown.

"Maaf pak, gak ada kegiatan apa-apa lockdown, pabrik tutup total. Gak ada  yang kerja satu orang pun, listrik di  putus. Samapai batas waktu yang belum di tentukan. Karyawan semua di PHK, Pabrik di gembok. Jadi urusan-urusan nanti setelah kondisi surat dari KLH keluar, sekarang lagi proses hampir selesai. Nanti bapak bapak saya undang  kalau sudah  beres. Cek saja di pabrik. Total  pak, ekonomi  juga moarat marit pak," ucapnya H. Nasir dikutip melalui pesan singkat Whatsapp.

Dari kutipan pesan singkat whatsapp tersebut, H. Nasir menyatakan bahwa PT. ISJ sebelumnya telah melakukan aktifitas sebelum adanya lockdown karena pandemi virus corona.

Hal ini menujukkan bahwa PT. ISJ telah melanggar Pasal 59 ayat (4) yang berbunyi, Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dan hal tersebut diduga tidak dimiliki oleh PT. ISJ.

Untuk menyanggah pernyataannya sendiri diawal, H. Nasir kembali mengirimkan pesan whatsapp yang berisikan bahwa PT. ISJ tidak pernah beraktifitas sama sekali.

"Sudah sih pak. Kita lagi sulit ini pak, Say bener-bener  gulung tikar pak," ucapnya kembali sesuai dengan pesan singkat Whatsapp H. Nasir.

Sungguh tidak masuk logika, setelah menyatakan tidak pernah melakukan aktifitas, kini H. Nasir mengatakan gulung tikar.

Jika perusahaan yang belum memiliki ijin dari menteri belum pernah beraktifitas, kenapa perusahaan tersebut bisa gulung tikar?. Bahkan memiliki karyawan yang menurut pernyataannya sendiri telah di PHK.

Adapun Pasal yang dapat dijeratkan karena melanggar Pasal 59 ayat 4 yakni Pasal 102 KUHP yang berbunyi, Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), Jo Pasal 55 dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Pai/Team)