SURABAYA, Liputanindonesia.co.id - Anggota Dewan menilai Kepala Dinas tidak serius, DPRD menilai Kepala Dinas Pengelolaan tanah dan Bangunan tak serius tangani pembangunan Pasar Turi tahap 3. Pasalnya, Pembebasan lahan seluas 1,6 h yang diketahui milik PT. KAI sejak kebakaran dua tahun lalu hingga saat ini masih belum ada jalan keluar. Senin (15/9).
Ketua
II Paguyuban Pedagang Pasar Turi H. Suri mengatakan yang menjadi alasan pihaknya
mendatangi kantor Dewan karena sudah genap dua tahun sejak terjadinya kebakaran
tepatnya 16 september 2012 hingga saat ini terkesan dibiarkan saja. Tanpa ada
komunikasi yang jelas dari pemerintah. "Kita sengaja tidak pernah demo,
akan tetapi kita sudah berkali-kali sebanyak enam kali melayangkan surat kepada
pemerintah agar diberi penjelasan terkait penyelesaian pembangunan itu, namun
belum ada penjelasan apapun dari pemerintah,"ujarnya, Senin (15/9).
Selain
itu, H. Suri menambahkan, bahwa sebelumnya Disperindag pernah menggelontorkan
anggaran senilai 4 miliar untuk pembangunan itu, alhasil tidak ada wujudnya
sama sekali. "anggaran itu turun sebelum kepala dinas yang lama
dijebloskan ke penjara, tapi belum ada realisasinya, padahal anggarannya sudah
ada. Makanya kita minta sama pemerintah atau bu wali, agar memikirkan nasib para
pedagang, masa persoalan taman saja bisa cepat diselesaikan, apalagi kita
sebagai manusia, masa tidak bisa,"singgungnya.
Pedagang
juga mengaku, pernah memakai uang sendiri untuk membangun Pasar Turi tahap
3 agar para pedagang bisa berjualan lagi. Misalkan cabai, sayur-sayuran,
dan lain-lain. "Sebenarnya pedagang
punya hak dan kewajiban, karena pedagang juga pernah dimintai retribusi
sebelumnya, pasar turi tahap 1,2 dan 4 itu bisa selesai, kenapa tahap 3 masih
belum ada tindak lanjutnya, dan seolah-olah kesannya
dipersulit,"tandasnya,
Sementara
itu, Anggota DPRD Surabaya Fraksi Handap Bukhori Imron saat hearing menilai
bahwa Dinas Pengelolaan tanah dan Bangunan tidak serius menangani permasalahan
itu, sedangkan permasalahannya adalah terkait lahan yang dimiliki PT. KAI. Adapun
anggaran pembangunnanya sudah ada, hanya saja lahan yang digunakan masih
miliknya PT. KAI. "Kalau pemerintah serius dengan permasalahan itu, kenapa
harus menunggu sampai dua tahun, karena ini menyangkut nasibnya warga Surabaya atau
para pedagang,"papar Bukhori asal partai PPP.
Tak
hanya itu, Bukhori juga mencontohkan, seperti pembangunan Flyover yang berada
di jalan pasar Kembang yang tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan,
karena sekali lagi ada keseriusan dari pemerintah meskipun banyak kendala yang
terjadi saat proses pembangunan, baik kemacetan maupun yang lainnya. "pembangunan
flyover saja bisa, kenapa ini tidak, lebih baik dicopot saja kepala dinasnya.
Entah ini disengaja atau tidak, yang jelas kalau sudah sampai dua tahun tidak ada
kejelasan berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah,"pungkasnya.
Sekedar
diketahui, Para pedagang pasar turi tahap 3 mendatangi gedung DPRD kota Surabaya,
senin (15/9). Pihaknya menuntut agar penyelesaian pembangunan pasar turi tahap
3 segera diselesaikan. karena anggaran untuk pembangunan sudah ada, hanya saja
lahan pembangunan pasar turi 3 adalah milik PT. KAI yang harus disewa oleh
pemerintah. [ihul]







Media Liputan Indonesia
DIATUR OLEH UNDANG - UNDANG PERS
No. 40 Thn. 1999 Tentang Pers
HAK JAWAB- HAK KOREKSI-HAK TOLAK
Kirim via:
WhatsApps / SMS:08170226556 / 08123636556
Email Redaksi:
NewsLiputanIndonesia@gmail.com
PT. LINDO SAHABAT MANDIRI
Tunduk & Patuh Pada UU PERS.
Komentar