Samsat Surabaya Barat Sarang Pungli, Tanpa KTP Lolos | Liputan Indonesia

Samsat Surabaya Barat Sarang Pungli, Tanpa KTP Lolos

Advertisement

 Samsat Legalkan Pajak Tanpa KTP

Surabaya, Liputan Indonesia — Kantor Sistem Administrasi Satu Atap Terpadu ( Samsat ) Surabaya Barat Jalan Tandes Raya No.1 masih belum steril dari Pungutan Liar ( Pungli ), walaupun perintah Presiden dan Kapolri telah melarang keras dengan adanya biaya tambahan dari biaya yang sebenarnya.

Modus Pungli yang dilakukan oknum Pegawai Negeri di samsat Surabaya barat ini salah satu nya yaitu, melegalkan Pembayaran pajak tahunan tanpa disertai bukti KTP dari pemilik kendaraan, hal ini membuktikan bahwa kinerja Samsat Surabaya Barat masih belum steril dari praktek pungli dan memperbolehkan Biro Jasa atau Calo.Kamis (8/12/16)

Dengan temuan awak media Liputan Indonesia, Pegawai Negeri Samsat yang masih berada di bawah naungan Dinas Provinsi Jawa Timur ini seolah-olah tidak memperdulikan perintah Presiden dan Kapolri tentang larangan keras praktek pungli atau dana tambahan dalam bentuk apapun.

Saat investigasi tim media Liputan Indonesia dan mewawancarai Korban Pungli sebut saja namanya Mister X narasumber yang di percaya menuturkan ” Saya tadi habis bayar pajak untungnya bisa lewat calo dan Pegawai Negeri Samsat mas, dimintai untuk membayar Rp. 60.000,- tapi awalnya minta Rp.100.000,- tapi saya tawar menawar mas sama calo tersebut, akhirnya calo itu mau dan diberikan ke pns itu, alasan calo itu supaya lolos walaupun tidak bawa KTP ya harus nyogok pns ” Kata narasumber yang menjadi korban Pungli di samsat Surabaya Barat.

Saat di konfirmasi akan ditemui, pegawai Negeri Samsat yang diduga sering menerima uang dari calo oleh wartawan liputan indonesia ke 2 kalinya. Rabu(7/12). Pegawai itu di temui oleh Bungsu dan Dewa menuturkan, ” Bu Endriani ( Pegawai Negeri Samsat ) gak ada ditempat mas, katanya lagi rapat di polda tadi cuman datang absen terus balik kanan katanya rapat di polda jatim.” Tutur Bungsu

Iklan anda Banner Lindo

Perlunya tindakan tegas oleh Tim Saber Pungli dan Ditlantas Polda Jatim untuk menindak lanjuti kasus pungli yang telah menjamur di Samsat Surabaya Barat ini, kejadian tersebut sangat merugikan masyarakat dan menantang peraturan Presiden dan Kapolri tentang Bebas Pungli.

Dalam kasus ini,  Sudah berlangsung lama, Praktek Pungli ini yang dilakukan oknum pegawai Samsat Surabaya Barat, Pegawai Negeri tersebut telah melanggar undang-undang TIPIKOR N0 20 Tahun 2001 – Pasal 05 menjelaskan, Seorang Pegawai Negeri yang digaji oleh negara, dilarang menerima meminta sesuatu imbalan dalam melaksanakan tugasnya.

Penulis: Icl
Editor: one

Iklan AndaKepiting Jimbaran


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close