RS. Adi Husada Kapasari Surabaya Tolak Pasien BPJS

0
4754


Surabaya – Adanya pasien sakit dalam kondisi kritis yang ditolak oleh rumah sakit (RS) di surabaya kembali terjadi. Kali ini yang menolak dan tidak melayani pasien adalah RS. ADI HUSADA KAPASARI beralamat di Kapasari 97-101 Surabaya.

Penolakan pasien di RS. Adi Husada Surabaya kali ini di alami oleh warga adalah pasien bernama Hj. Mutiah saat dalam kondisi kritis dan sangat perlu pelayanan dokter, tapi dokter dan suster malah menolak masuk ke rumah sakit tanpa ada kejelasan kepada pihak keluarga pasien, kejadian ini terjadi minggu malam, sekira jam 23.20 WIB.

Pasalnya, Pasien yang sebelumnya sudah pernah masuk RS. Adi Husada ini. Namun minggu malam sekira jam 23:20Wib ditolak tanpa alasan dan tidak ada kejelasan dari dokter jaga yang tidak memakai name teks bahkan saat di konfirmasi Wartawan tak mau menyebutkan namanya. Minggu, (9/9/18).

” Saya selaku keluarga sangat menyesalkan perlakuan rumah sakit adi husada ini mas, sebab bulan lalu diterima ke RS ini, namun kali ini minggu dini hari bibi saya ditolak dan tidak dilayani dengan baik, kalau sampai meninggal dunia bagaimana. Kok perlakuannya dokter dan RS Adi Husada seperti ini, sangat tidak manusiawi, apa gara saya orang miskin yang seenaknya ditolak” ujar Holili selaku Keponakan pasien dan sekaligus wartawan Liputan Indonesia.

Baca juga:  Gubernur Doakan dan Bertekad Teruskan Perjuangan Pahlawan

Masih Holili, ” Bulan kemaren sudah opname di RS. Adi Husada Kapasari Pakai BPJS gak ada masalah kok, anehnya kemarin minggu malam ditolak oleh dokter dan Suster, padahal pasien adalah anggota BPJS VIP yang bayarnya mahal. Sampai H. Surawi suaminya bilang ke dokternya kalau BPJS gak di terima udah masukkan umum saja bayar langsung gak apa-apa asal diterima tapi tetep gak mau menerima pasien Hj. Mutiah” ucapnya.

Lanjutnya, ” Bahkan suster jaga mengancam saya mau dilaporkan ke polisi yang berusaha meluruskan dokter yang menolak pasien, saya akan laporkan ke Kantor BPJS dan Dinkes Surabaya, agar dokter, suster serta RS. Adi Husada Kapasari Surabaya ditindak lanjuti. Padahal saya sudah mengaku wartawan lah kok malah mengancam saya. Saya akan tuntut secara hukum suster dan dokter itu.” tambahnya.

Sementara saat wartawan konfirmasi ke pihak dokter jaga UGD RS. Adi Husada Kapasari yang tidak memakai name teks di dadanya dan menjawab, ” saya tidak akan memberitahukan alasan pasien yang saya tolak ini, kalau hpnya tidak dimatikan” ujar dokter jaga UGD, bahkan suster mengancam akan melaporkan polisi, ” saya akan laporkan ke polisi kalau mas ramai ramai disini”ujar suster jaga malam di UGD.

Baca juga:  Peduli Sesama, Persit KODIM Demak Beri Bantuan Anak Yatim Piatu

Perlu diketahui, rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Sebagaimana dilansir dari Klinik Hukumonline, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Bahkan, Pasal 32 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tegas menyatakan bahwa, fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan.

(1)  Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Baca juga:  Jawa Timur Sepakat Dukung Imunisasi Campak dan Rubella

(2)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Larangan penolakan pasien juga berlaku bagi rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Peraturan BPJS 1/2014) menyebutkan, setiap peserta jaminan kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (hol/red).

Bagikan berita ini

Berita Video

#infolinksbanner_dapatduitonline
hak-jawab-hak-koreksi-hak-tolak-lindo iklan-adsense
#infolinksbanner_dapatduitonline