Jadwal Ramah Tamah Gubernur Jatim dan Mahasiswa Batal

Surabaya - Suasana Taman di belakang Gedung Negara Grahadi di Surabaya mendadak berubah, rencana digelar ramah tamah, dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan perwakilan mahasiswa Surabaya yang dijadwalkan bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, batal, Selasa (9/10/2019), malam.

Itu berawal, seorang mahasiswa tiba-tiba mengambil mik dan mengatakan kepada rekan-rekannya yang sudah duduk di kursi undangan untuk tidak menikmati hidangan yang tersaji. 

"Rekan-rekan, jangan ada yang mengambil makanan dan minuman, kita disini untuk audiensi bukan untuk ramah tamah," kata mahasiswa yang kemudian diketahui bernama Zamzam Syahara, sambil berdiri kemudian berjalan meninggalkan forum. 

Spontan, mahasiswa lainnya mengikuti meninggalkan tempat acara, berjalan menuju ruang tengah. Termasuk, sebagian dari mereka yang terlihat sudah mengambil hidangan meletakkan kembali menu sajian yang terlanjur diambil.

Sementara, di tempat itu telah berkumpul diantaranya, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, Sekdaprov Jatim, Heru Tjahyono, dan staf lainnya, juga hadir Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, yang mengenakan pakaian sipil. 

Sesaat kemudian kerumunan mahasiswa itu memasuki sebuah ruangan pertemuan, di sisi kanan lobi. Setelah beberapa saat, keluar meninggalkan Gedung Negara Grahadi. 

"Kita dan teman-teman kesini (Gedung Grahadi) bukan untuk makan-makan, tetapi audiensi dengan gubernur. Jadi selagi apa yang kita perjuangkan belum berhasil, jangan makan dulu,” ujar Zamzam Syahara.

Diminta tanggapannya, Ketua BEM Unair Surabaya, Agung Tri Putra 

mengatakan, pihaknya akan mengkonsolidasikan kembali dengan rekannya sesama aliansi mahasiswa yang lain.

“Kalau dari BEM Unair tetap akan mengawal, baik dalam aksi maupun literasi entah itu dalam bentuk audiensi atau lainnya karena perjuangan mengawal revisi UU KPK belum selesai,” kata Agung.

Bentuknya, melalui aksi turun ke jalan, literasi atau juga judicial review. Dirinya juga mengakui ada miss comunication antar elemen mahasiswa, sehingga terkesan perjuangan hanya terfokus pada gerakan aksi turun ke jalan.

"Catatan kita, yang penting UU yang bermasalah jangan sampai disahkan. Undang-Undang yang memang diperlukan disahkan, seperti masalah UU KPK itu Perppu-nya segera diterbitkan atau melalui judicial review,” tegasnya.

Airlangga Pribadi: Karena miss komunikasi 

Sementara, Airlangga Pribadi, penggagas acara yang juga dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya kepada wartawan mengatakan, batalnya pertemuan itu karena miss komunikasi. 

"Sepertinya ini miss komunikasi. Ini sebetulnya pertemuan rutin yang digelar Forkopimda, dan acara silahturrahim dengan mahasiswa ini yang diminta mengkomunikasikan kepada Gubernur, melalui saya," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan. 

Lelaki yang akrab dengan sapaan Angga itu juga menyampaikan permintaan maaf, dan menurutnya jadwal pertemuan bisa diperbaiki dan dijadwalkan ulang. 

"Kami sendiri meminta maaf, termasuk kepada Kapolda Jatim dan Pangdam (Brawijaya), ini bisa diperbaiki dikelola dengan baik. Artinya, hubungan antara gubernur sebagai kepala daerah dengan rakyatnya terutama dengan kalangan mahasiswa akan bisa dengan harmonis," katanya.

Dalam konteks ini, masih kata Angga, mahasiswa juga bisa intropeksi diri. Bahkan, dalam proses dialog dan undangan itu, selain terkait dengan isu-isu dan wacana yang ditawarkan harus jelas dan clear. Dan, yang penting adalah keadaban dalam berdialog, itu adalah bagian dari kebudayaan Indonesia dan bahkan dunia. Termasuk suguhan makanan dan minuman. 

"Kita masih perlu untuk melakukan perilaku politik yang santun, beradab dan pembelajaran dalam berdemokrasi yang baik. Tidak ada tendensi gubernur menolak dialog, termasuk Kapolda Jatim dan Pangdam, di tengah kesibukan mereka bisa meluangkan waktu," urai Angga yang didampingi Hari Fitrianto, juga dosen Unair Surabaya.(tji)