Wartawan ditahan ajukan Pra, Polresta Sidoarjo tidak siap materi

Dibaca: 11413 kali

Sidoarjo – Penangkapan dan penahanan wartawan dari salah satu media online bernama Slamet Maulana alias Ade oleh pihak Polresta Sidoarjo, mengundang aksi Konfirmasi secara serentak para wartawan di Polresta Sidoarjo. Selasa (25/6/2018).

Seperti diberitakan dimedia ini, berjudul “Ada surat rekomendasi dari Dewan Pers Terkait wartawan yang ditahan Polresta Sidoarjo.” Para wartawan melakukan konfirmasi karena ada dugaan pihak Polresta Sidoarjo melanggar SOP penangkapan dan penahanan. Diluar aksi konfirmasi para wartawan, Ade melakukan perlawanan terhadap Polresta Sidoarjo terkait penangkapan dan penahanan dirinya melalui Pra Peradilan.

Sidang perdana Pra peradilan Ade terhadap pihak Polresta Sidoarjo digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo sebelum aksi konfirmasi serentak para wartawan. Selasa (25/6/2018).

Dalam surat permohonan pra peradilan yang dibuat oleh 7 (tujuh) kuasa hukum yang diketuai Pengacara Muhammad Sholeh, SH memuat kejanggalan perkara dan pelanggaran hukum terkait penangkapan dan Penahanan Ade.

Kejanggalan perkara yang dimuat disurat permohonan pra peradilan antara lain.

Pertama, seorang wartawan yang dilindungi undang-undang dan kode etik Pers. Sebelum menentapkan pemohon (Ade) sebagai tersangka, seharusnya termohon (pihak Polresta Sidoarjo) memanggil pimpinan redaksi (pimred). Sebab layak tidak layak suatu berita tergantung dari pimrednya.

Kedua, Termohon tidak memanggil teman temannya pemohon yang ikut serta pertemuan dengan management X2 Family Karaoke. Seharusnya termohon profesional mendengar informasi dari pelapor dan terlapor, bukan percaya 100 persen dengan pelapor.

Ketiga, Tindakan termohon tidak pernah memeriksa pemohon sebagai saksi, menjadi tidak lazim dalam proses penyidikan pidana.

Keempat, seharusnya sebelum mengeluarkan surat perintah penyidikan, termohon melakukan. Tindakan penyelidikan dahulu. Tetapi tidak dilakukan oleh termohon.

Adanya pelanggaran hukum yang termuat didalam surat pra peradilan dari kuasa hukum Ade antara lain.

Pertama, Didalam perkara a quo, ada 2 (dua) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh termohon, yaitu prosedur penetapan sebagai tersangka dan tidak adanya 2 (dua) alat bukti didalam menetapkan sebagai tersangka.

Kedua, Ada beberapa prosedur yang dilanggar dalam menetapkan sebagai tersangka. Pasal 4 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Management penyidikan Tindak pidana yang menyatakan dasar dilakukan penyidikan harus ada laporan hasil penyidikan (LHP).

Ketiga, dalam perkara a quo, termohon tidak melakukan penyelidikan dahulu sebelum mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SPIN-SIDIK/72/1/2018/SATRESKRIM tertanggal 25 Januari 2018.

Keempat, Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan, hal itu bisa dibuktikan didalam surat penangkapan dan penahanan pemohon tidak tertulis consideran surat perintah penyelidikan. Dalam KUHAP pasal 1 angka 5 membedakan antara penyelidikan dan penyidikan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang.”

Ada ketidaksiapan dari Polresta Sidoarjo dalam menghadapi sidang pra peradilan ini. Hal itu terlihat didalam berlangsungnya persidangan, setelah kuasa hukum dari pihak Ade membacakan surat pemohon, hakim memberi kesempatan divisi hukum Polresta Sidoarjo berbicara. Salah satu divisi hukum Polresta Sidoarjo mengatakan belum siap, karena lagi sibuk dengan pilkada. tanpa menunjukkan Sprint, Sehingga hakim memutuskan akan meneruskan sidang pada hari Kamis, (28/6/2018).

Perlu diketahui, pra peradilan yang dilakukan kuasa hukum Ade terhadap Polresta Sidoarjo serta aksi konfirmasi secara serentak yang dilakukan para wartawan, berawal dari penangkapan dan penahanan Ade oleh Polresta Sidoarjo pada tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan laporan dari management X2 Famili karaoke terkait dugaan pemerasan dan pelanggaran UU ITE pada tanggal 12 Januari 2018.

Pemberitaan yang dimuat oleh media Berita Rakyat yang ditulis Ade, terkait penemuan adanya pemandu karaoke yang bisa melepas celana dalam dengan imbalan uang. Ketika berita tersebut dinaikan belum ada hak jawab yang dilakukan X2 Famili karaoke, tetapi Ade sudah diadukan ke dewan pers, dan dewan pers memberi rekomendasi bahwa perbuatan Ade bisa diteruskan ke pidana, dari rekom tersebut pihak Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan dan Penahanan wartawan tersebut.

Ada 2 (dua) perkara yang disangkakan oleh Polresta Sidoarjo terhadap Ade, yakni dugaan pelanggaran UU ITE dan dugaan pemerasan melalui telepon. Dan hal itu dibantah dan dilawan oleh Ade melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan permohonan pra peradilan. (ds/Red)