Polsek Tambaksari Langgar Perber, Rehabilitasi Pengguna Narkoba Tanpa Asesmen

Foto: Terlihat Tersangka Itok diborgol diatas Motor saat di tangkap Petugas.

Surabaya, – Kinerja Polsek Tambaksari kini menjadi sorotan awak media, Terkait proses Rehabilitasi pengguna narkoba, Puspito hadi (itok) pekerja cleaning Service Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak yang di duga tanpa melalui asesmen dari BNN sesuai Peraturan Bersama (Perber) dan tiga hari bebas.

Informasi yang di himpun Liputan Indonesia, Puspito hadi (itok) Oknum Tenaga Honorer (Cleaning Service) Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak, di tangkap ketika hendak bertransaksi narkoba di wilayah kelurahan tandes (13/09/2017), 2 Minggu lalu.

Kanit reskrim Polsek Tambaksari IPTU Faridha Aryani, SH, membenarkan adanya penangkapan tersebut, ” Iya benar kita telah menangkap terlebih dahulu Erlang selaku pengedar Narkoba, lalu kami kembangkan, kemudian tersangka menyebut dan mengantar kami ke kantor imigrasi, karena pengguna yang hendak beli adalah pekerja disana, namun walaupun terbukti positive karena tidak ada barang bukti atas permintaan keluarga di rehabilitasi. ” Tutur Kanit reskrim Polsek Tambaksari Surabaya saat ditemui wartawan.

Lanjutnya, ” Karena tidak cukup bukti atau tidak ada bukti untuk si tersangka Puspito Hadi positive pengguna narkoba, lalu kami tangkap, setelah itu kami lakukan koordinasi kepada keluarganya, dan meminta kita untuk merehabilitasi Puspito Hadi, kemudian kita arahkan ke Orbit selaku Rehabalitasi swasta karena permintaan keluaga dan bayar sendiri,” Terakhir kita serahkan ke Orbit, tapi untuk si kurir kita tahan karena ada bukti sabu mas,” Terangnya.

Disinggung masalah prosedur rehabilitasi, Kanit reskrim IPTU Faridha Aryani tetap bersikukuh apa yang di lakukannya sudah sesuai SOP ” Itu kalau ke BNN mas, Yayasan rehab bukan hanya BNN tapi ada juga yang swasta seperti orbit dan lain – lain, dan terakhir saya serahkan ke Orbit mas ” Tutupnya.

Baca:  Pakde Karwo Ingatkan Pancasila Harus Jadi Working Ideology

Waktu terpisah, dihimpun oleh Liputan Indonesia dari Narasumber yang dipercaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menuturkan, ” Hal itu sudah tidak sesuai peraturan bersama (Perber) mas, kalau hasil Voluntair itu sah – sah saja tidak perlu asesmen, karena ini hasil dari proses ditangkap walaupun tidak ada barang bukti mestinya kalau mengacu pada aturan bersama harus memalui asesmen,” Tukasnya.

Lanjut orang nomer satu BNNP, Perlu diketahui kalau mengacu pada peraturan bersama Peraturan Bersama (Perber) yang dibuat dan diputuskan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Kepala Badan Narkotika Nasional, ini kutipannya ” Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkotika dan positif menggunakan narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan. Jika tanpa Asesmen Terpadu dari BNN, berarti Polsek Tambak Sari sudah bermain itu mas, kita akan panggil Ketua orbit itu. Jika terbukti kita tindak lanjuti mas. ” Tutur orang BNNP.

Narasumber dari BNNP juga menambahkan ” Pemeriksaan meliputi Hasil Laboratorium dan berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, baru bisa direhabilitasi, kalau pengguna narkoba ditangkap polisi itu wajib direhab di tempat rehabilitasi pemerintah bukan tempat rehab swasta mas ” tutupnya.

Baca:  Tim Anti Bandit Berhasil Tangkap 7 Tahanan Kabur

Terpisah, DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H. Pakar Hukum Pidana Ubhara Kepada Liputan Indonesia Menuturkan, ” Di dalam pengamatan saya kalau penindakan atau penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba para penegak hukum harus benar benar memahami tujuan dari undang-undang tersebut, polisi sekarang kasih pasal diawur saja. Pernah saya melihat, dengan barang bukti 0,40ml sudah dikasih pasal 112, 114 padahal seharusnya itu kategori pengguna pasal 127 dan wajib di rehabilitasi di BNN bukan di penjara, itu perlu dilakukan pengawasan atau di kontrol berkas khususnya kasus Narkoba. ” Ujarnya.

Makanya didalam undang-undang hukum pidana tersebut itu dikatakan tindak pidana penyalah gunaan narkoba bukan tindak pidana narkoba,” Artinya narkoba sesungguhnya kalau di gunakan secara positif banyak manfaatnya untuk sisi-sisi kemanusian, karena itu penegakan hukumnya harus di pahami dulu, bentuk bentuk dan kualifikasi dari tindak pidana yang diatur didalam undang undang tersebut. ” Jelas Guru Besar Ahli Hukum Pidana Ubhara

Perlu diketahui, pengguna narkoba Puspito Hadi (Itok) yang positif menggunakan narkoba jenis sabu menjalani proses rehabilitasi di Orbit, Namun hebatnya dalam waktu tiga hari sudah bebas dan bekerja kembali, seharusnya pelaku wajib menjalani pengobatan secara intensif dan memberikan efek jera.

Tambah Solehuddin, ” Bandar narkoba yang menjual sabu kepada tersangka harus diusut dan dikembangkan kasusnya hingga  akar-akarnya, para bandarnya ditangkap, bukan hanya penggunanya saja yang ditangkap. ” Tutupnya.

Bersambung… (icl).

Bagikan berita ini

Hak Jawab / Hak Koreksi:
Via Email:
Redaksi@LiputanIndonesia.co.id
Newsliputanindonesia@gmail.com
Baca Lainnya