Walikota dan DPRD Abaikan Warga, Terkait Sengketa Lahan GrandCity Mall Surabaya

Dibaca: 198 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya, Liputan Indonesia – Ahli Waris Hj. Nuraini Korban Pemalsuan Sertifikat Tanah, Tentang Kasus sengketa lahan Grand City Mall dan kuasa hukumnya mengadakan jumpa pers di Hotel Tanjung Surabaya. Guna memberikan penjelasan kronologis Sengketa Lahan tersebut dan sampai dimana saja dia melaporkan serta kelanjutan proses hukumnya. Kamis, (6/10/16).

Dalam kasus sengketa lahan yang dialami Hj.Nuraini saat pembuktian surat riwayat serta sejarah awal tanah tersebut valid dan sah secara fakta dimiliki oleh Hj.Nuraini.

Namun, ketika terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB ) nomor : 671,672,673 dan 714/ketabang atas nama PT.Hardaya Widya Graha sontak menjadi geram, pihak keluarga ahli waris selaku pemilik sah lahan yang terletak di jalan Gubeng Pojok no.48-50, Ketabang, Genteng, Surabaya.

Dengan adanya kejadian itu pada tanggal 7/10/2013 pihak ahli waris telah melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta, Laporan tersebut ditujukan kepada Deputi Bidang Pengkajian dan Penganan Sengketa, Konflik pertanahan, Perihal Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 671,672,673 dan 714/ketabang a/n PT.Hardaya Widya Graha.

Perintah penyelesaian pada tanggal 11/11/2013 dari BPN Pusat Jakarta, mengirimkan surat kepada BPN Provinsi Jatim di Surabaya. Kenyataannya hingga sekarang belum ada penindakan sama sekali, serta terkesan BPN Jatim menyepelekan perintah dari BPN RI. Dimana tidak ada pelayanan yang baik terhadap keluhan dan kasus masyarakat, serta sangat kuat dugaan ada Oknum BPN Jatim terlibat Mafia tanah, karena terkesan menutup nutupi informasi keterbukaan publik saat pihak keluarga tandang ke kantor BPN Jatim di Surabaya.

Karena lahan yang berada dijalan Gubeng Pojok No.48-50, Ketabang, Genteng, Surabaya tersebut adalah tanah Verponding yang diwariskan Mr.Van Poell kepada Muhammad bin Achmad bin Hasan, sejak tanggal 15 Juli 1942. pada tahun 1980, atas persetujuan kepala desa/lurah Ketabang tanah tersebut dikuasai oleh satuan KKO (Marinir) Kodamar TNI-AL Jatim.

Baca juga:  Asyik Menghisap Ditangkap Reskrim dan Sat-Resnarkoba Polres Bangkalan

Sekitar Tahun 1990 tanah itu telah di Ruislagh oleh KKO (Marinir) kepada PT.Singa Barong Kencana (PT.SBK). Pada tahun 1994 Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ll menerbitkan empat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.671,672,673,714/Ketabang a/n PT Singa Barong Kencana dan saat ini beralih menjadi atas nama PT.Hardaya Widya Graha.

Badan Pertanahan Jatim di Surabaya, tanpa kejelasan dan tidak ada respon menaggapi sampai berita ini diturunkan, terkait laporannya 7/10/2013.  Sementara itu Hj. Nuraini mengajukan SKPT ke kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ll dan ditolak dengan alasan ” Kami rahasiakan namanya”, penolakan BPN ll tersebut karena takut terhadap Oknum BPN yaitu Budi selaku Bagian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ll.

Dengan adanya kejadian itu kuat dugaan menurut ahli waris Hj.Nuraini, lahan itu sudah dikuasai oleh Mafia tanah yang sudah terkoordinir lama yang mengatasnamakan PT. Singa Barong Kencana dan beralih nama PT. Hardaya Widya Graha atas nama Hartati Murdaya mantan narapidana kasus Korupsi, juga mempunyai nama yang buruk di mata hukum, tanpa ada itikad baik, Hartati langsung membangun sangat megah yaitu ” Grand City Mall “.

” Jika benar surat surat yang saya pegang ini tidak sah, pastinya saya gak berani melangkah sampai sejauh ini, dan ini saya bawa bukti kepemilikan yang sah dari Kakek turun ke ayah saya, saya gak takut mas, mereka itu Mafia Tanah, Oknum  BPN Jatim, Budi itu juga terlibat mafia. ” Tutur Hj.Nuraini wawancara setelah membacakan kronologis lahan.

Dalam penyaksian dari sejumlah awak media Hj.Nuraini menunjukkan bukti kepemilikan surat surat tanah yang sah dari Kakek ke ayah nya turun ke dia.

Baca juga:  Aksi Tolak Penyaluran Raskin jika Timbulkan Masalah Hukum

” saya juga berharap kepada Ibu Walikota, DPRD agar mendengarkan rintihan rakyat kecil seperti saya ini, yang lagi berhadapan dengan Mafia tanah. saya sudah melapor ke Ombudsman, Polwiltabes(Polrestabes), BPN Jatim mereka semua tidak ada tindakan sama sekali, mana yang katanya rakyat kecil dilindungi, pejabat atau instansi hanya melindungi dan membela rakyat yang kaya seperti Hartati itu. padahal dia itu divonis Hakim PN adalah Koruptor,  karena terbukti korupsi juga pernah di penjara. gitu kok dibela, apa karena uangnya banyak. jadi tolong ibu Risma selaku Walikota Surabaya dan DPRD supaya tegakkan kebenaran jika itu misi Bu Risma dan DPRD serta mendengarkan jeritan dan rintihan rakyat kecil ini, mereka Mafia Bu ” Tambah Hj.Nuraini dengan sedikit nada kesal. (tim/one).