Wilson Lalengke: Dewan Pers Mal Administrasi dan Layak Dibubarkan

Dibaca: 1993 kali

Jakarta, – Dengan adanya pertimbangan dan surat rekomendasi yang tidak membela jurnalis serta banyak dugaan Dewan Pers Mal Administrasi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan serta merumuskan. Dan itu tidak sesuai Undang-Undang nomer. 40 tahun 1999 tentang pers, hal itu membuat ribuan perwakilan wartawan dan perusahaan media berunjuk rasa didepan Kantor Dewan Pers. Rabu, (4/6/18).

Dalam aksi ini diikuti oleh segenap organisasi pers dan perwakilan seluruh media serta wartawan di Indonesia.

Salah satu perwakilan organisasi pers yaitu Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), melalui Dewan Pengurus Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mengatakan, ” Semua kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pers itu Mal Administrasi dan tidak sesuai UU no.40 tahun 1999. Coba dicek kalau tidak percaya, di undang undang pers itu sudah jelas bahwa Tupoksi Dewan Pers dipaparkan dengan jelas.” Tuturnya.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

  • Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  • Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  • Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  • Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  • Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  • Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  • Mendata perusahaan pers.
Baca:  'MM' Simpatisan Paslon Pilgub Jatim 2018, mulai lakukan serangan

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Wilson Lalengke menjelaskan, ” Seharusnya Dewan Pers itu menjadi jembatan dan mengakui serta mendata semua Perusahaan Pers dan Wartawan, bukan malah merekomendasi untuk ditahan polisi, Mendingan dibubarkan saja Dewan Pers itu kalau malah menjadi iblis dalam Pers.” katanya.

Lanjut Wilson, Lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, keberadaan Pengurus Dewan Pers itu perlu dipertanyakan. “Mereka anggota Dewan Pers duduk sebagai Dewan Pers, apakah ada SK dari Presiden atau ditunjuk-tunjuk begitu saja?” kata Wilson dengan nada tanya.

Sebab menurut dia, ada oknum komisioner Dewan Pers yang saat ini menjabat sebagai pejabat pemerintah, yakni Sinyo Harry Sarundajang, yang sedang aktif bertugas sebagai Dubes RI di Philipina. “Sudah jelas berdasarkan UU No. 40 tahun 1999, Dewan Pers itu harus independen, tidak ada wakil pemerintah di lembaga tersebut. Eh, kok ada oknum pejabat pemerintah? Penasehat hukum Dewan Pers itu mengerti tidak yaa, kalau yang dibelanya itu adalah lembaga yang legal standingnya cacad hukum?” pungkas alumni Utrecht University, Belanda ini. saat diwawancarai sejumlah awak media.

Baca:  Pakde Karwo Ajak Masyarakat Bersyukur Jatim Gudangnya Atlit

Aksi masa yang dipimpin Koordinator Lapangan Feri Rusdiono dari Ikatan Penulis Jurnalis Inonesia kemudian menggiring peserta aksi damai ke gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi dukungan moril kepada Majelis Hakim yang sedang menyidangkan perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum DPN Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke. Kedua penggugat Dewan Pers ini didaulat peserta aksi damai melakukan orasi di depan gedung PN Jakarta Pusat.

Feri menambahkan” Aksi bubarkan Dewan Pers ini akan terus kami lakukan jika tidak ada tanggapan, agar Dewan Pers Bubar atau Pejabat nya di ganti semua, mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri, kalau memang mau jujur, ayo kita kroscek dana APBN dana APBD bahkan upeti upeti lainya yang dikucurkan pemerintah dibuat apa sama oknum Dewan Pers. Apakah selama ini ada transparansi dari mereka” Tandasnya.

Aksi masa “TOLAK KRIMINALISASI PERS INDONESIA” ini dihadiri langsung oleh sejumlah ketua umum organisasi pers, diantaranya Ketum JMN Helmy Romdhoni, Ketum IPJI Taufiq Rahman, Ketum FPII Kasihhati, Ketum KWRI Ozzy Silaiman, Ketum IMO Marlon Brando, Ketum KOWAPPI Hans Kawengian, Ketum PWRI Suryanto, Pimred Sinar Pagi Baru Rinaldo, Sekjen AWDI Budi, dan Sekjen SPRI Edi Anwar.

Baca:  Reskrim Polsek Karang Pilang Surabaya Ungkap Pemalsu Data Bank

Terpisah, saat unjuk rasa perwakilan organisasi masuk ke ruangan dan ingin menemui pejabat kantor Dewan Pers tidak ada satu pun yang bisa ditemui untuk menjelaskan juga konfirmasi permasalahan yang akhir akhir ini terjadi. Anehnya lagi para petinggi tidak ada di kantor. (red)