Sengketa Lahan Grand City, Pemerintah Terkait Tidak Bela Warga Miskin

Dibaca: 155 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia
Surabaya, Liputan Indonesia – Grand City Mall Kasus sengketa lahan sampai saat ini belum ada titik terang, terkait penyelesaian sengketa laham tersebut. hingga berita ini diturunkan ahli waris yang sah tetap membayar pajak tanah ke pemerintah kota (pemkot). Sehingga ahli waris Hj. Nuraini sangat ingin menemui PT. Hardaya Widya Graha (HWG) untuk mengklarifikasi kasus ini.Akan tetapi tidak diperkenankan masuk kedalam Grand City Mall. Minggu,(2/10/16).

Narasumber lain menyebutkan, pengajuan atas pembuatan sertifikat oleh ahli waris tanah Hj. Nuraini sempat masuk. Namun memang belum tersentuh sama sekali. Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya tak bisa berbuat banyak terkait kasus sengketa lahan Grand City, antara ahli waris Hj. Nuraini dengan PT. HWG. Bahkan berdasarkan sumber dari BPN II Surabaya, pihak BPN takut dipidanakan oleh pihak PT. HWG bila membatalkan sertifikat tersebut.

” Pihak dari saya pernah melihat berkas pengajuan (sertifikat) itu. akan tetapi jika pembatalan sertifikat PT. HWG itu dilakukan, bisa jadi kita semua dipidanakan. Untuk itu, silahkan pihak ahli waris melakukan gugatan kepihak berwenang. Sehingga nantinya dapat kita ketahui siapa yang bersalah atas sengketa ini,” tutur salah satu sumber di BPN II Surabaya saat di lansir beberapa media tahun 2014 lalu.

Dirinya pada bulan maret lalu telah mengajukan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) ke BPN II Surabaya. Karena sertifikat kepemilikan tanah sudah dikeluarkan pihak BPN atas nama Hartati Murdaya, SKPT yang diajukan Nuraini-pun ditolak.

Terjadinya atas pergantian kepemilikan lahan tersebut, Nuraini, belum menerima sepeserpun uang ganti rugi dari pihak Grand City. Kasus ini juga pernah dilaporkan ke Polwiltabes Surabaya (sebelum melebur menjadi Polrestabes Surabaya) di tahun 2008 dan Oktober tahun 2012, tapi tak pernah direspon. Namun pihak Grand City begitu saja mencaplok tanah tersebut dengan membuat sertifikat abal-abal seluas 44.000 meter persegi dengan Nomor Surat: 671.672.673.471. Bahkan saat itu, mereka (Grand City) dengan seenaknya merobohkan tiga bangunan rumah di atas tanah yang kini menjadi mal itu. Sedangkan tanah di sini, NJOP sekarang mencapai Rp 35 juta per-meternya.

Baca juga:  Komnas HAM Minta Jokowi Tuntaskan Kasus Masa Lalu

Saat ini kasus sengketa lahan Mendapat perhatian Komisi A. untuk menyikapinya, Ketua Komisi A Herlina Harsono Nyoto mengatakan akan berupaya menyelesaikan kasus ini dengan mendatangkan pihak – pihak terkait. “Kita akan pelajari dulu, kalau memang diminta, kita akan gelar hearing dengan memanggil pihak-pihak terkait,” ujar Herlina, Sabtu (1/10/2016).

Herlina juga mengatakan, Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono mengatakan bahwa pada prinsipnya Komisi A mempunyai semangat untuk menyelesaikan kasus tersebut, tentunya dengan terlebih dahulu menggali bukti serta fakta di lapangan. “Kita sudah menerima keluhan dan laporan dari keluarga Bu Nuraini, dan kita akan segera menggelar hearing jika ada permohonan yang masuk,” imbuhnya.

Dalam persidangan PN Surabaya Batal. Sidang tersebut adalah sidang kedua yang dijadwalkan untuk tahap mediasi. Tahap mediasi dilakukan untuk mempertemukan pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah Hj Nuraini binti Habib Mohammad Bin Ahmad Al Maghrabi, dan pihak tergugat adalah Siti Hartati Murdaya Poo pemilik PT Hardaya Widya Graha yang membangun pusat perbelanjaan Grand City mall Surabaya.

“Sebenarnya sidang kedua ini dijadwalkan untuk tahap mediasi. Namun, sejak sidang pertama pada 3 Januari, kedua belah pihak belum bertemu, tergugat saat itu tidak hadir,” ujar Suwarningsih panitera pengganti,  Senin (4/2/2013).

Sementara itu, sidang pertama kasus tersebut telah digelar pada 3 Januari 2013. Berkas kasus ini sampai di meja Pengadilan Negeri Surabaya sejak 29 November 2012. Berkas bernomor 972/Pdt.6/2012/PNSBY ini telah melalui sidang pertama  dipimpin Hakim Ketua S Joko Sungkowo SH.

Perlu diketahui, bahwa sengketa tanah tersebut dimulai ketika tanah milik Hajjah Nuraini seluas  49.435 meter persegi yang berlokasi  di Jalan Gubeng Pojok nomor 48-50 Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng  Kota Surabaya,  disertifikatkan atas nama tergugat menjadi 4 sertifikat HGB kemudian dibangun pusat perbelanjaan Grand City Mall Surabaya. (red/cn)

Baca juga:  Bandar Narkoba Terbongkar, lima pelaku diringkus Polrestabes Surabaya
ca-pub-2508178839453084