Jatim Launching SP2D Online Paperless Digital Signing dan E-Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara launching diberlakukannya aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing dan E-EValuasi yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah (BUD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11/2019).

Saat memberikan sambutan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melontarkan bahwa memiliki mimpi dan harapan ingin mewujudkan seluruh wilayah di Jatim bisa terkoneksi dan terakses secara real time, dengan memanfaatkan teknologi.

“Kita kepingin Jatim connect, tapi disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses real time. Diantaranya adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital Signing dan Evaluasi APBD Kabupaten atau Kota,” kata Khofifah kepada wartawan.

Khofifah berharap, koneksitas antara perencanaan dan penganggaran, e planning dan e-budgeting secara regional di Provinsi Jatim bisa dilakukan.

Peluncuran program itu didasari Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pengajuan dan Pencairan SP2D Secara Daring (online). Serta Perjanjian Kemitraan Antara BPKAD Provinsi Jatim dengan BPPT No 027/10453/203.1 Tahun 2019, tentang Penggunaan Sertifikasi Elektronik. 

Khofifah menjelaskan, hingga kini, ada 14 dari 38 kabupaten/kota yang telah memanfaatkan sistem online ini. Sekarang tinggal 2814 kabupaten/kota diarahkan untuk menggunakan aplikasi tersebut.

“Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini 38 kabupaten/kota terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntability dari perencanaan dan penganggaran akan terus disiapkan," urai Gubernur perempuan yang pernah menjabat Menteri Sosial itu, sambil menambahkan bahwa aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia.

"Tadi kita dengar dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasinya antara perencanaan anggaran,” jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi menjelaskan ada beberapa keunggulan aplikasi tersebut. Misalnya, aplikasi itu lebih efektif dan efisien.

“Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tetapi juga ada perbendaharaan," urai Jumadi.

Jumadi menjelaskan, perbendaharaan itu yang selama ini otorisasi dan pencairan secara konvensional dilakukan langkah-langkah menuju efektif dan efisiennya, seperti apa. 

Karena secara manual, puluhan ribu pekerjaan harus dilakukan SP2D, apalagi kalau di akhir tahun, pekerjaan itu bisa menumpuk.

"Oleh karena itu, dengan sistem SP2D online ini yang paperless, Digital Signing, kita mendesain untuk kecepatan dan transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun. Tidak hanya di kantor. Misalnya, saat kepala OPD-nya sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan pekerjaannya lewat smartphone miliknya. Itu nilai kelebihannya dari aplikasi ini," urai Jumadi.(tji)