Rekayasa BAP, Polresta Sidoarjo Tangkap Wartawan Ade

Dibaca: 12982 kali

Bella Tidak Pernah Kenal Wartawan Ade

Foto :Wartawan Ade saat Sidang di PN Sidoarjo

Liputan Sidoarjo – Sidang lanjutan terkait penangkapan wartawan bernama Slamet Maulana (Ade) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi namun fakta persidangan tidak cocok dengan BAP Polresta Sidoarjo, Rabu (18/7/2018) siang.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua I Ketut Swarta SH MH, dengan dua hakim anggota Suprayogi SH.MH, dan Sriwati SH, M. HUM dibantu Panitera Ifan Salafi SH, Jaksa Penuntut umum (JPU) Guntur Wijaksono SH dari Kejari Sidoarjo, menghadirkan saksi diantaranya Arif Wiryawan selaku manager operasional karaoke X2 Sidoarjo, Suprayitno SH selaku Pengacara /legal dari Karaoke X2 Sidoarjo dan terakhir M Aril kharomi alias Bella adalah pemandu karaoke.

Foto : Arif Wiryawan selaku manager operasional karaoke X2 Sidoarjo, Suprayitno SH selaku Pengacara /legal dari Karaoke X2 Sidoarjo dan terakhir M Aril kharomi alias Bella adalah pemandu karaoke.

Saat mulai persidangan Hakim ketua memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi pertama untuk didengarkan keterangannya adalah Arif Wiryawan.

Dalam kesaksiannya Arif menerangkan bahwa pada 23 Nopember 2017 melalui dengan melalui pesan WhatsApp (WA) dirinya dikirimi gambar berupa foto oleh Indah Djawa. Dalam foto tersebut terlihat seorang wanita tanpa celana dengan 2 orang laki laki di salah satu ruang Karaoke. Dalam pesan itu Indah Djawa mengatakan bahwa foto itu diambil di room Karaoke X2.

Arif malam itu menghubungi security bernama Agung dan salah satu karyawan, dari keterangan mereka menyatakan kalau foto itu tidak di karaoke X2 melainkan di Karaoke DTOP.

Esok paginya Arif meminta prayitno pengacara X2 untuk menemui Indah dan manyatakan bahwa itu bukan Room 10 di X2 seperti yang dituduhkan. Dan pada tanggal 25/11/2018 Indah beserta dua orang yang diketahui adalah wartawan Ade dan seorang perempuan bernama Tama bertemu di karaoke X2, dan menunjukan room 10 untuk membuktikan bahwa itu bukan milik X2. Pada saat di room 10 Prayitno menawarkan kerjasama memasang iklan tetapi dijawab Ade bahwa menunggu jawaban redaksi, dirinya tidak dapat memutuskan.

Pada tanggal 7 Januari 2018, Arif dikirimi pesan dari Ade berupa  3 (tiga) link media yang mengangkat pemberitaan dugaan perbuatan bejat di karaoke X2. Link media tersebut adalah dari media Berita Rakyat, Liputan Indonesia, dan Surabaya Post Kota.

Karena merasa dirugikan dari pemberitaan tersebut akhirnya Arif melaporkan Ade ke pihak Polresta Sidoarjo.

Sementara itu, M. Sholeh selaku kuasa hukum Ade menyesal apa yang dilakukan Arif selaku manager X2 dan sangat mengherankan.

“Jika merasa dirugikan dari pemberitaan, kenapa tidak menghubungi ketiga media untuk menyampaikan hak jawab kok malah melaporkan. Kenapa hanya melaporkan Ade,” ucap Sholeh saat persidangan.

Baca:  Gubernur Harapkan Para Walikota Komit Laksanakan Hasil Rakernas APEKSI ke-XII 

Adapun dalam keterangan saksi kedua untuk didengarkan keterangannya adalah Suprayitno SH selaku pengacara /legal dari Karaoke X2 mengatakan, Pada tanggal 23/12/2017 malam, dirinya dihubungi Arif dan dikirimi pesan berisi foto seorang wanita terlihat melorotkan celana dalam dan terlihat 2 orang wanita disalah satu room Karaoke yang diduga di room X2.

Pada tanggal 25 Nopember 2017 terjadi pertemuan antara Suprayitno, dengan Indah Djawa berserta Ade dan Tama di Karaoke X2, dan Arif menunjukan room 10 yang tidak sama dengan foto yang dikirimkan Indah, dalam kesempatan itu Suprayitno menawarkan kerjasama pemasangan iklan kepada Ade, tetapi Ade tidak menjawab menunggu keputusan dari redaksi.

