Tasyakuran dan Rapat Konsolidasi PPP Surabaya

Dibaca: 166 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya, LiputanIndonesia.co.idAcara Tasyakuran dan sekaligus Rapat Konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bertempat di kantor PPP Jalan Aditywarman Surabaya Dihadiri oleh segenap kader dan Ketua DPC IR. H. M. Aris. SH. serta Ketua DPW KH. DR. Maskur Hasyim SH. MSi. (Senin malam 2/11/2015).

Dalam Acara ini tengah membahas tentang pengembalian fungsi dan tugas PPP yang harus di emban adalah aspirasi masyarakat Indonesia sesuai dengan keinginan para pendiri pendiri nya yang terdahulu, mengedepankan kepentingan Rakyat daripada kepentingan golongan, Rakyat harus di nomer satukan. jangan terulang kembali kasus yang serupa.

” Konflik di partai Islam ini harus di akhiri dan saatnya sekarang membangun PPP yang displin dan sehat, dalam kesempatan ini juga meng agendakan Sosialisasi serta memperbaiki nama baik dan menyelamatkan aset PPP yang ada di jawa timur. Serta akan berkoordinasi kepada kepolisian yaitu Polda Jatim dan Instansi terkait dan mengganti kepengurusan ditubuh PPP secara keseluruhan DPC, DPW, Pusat yang terindikasi tidak taat akan peraturan Partai Persatuan Pembangunan  kata ketua DPW KH. DR. Maskur Hasyim SH. MSi.

DPW KH. DR. Maskur Hasyim SH. MSi Berpidato, dan didampingi para kader PPP
Keputusan PPP Partai Persatuan Pembangunan tidak akan terjadi perpecahan lagi dan tidak akan ada kesempatan bagi perusak atau oknum nakal di partai PPP. DPC akan melakukan pengakkan disiplin, menyusun pengurus 38 cabang tanpa adanya biaya alias sukarela.  Hal ini, beliau juga membahas putusan putusan Mahkamah Agung diantaranya adalah Hasil kasasi isinya ada empat point :
1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. 
2. Menyatakan batal surat keputusan mentri hukum dan ham asasi manusia, tentang perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. 
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan menkumham tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PPP. 
4. Menghukum termohon kasasi I,II,III,IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini di tetapkan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).  Artinya dalam kasus ini sudah jelas bahwa jika ada IKRA sudah final. 
Dari hasil keputusan tersebut kubu Romi dan para Aktor nya H.Buchori selaku DPRD dari PPP harus mendapatkan sangsi dan diturunkan dari jabatannya serta harus diganti dengan kader yang bersih sesuai keputusan Partai PPP” imbuh ketua DPW KH. DR. Maskur Hasyim SH. MSi.
Masyarakat menilai dalam kasus perpecahan partai yang berasaskan islam ini seharusnya selektif dalam menyaring anggotanya, supaya tidak akan terjadi hal yang sama dikemudian hari.
Dengan bertujuan mempersatukan Ummat dan membangun bangsa sesuai keingan pendiri pendiri Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sesuai Pancasila. (rfk/ali)
Baca juga:  MADN Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin
ca-pub-2508178839453084