PLT Kepala Daerah Sangat Bisa Lumpuhkan Pemprov

Dibaca: 199 kali
0

Plt Kepala Daerah Bisa Lumpuhkan Pemprov

LIPUTANINDONESIA.CO.ID, Surabaya — KINERJA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim diprediksi akan berjalan tersendat pada tahun 2015. Ini imbas dari pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan di 18 daerah di Jatim. Karena selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus ada pejabat Pelaksana tugas (Plt) yang biasanya diambilkan dari pejabat pemprov. Dengan jumlah sebanyak ini bukan tidak mungkin gubernur akan mengerahkan kepala dinas dan kepala SKPD lainnya untuk merangkap jabatan jadi Plt kepala daerah.

Hal ini terjadi dengan pertimbangan pelaksanaan Pilkada serentak, dilaksanakan September sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbitkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum lengser. “Ya ini harus dilaksanakan gimana lagi wong nggak ada yang lainnya,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo, di kantornya Jl Pahlawan Surabaya.

Kondisi ini membuat kepala SKPD harus membagi konsentrasinya antara tugasnya sebagai kepala SKPD dan Plt kepala daerah. Keinginan Gubernur menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk 18 kab/kota didukung penuh DPRD Jatim. Namun demikian Plt tidak saja dapat diambil dari pejabat eselon II dilingkup Pemprov Jatim, tapi bisa diambil dari pejabat di lingkungan kab/kota setempat
yang memiliki eselon II seperti Sekdakab atau Sekdakot.

Ketua FP Golkar Jatim, Sahat Tua Simandjutak menegaskan tak ada masalah tentang penunjukan Plt dari pejabat eselon II di lingkup Pemprov Jatim. Mengingat Plt tidak harus bertempat di kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, karena memang yang bersangkutan tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Sebaliknya mereka bisa memantau dari jauh, karena disana ada Sekda yang merupakan eselon tertinggi dan yang juga ketua tim anggaran.

Baca juga:  Prof. Dr. Sadjijono SH., MHum Marahi Oknum Polisi Tak Paham Rambu Lalu Lintas

 “Jadi tidak ada masalah. Toh ada Sekdakab/Sekdakot yang nanti akan membantu tugas Plt. Apalagi kita tahu SKPD di Pemprov Jatim cukup banyak hingga 44. Jadi saya kira keputusan gubernur perlu didukung penuh,” tegas Sahat.

Sedang Anggota FPDIP Jatim, Sugiono mengaku jika Plt tidak hanya dari dari pejabat di Pemprov Jatim, tapi Sekdakab/Sekdakot juga bisa duduk sebagai Plt. Apalagi mereka dipastikan sudah mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing secara detail. “Memang untuk memutuskan Plt adalah gubernur yang kemudian diusulkan ke Mendagri untuk mendapat persetujuan. Tapi agar tidak menyulitkan pejabat yang ada di Pemprov Jatim lebih baik mengusulkan Sekda setempat untuk menjadi Plt,” lanjutnya.

Terlepas dari itu semua, memang untuk penunjukan Plt harus dikoordinasikan agar pelayanan di Pemprov Jatim tidak keteteran. Dan kalau bisa yang ditunjuk sebagai Plt merupakan Kepala SKPD yang tidak bersentuhan dengan pelayanan umum. “Bisa saja diambil dari Bakowil, Staf ahli dan Asisten,” papar politisi asal Pacitan ini.

Ditambahkannya, jika dari 18 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada, rata-rata jabatannya habis bulan April sampai Agustus 2015. Itu artinya harus ada Plt akan melaksanakan tugas hingga proses pelantikan bupati/walikota yang dilakukan oleh Gubernur Jatim. “Kalau masalah Plt sebenarnya clear. Toh di Jatim banyak pejabat eselon II. Termasuk Sekdakab/Sekdakot juga bisa ditunjuk Plt,” ujarnya.

Sementara itu, buntut munculnya kasus dugaan korupsi dana hibah ini di Bawaslu Jatim, proses rekrutmen panwaslu kabupaten/kota, untuk pilkada 2015 belum bisa dilakukan. Hingga saat ini, Bawaslu Jatim belum bisa menggelar pleno pembentukan tim seleksi (timsel). “Bawaslu RI memerintahkan kepada Bawaslu segera membentuk timsel. Namun, pleno tertunda terus, karena masih ada kasus dan diperiksa Polda terus. Kami tidak bisa fokus. Padahal di Jawa Tengah sudah terbentuk timsel 5 November lalu,” tutur Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko.

Baca juga:  Sepeninggal Sosok Habib Ali (Abuya) Surabaya

Untuk diketahui, surat Bawaslu RI nomor 1011/Bawaslu/X/2014 tertanggal 27 Oktober lalu bersifat segera. Memerintahkan Bawaslu Jatim untuk melakukan proses rekrutmen panwaslu kab/kota.Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah turun tangan terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pilgub Jatim senilai Rp 1,6 miliar. Hal ini membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim sulit menghindar dari jerat hukum atas kasus ini.

Menurut Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum (APU) Provinsi Jatim Supriyanto, BPK sudah memberi teguran atas dana hibah pilgub tersebut. Ini karena sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp 1,6 miliar belum juga dikembalikan. “Surat teguran BPK sudah kami teruskan ke Bawaslu selaku pengelola anggaran. Prinsipnya, mereka harus segera mengembalikan,” tegasnya.
Supriyanto sendiri tidak mengetahui posisi Rp 1,6 miliar tersebut, termasuk siapa yang membawa. Yang pasti, kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola anggaran. “Saya tidak tahu, apakah bendahara atau yang lain. Pokoknya, pengelola harus bertanggung jawab,”ujarnya.(beritametro).

ca-pub-2508178839453084