Pada tanggal 29 Nopember 2017, Suprayitno menghubungi Ade melalui pesan WA terkait berapa yang akan dibayarkan untuk iklan, dan dijawab Ade 15 juta ada 3 media yang mengetahui kasus tersebut.

Pada tanggal 6 Januari 2018, Ada pemberitaan terkait Karaoke X2, dan sekira tanggal 7 Januari 2018, Suprayitno atas perintah Arif menghubungi Ade untuk menghapus Berta, tetapi ditolak oleh Ade, dan pada tanggal 15 Januari 2018 terjadi pelaporan Ade di Polresta Sidoarjo oleh manager X2 Arif Wicaksono tetapi laporan tersebut tidak diketahui Suprayitno, dirinya mengetahui ada pelaporan setelah dipanggil sebagai saksi terakhir untuk di BAP dan HP yang jadi alat komunikasi pesan WA mereka Xiomi disita Polresta Sidoarjo sebagai barang bukti.

Selanjutnya, saat mendengarkan keterangan saksi ketiga adalah Bella, sangat terlihat banyaknya kejanggalan yang terkuak.

Kendatipun Bella membenarkan foto perempuan yang ada di dalam video melorotkan celana di tengah laki laki adalah dirinya, dia mengakui jika perbuatan itu dilakukan di dalam ruangan karaoke DTop.

Ada hal menarik terungkap ketika Hakim Ketua Menanyakan apakah bella pernah mengenal Ade. “Tidak kenal Pak Hakim,” jawabnya singkat.

Dan ketika ditanya lagi oleh hakim apakah Bella sering diajak (boking) Ade untuk Karaoke, dalam kesaksiannya Bella menjawab kenal dan pernah ketemu sama Wartawan Ade seperti yang tercantum dalam BAP dari Polresta Sidoarjo.

“Waktu di BAP Polisi, saya disodorkan foto itu (Ade), saya bingung pak hakim. dan baru kali ini saya melihat Ade, Saya kenal Ade tapi bukan Ade yang ini pak Hakim,” ucap Bella dengan gemetar.

Foto : BAP Polresta Sidoarjo berbeda dengan keterangan saksi

Sesuai fakta persidangan, pertama bahwa Ade tidak meminta sejumlah uang ataupun membujuk rayu untuk diberikan uang, Hal itu terungkap saat kesaksian Suprayitno bahwa dirinya yang menawarkan pemasangan iklan dan setelah itu mengirimkan pesan mempertanyakan berapa yang harus dibayar untuk pemasangan iklan.

Baca:  Presiden RI Didampingi Gubernur Jatim, Saat Bagikan SK Perhutanan Sosial di Tuban

Fakta persidangan yang kedua, Management X2 melalui legalnya / pengacaranya Suprayitno meminta Ade menghapus berita terkait Karaoke X2. Seperti keterangan dipersidangan oleh Suprayitno.

Fakta persidagan ketiga, management X2 tidak melakukan hak jawab melainkan langsung melaporkan Ade ke Polresta Sidoarjo, hal itu tidak sejalan dengan profesi Ade sebagai Wartawan yang dilindungi UU Pers dalam menjalankan tugas jurnalisnya.

Fakta persidangan keempat, Management X2 merasa dirugikan dari pemberitaan 3 media, yakni media Berita Rakyat, Liputan Indonesia, Surabaya Post Kota. Tetapi tidak pernah menemui media tersebut dan yang dilaporkan hanya Ade, kenapa tidak melaporkan semuanya.

Hal itu terungkap saat mereka dimintai keterangan oleh Soleh selaku pengacara Ade. Menanyakan ke saksi Arif dan Suprayitno tetapi mereka tidak dapat menjawab.

Fakta persidangan kelima, Bella menyatakan perbuatan yang dilakukan di foto adalah di X2, dan Bella adalah pemandu karaoke freelance yang biasa menemani tamu di karaoke X2 dan D Top.

Dari pengakuan Bella, diduga karaoke di wilayah hukum Polresta Sidoarjo telah terjadi pelanggaran UU Ponrografi, dan sangat memprihatinkan, Sidoarjo aman di buat untuk maksiat.

