Polemik Proyek Dharmahusada Lagoon, Polda Jatim Intruksikan Buka Pengaduan Warga Terdampak Kerusakan

Dok, foto Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera

Liputan Indonesia || Surabaya – Proyek pembangunan Apartemen Grand Dharmahusada Lagoon (GDL) yang sempat menuai protes ratusan warga kawasan perumahan elit dharmahusada mas yang terdampak kerusakan, disorot DPRD dan Pemerintahan, Jum’at (2/8/2019).

Sebelumnya, sempat diberitakan dalam pantauan dilokasi, kerusakan bangunan hampir dialami seluruh rumah yang berada di Perumahan Dharmahusada Mas. Kerusakan rumah diwilayah pemukiman elit itu, bervariasi. Mulai dari retak-retak pada bagian tembok pagar, hingga anjlog pada struktur bangunan rumah warga.

Sejauh ini, banyak diantara penghuni rumah telah melakukan perbaikan sepihak, guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera menyampaikan, kami Kepolisian Polda Jawa Timur membuka pengaduan atas dampak kerusakan yang terjadi.

“Intruksi, Kalau ada yang diresahkan ya sudah lapor, kan selama ini, warga juga belum melaporkan dampak kerusakan rumah warga,” ujar Perwira melati tiga ini, saat di Hubungi melalui Whatsapp pribadi, Jum’at (2/8/2019).

Sebelumnya, PT PP Property tidak mau mengakui penyebab kerusakan ratusan rumah warga Dharmahusada Mas. Hal ini, dikatakan Nur Jaman, selaku Project Director PT PP Property saat menghubungi salah satu Wartawan Media Online Faktualnews.co.

Nur Jaman menggelar Konferensi Press Kamis kemarin 1 Agustus 2019 bertempat di Caffe Rolass diikuti puluhan media guna menjawab berbagai pemberitaan miring yang diduga bangunan proyek yang berdampak pada kerusakan rumah warga.

“Sebenarnya begini Pak. Kalau definisi mengakui itu kan karena menurut semua itu kan ada logika berfikirnya pak. Lokasi kita itu berada cukup, sangat dibilang apa ya, mungkin lebih dari 200, 300 meter ya pak ya,” ujar Nur Jaman, menjawab wartawan, dikutip dari Faktualnews.co Kamis kemarin.

Diduga tudingan jarak lokasi yang berada lebih dari ratusan meter yang membawa dampak rumah warga, dikutip dari berita sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menjelaskan pada saat sidak pihaknya melihat kondisi ratusan rumah mewah itu retak akibat penurunan tanah. Penurunan tanah itu sangat terlihat karena terjadi cekungan sekitar 10 cm, dan akibatnya cukup fatal terhadap ratusan rumah di Dharmahusada Mas.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey menelusuri ternyata proyek pembangunan apartemen Grand Dharmahusada Lagoon tersebut akan membangun basement 3 lantai (ke bawah).

Politikus Partai NasDem ini meminta pada manajemen proyek pembangunan apartemen untuk bertanggung jawab secara penuh atas kerusakan yang ditimbulkan dengan cara mengembalikan seperti semula.

“Warga sempat diminta untuk membuat rincian biaya kerusakan semacam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi setelah dibuat oleh warga hanya disetujui 30 persen. Padahal seharusnya tidak ada tawar menawar, harus 100 persen diganti,” katanya.

Hasil penelusuran Awey, ternyata proyek pembangunan apartemen Grand Dharmahusada Lagoon tersebut akan membangun basement 3 lantai (ke bawah).

Politikus Partai NasDem ini meminta pada manajemen proyek pembangunan apartemen untuk bertanggung jawab secara penuh atas kerusakan yang ditimbulkan dengan cara mengembalikan seperti semula.

“Warga sempat diminta untuk membuat rincian biaya kerusakan semacam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi setelah dibuat oleh warga hanya disetujui 30 persen. Padahal seharusnya tidak ada tawar menawar, harus 100 persen diganti,” katanya.

Dia menambahkan, izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen tersebut bisa dipersoalkan, bahkan bisa dicabut jika tidak mengikuti tahapan dan aturan yang sudah tercantum dalam peraturan daerah, Bersambung (Tjn)

Berita Terkait

Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker