Resto & Cafe Samchon “Bodong”, Andalalin dan Ijin Parkir Dipertanyakan

Dibaca: 1243 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya – Kasus sengketa lahan parkir di Resto & Cafe Samchon Jl. Slamet No.6-8, RT.001/RW.04, Ketabang, Genteng, Surabaya, antara oknum polisi Tambaksari dan Abdul Munhari, dalam pengelolaan parkir menjadi pertanyaan perijinannya. Terkait Andalalin serta Ijin aktifitas parkirnya tidak jelas, bahkan warga dirugikan dengan adanya aktifitas itu, di sepanjang jl. Slamet membuat macet padahal ada rambu dilarang parkir.

Pasalnya, dalam kasus ini mencuat ramai di bincangkan oleh warga sekitar, karena ruang parkir membias jadi kemacetan. Diruas sepanjang jalan Slamet khususnya Resto & Cafe Samchon, Diduga tidak mempunyai ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Lalu Lintas (Andalalin) serta dicabutnya ijin pengelolaan parkir Abdul Munhari oleh pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Selasa, (11/12/18).

Pencabutan ijin pengelolaan parkir milik Abdul Munhari menjadi pembuka pintu yang jelas, bahwa di lokasi sepanjang jl. Slamet khususnya no. 6 Resto & Cafe Samchon tidak punya ijin yang resmi dari Dishub Surabaya.

Abdul Munhari mengatakan, ” Kalau ijin pengelolaan parkir di jl. Slamet no. 6 milik saya dicabut sepihak oleh Dishub Surabaya, artinya Resto & Cafe Samchon ilegal tidak mempunyai ijin resmi dari Dishub dong, masak berbekal Surat Kuasa saja bisa melakukan aktifitas parkir, berarti itu tidak mentaati peraturan yang berlaku, dalam hal ini Dishub harus tegas serta menindak dan melakukan peninjauan  kembali, sebab pencabutan ijin parkir saya ini tidak melalui mekanisme yang berlaku dan terkesan sepihak, ” tuturnya.

Sementara, Miko Soleh SH,. Selaku pihak Kuasa Hukum Resto & Cafe Samchon mengatakan saat Rembuk Kamtibmas 3 Pilar di Polsek Genteng, ” Pihak kami mempertanyakan legalitas ijin parkir yang dimilik oleh Abdul Munhari dari Dishub, sebab Bos kami tidak pernah memberikan Kuasa dalam mengurus ijin parkir halaman, memang bos kami hanya memberikan kuasa ke bu Puji untuk mengurus perijinan tapi secara lisan,” Ujarnya.

Baca juga:  Kepala Sekolah Larang Kotori Seragam Setelah Kelulusan

Lanjut Miko, ” Kami tidak bisa janji, karena pihak owner ada di Malaysia, percuma aksi itu terbantahkan, karena owner tidak ada, kami Minta supaya pihak Kapolsek juga koordinasi langsung ke owner, supaya lawyer ini tidak dituduh aneh – aneh, kalau ada pemberitahuan polisi kan sama enaknya, kita kan hanya lawyer,” jelasnya.

Sedangkan Pihak Dishub kota Surabaya Wandi selaku kasi parkir mengatakan, ” Pihak Cafe Samchon melakukan pengaduan ke Dishub untuk melakukan klarifikasi terhadap pengelolaan parkir diarea Samchon, dan keesokan harinya Dishub memanggil Abdul Munhari untuk melakukan klarifikasi. Kami ajukan 2 hal ketentuan surat ijin tersebut. Ternyata surat kuasa dari cafe Samchon untuk kepengurusan parkir tidak ada. Makanya pihak Dishub menerbitkan surat pencabutan ijin parkir Abdul Munhari,” katanya.

Dalam hal ini pemilik Resto & Cafe Samchon telah “Lalai” tidak mempunyai ijin pengolaan parkir, padahal itu salah satu syarat penting peruntukkannya dalam mendirikan usaha, Samchon sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Di satu sisi, pembangunan atau pengembangan properti, baik itu perumahan, pusat perbelanjaan, apartemen, dan sebagainya, pasti berkaitan erat dengan kinerja lalu lintas di jaringan jalan sekitarnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh pergerakan arus lalu lintas keluar masuk kawasan properti tersebut. Mobilitas penghuni kawasan properti tersebut akan berpengaruh pada tingkat pelayanan jaringan jalan disekitarnya, oleh karena itu perlu untuk dilakukan analisa dampak lalu lintas (“ANDALALIN”)

Pengaturan lebih lanjut mengenai ANDALALIN diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (“PP No.32/2011”)

Baca juga:  Silahturrahmi Pers, Khofifah: Fokus ke Sungai Bentuk Relawan "Jogo Kali"

Menurut Pasal 47 PP No.32/2011, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN. ANDALALIN itu sendiri adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.

Setiap pengembang/ pembangun properti yang melanggar surat pernyataan kesanggupan tersebut, dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif tersebut antara lain :

  1. Peringatan tertulis;
  2. Penghentian sementara pelayanan umum;
  3. Penghentian sementara kegiatan;
  4. Denda administratif;
  5. Pembatalan izin ; dan/atau
  6. Pencabutan izin.

Perlunya tindakan tegas yang dilakukan Dishub kota Surabaya untuk melakukan sidak dan mengecek ruas jalan sepanjang jl. Slamet, Kecamatan Genteng, Surabaya. Karena dijalan tersebut telah di alih fungsikan oleh sejumlah pihak untuk lahan parkir sehingga warga setempat sangat resah dengan keberadaanya, yang membuat macet serta warga pun kesulitan untuk melintas. (one/tim)

ca-pub-2508178839453084