Fakta Persidangan ke enam. Didalam BAP yang dilakukan Polresta Sidoarjo terhadap Bella, Bella mengenal Ade dan sering di ajak Ade Karaoke. Tetapi dalam persidangan, Bella membantah,  tidak pernah kenal Ade dan tidak pernah di ajak karaoke.

Hasil dari persidangan, dalam agenda keterangan saksi terlihat ada ketidaksamaan antara BAP Polres Sidoarjo dengan keterangan Bella saat bersaksi.

Sesuai perkataan M Soleh didalam persidangan, hal itu harus bisa diungkap karena khawatir ada persepsi rangkaian kerjasama Ade dan Bella untuk memeras X2. Dan Polresta Sidoarjo syarat dugaan penuh rekayasa dalam penangkapan wartawan ade.

Sementara itu, Hakim mengatakan akan menunda persidangan satu minggu ke depan dengan agenda keterangan saksi lagi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sidoarjo.

Perihal rekayasa BAP tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh Prof. Dr. Sadjijono. Saat menjadi saksi ahli di Sidang Pra Peradilan.

Guru besar Hukum Administrasi FH Ubhara Surabaya, Prof Dr Sadjijono SH MHum selaku saksi ahli hukum pidana.

Penyidik Harus Profesional

Selain itu, sebagai saksi ahli pidana, Prof. Dr. Sadjijono menjelaskan tentang sah dan tidak sahnya dalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang dilakukan kepolisian Polresta Sidoarjo terhadap seorang yang berprofesi jurnalis.

“Dalam hal prosedur penetapan seorang tersangka menjadi suatu bagian teknis dalam penyidikan oleh pihak kepolisian, apalagi ini wartawan harus mangacu UU no.40 tahun 1999 tentang Pers,” kata Guru besar Hukum Administrasi FH Ubhara Surabaya.

Baca:  Wakapolda Jatim Sosialisasi dan Ikrar Pencegahan Pungutan Liar 'Pungli'

Dalam teknis penyidikan, lanjutnya, kepolisian harus berpijak pada Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 14 tahun 2012. Terkait dengan management penyidikan tindak pidana.

“Cara-cara teknis itu merupakan bagian yang melekat pada profesionalismenya seorang penyidik. Ketika tidak sesuai dengan teknis penyidikan, terlebih lagi bertentangan dengan sesuatu peraturan yang telah menjadi dasar menetapkan tersangka. Maka ini masuk kualifikasi tidak profesional,” imbuhnya.

Kalau seharusnya ada pemanggilan terlebih dahulu untuk dimintai keterangan sebelum ditetapkan tersangka, namun sudah dilakukan penangkapan, secara teknis penyidik tidak profesional.

“Terkait suatu tindakan penyidik di dalam menjalankan wewenang jabatan berkaitan erat dengan profesionalismenya seorang penyidik. Karena penyidik menjalankan profesi, maka terikat adanya suatu kode etik profesi,” terangnya.

Tindakan penyidik yang menjalankan wewenang dan jabatan berdasarkan kehendak, tidak terlepas menjalankan fungsi kepolisian di bidang penegakan hukum. Terikat adanya suatu kode etik profesi.

Maka ketika (penyidik) mengambil langkah-langkah menjalankan profesi itu tidak sesuai dengan etika profesi di sinilah dinilai bertentangan. Dan di kualifikasi tidak profesional. Dalam menjalan profesi sebagai seorang penyidik. Langkah-langkah tindakan pejabat kepolisian itu terikat pada kode etik profesi. Maka disitu bisa dinilai pada kode etik ini.

Profesor juga menganggap dalam berita acara penyidikan (BAP) yang dilakukan kepolisian tidak memenuhi dan merampas haknya seseorang sebagai tersangka untuk di dampingi kuasa hukumnya dinilai cacat administrasi.

“Di sini disyaratkan dalam undang-undang. Bahwa tersangka itu diberikan hak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya. Jadi penyidik di kualifikasi sebagai cacat yuridis di dalam BAP tersebut,” ucapnya.

Profeser juga menegaskan, dalam undang-undang ITE yang di sangkakan pada tersangka oleh petugas kepolisian merupakan delik aduan.

“Bahwa undang-undang ITE itu cenderung kepada delik aduan. Jadi ada yang mengadu, dan yang mengadu yang merasa dirugikan (korban), bukan oeang lain, dan ini terkesan penangkapan pesanan” pungkasnya.

(21k)