Sambut HPN 2017, Karo - HP Pemprov Jatim Tanggapi Berita " Hoax " | Liputan Indonesia
, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Sambut HPN 2017, Karo – HP Pemprov Jatim Tanggapi Berita ” Hoax “

Advertisement , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Jatim, Liputan Indonesia – Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Timur Benny Sampir Wanto menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2017, mengharapkan para masyarakat dan pelajar Surabaya untuk tidak menanggapi  berita Hoax atau viral dari kelompok yang menyebut sebagai Aliansi Pelajar Surabaya (APS), juga tidak perlu pula pergi ke Balai Pemuda Surabaya pada Jum’at (10/2) usai Sholat Jum’at.

Dalam berita yang berkategori ‘hoax’ tersebut, APS menyerukan agar para siswa SMA/SMK besuk (10/2) usai sholat Jum’at untuk berkumpul di Balai Pemuda Surabaya.  “Pada jam 14.00, mereka akan ke Grahadi untuk bertemu pimpinan Pemprov. Jatim,” ujar Benny mengutip berita hoax tersebut.

Menurut berita tersebut, kelompok ini bermaksud mencari kesempatan bertukar pikiran, pandangan, dan diskusi dua arah antara pimpinan Pemprov.

Jatim dengan pelajar Surabaya terkait kejelasan regulasi pendidikan menengah dan khusus yang disiapkan oleh Pemprov Jatim terkait peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan khusus (SMA/SMK) di seluruh Indonesia dari Pemkot/kab ke Pemprov.

Pemberlakuan UU ini, menurut berita hoax tersebut. memberi pengaruh pada kebijakan sekolah gratis bagi siswa di SMA dan SMK negeri, jalur mitra warga, jalur prestasi, Organisasi Pelajar Surabaya, PPDB. Oleh karena itu, hal tsb harus segera dibicarakan bersama.

Benny menjelaskan bahwa berita viral tsb dikategorikannya sebagai ‘hoax’ karena, pertama, tidak menyebutkan secara jelas siapa kelompok ini.

Iklan anda , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

“Alamatnya dimana, telpunnya berapa, siapa pemimpinnya, tidak ada/jelas,” ujarnya. Kedua, para siswa secara normatif telah diwadahi dalam organisasi yangn disebut Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Merekalan yang berhak menyuarakan suara siswa. Ia menganalogikan ketika ada demo, maka para Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang mengkoordinasikan demo atau apapun perjuangan para mahasiswa tadi. Jadi mereka jelas identitasnya. “Para mahasiswa juga tidak lupa membawa jaket almamaternya,” ujarnya.

Urusan SMAN/SMKN Sudah Paripurna

Benny menjelaskan bahwa UU 23/2014/tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pengelolaan SLTA oleh provinsi sudah paripurna atau selesai. Undang-undang tersebut merupakan keinginan Pemerintah dan DPR agar pendidikan menengah ditangani oleh Pemprov. Tentu terdapat beragam alasan Pemerintah dan DPR sehingga menyerahkan pendidikan menengah ke provinsi.  Diantaranya, tentu saja standarisasi sekolah dan menghindari ketimpangan kualitas sekolah antar daerah.

“Jika ingin mengubahnya, para pihak dipersilahkan ke DPR sebagai lembaga yang memiliki tugas legislasi,” ujarnya.

 Sebenarnya, di UU tsb disebutkan juga jika ada aspirasi berbeda untuk disampaikan ke Kemendagri, tetapi tidak pernah ada yang melakukannya.

Terkait SPP dsb-nya, lanjut Benny, juga paripurna. Bagi keluarga miskin dapat BOS yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota Sby dengan perbandingan 50:30:20. Ia mengingatkan kembali substansi UU 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa pendidikan yang menjadi tujuan negeri ini adalah pendidikan berkualitas yang murah dan terjangkau.

Jika ada walikota atau bupati yang karena berbagai pertimbangan menginginkan gratis dipersilahkan. Bahkan, Pemprov. Jatim ingin bantuan langsung ke siswa, tidak melalui Pemprov. Dengan demikian, DPRD  dapat melakukan pengawasan terhadap dana yang diberikan kepada siswanya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan para pelajar tetap ‘cool’ serta belajar dengan baiksebagai tugas utamanya. “Pendidikanlah yang bisa merubah masa depan kita,” pesannya.

Penulis: (one)
Editor: (red)

Iklan Anda, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close