Satgas Polda Jatim dan Pertamina Antisipasi Cegah Kelangkaan BBM

Advertisement , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru
, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru
Dok, foto Kelangkaan BBM di Pom Bensin wilayah Surabaya

Liputan Indonesia || Surabaya – Sejumlah daerah di Jawa Timur mulai merasakan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), hal ini Satuan Tugas (Satgas) Pertamina bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam melakukan pencegahan, Rabu (9/10/2019).

Wadireskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara mengatakan, hubungan di dalam kegiatan kelangkaan BBM itu kita melihat dulu sisi hukumnya, apa yang menjadikan motif kelangkaan bbm, contohnya ada pengambilan yang tidak sesuai harusnya subsidi diambil oleh perorangan atau PT menjadi non subsidi. Dalam hal ini kita akan menindaknya, karena adanya kerjasama sudah bagian dari Satgas (Satuan Tugas) Polisi dan Pertamina sendiri.

“Kita sudah melaksanakan kegiatan kerjasama tentang edukasi BBM, Pencegahan dan Penindakan. Satgas ini di bentuk kurang lebih 6 bulan yang lalu, dari Mabes Jakarta juga dan Pertamina pusat juga,” Kata Perwira Melati dua ini kepada awak media Liputan Indonesia.

Terkait pengawasan, sesuai UU Migas No. 22/2001, fungsi Pertamina adalah sebagai salah satu badan usaha, sebagai operator dengan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku.

                   

Untuk pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha (regulator) adalah Pemerintah, salah satunya melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 dan 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Rustam Aji selaku Unit Manager Communication dan CSR MOR V Jatimbalinusra, dirinya menyampaikan kewenangan Pertamina, hanya sampai ke lembaga penyalur resmi, dalam hal ini SPBU Pertamina.

Iklan anda , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

“Dengan lembaga penyalur resmi Pertamina, kewenangan kami pun hanya sampai sanksi administratif, sesuai kontrak dengan lembaga penyalur. Sanksinya bisa berupa peringatan, penghentian pasokan sementara, atau pemutusan hubungan usaha (PHU),” ujarnya.

Masih Rustam Aji, pada pelaksanaan distribusi, harga produk non komersil Minyak Tanah, Solar, Premium nonJamaliditentukan oleh Pemerintah. Sementara produk komersil yakni Premium Jamali, Perta Series, Dex Seriesharganya ditetapkan oleh Badan Usaha.

“Kalau ada penyelewengan, masih kalau terkait sanksi hukum, tentu kewenangan aparat hukum sesuai tugas dan fungsinya,” imbuh Rustam Aji.

Perlu diketahui, sesuai Peraturan Presiden No. 191/2014 terdapat tiga jenis bahan bakar minyak yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun ketiga jenis BBM tersebut antara lain adalah Jenis BBM Tertentu (JBT). BBM jenis ini disubsidioleh pemerintah dan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun produknya adalah Minyak Tanahdan Minyak Solar. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). BBM jenis ini Non Subsididan hanya didistribusikan di wilayah penugasan selain Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sesuai Perpres No. 191/2014. Adapun produk BBM ini adalah Premium. Jenis BBM Umum (JBU). BBM Non Subsidi ini didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia (kecuali premium Jamali). Adapun produknya adalah Premium Jamali, Perta Series(Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo)dan  Dex Series (Dexlite, Pertamina Dex)(Tjn)

🔴 Baca Lainnya:

Advertisement , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru
Iklan Anda, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Tinggalkan Balasan



Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close