Perangkat Desa dan Lurah Driyorejo Diduga Korupsi Raskin | Liputan Indonesia
, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

Perangkat Desa dan Lurah Driyorejo Diduga Korupsi Raskin

Advertisement , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru
, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru


Surabaya, liputan indonesia – Oknum kepala desa Randegansari kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik dan perangkatanya, Korupsi beras keluarga  miskin ( raskin )

Modus korupsinya menaikkan harga jual raskin melebihi harga yang ditetapkan pemerintah, Harusnya dijual Rp1.600 per kilogran dijual jadi Rp2.000 perkilogram.kamis (14/07/2016)

Hal ini terungkap saat tim investigasi Media Liputan indonesia dan LSM Lasbandra mendapatkan laporan dari warga dusun klitih Desa Randegansari kecamatan Driyorejo yang keberatan dengan mahalnya raskin. Selasa (12/07/2016)

” Saya kalau ambil harus bayar Rp30.000 mas,kalau gak ada ya nunggu punya uang dulu, jadi kalau gak punya uang kita tidak makan beras mas, makan nasi jagung, ketela, singkong. Percuma mas walaupun ada bantuan dari pemkab dibuat bancak’an sama perangkat desa dan lurah”. Ucap warga berinisal US 36th

Basri  selaku Ketua RT dusun Klitih desa randegansari  mebenarkan harga tebus beras miskin warga membayar Rp30.000 per 15 kilogram.

                   

Sementara lanjut basri  mengaku jika Harga Tebus Raskin (HTR), sebenarnya Rp.27.500.Itu sudah ketentuan dari balai desa,ada catatannya dan Bayan desa klitih pun sudah mengetahui.

Iklan anda , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru

 ” Tidak bakalan ada dan gak mungkin kejadian seperti itu diwilayah  kecamatan Driyorejo” itu  pasti bukan disini itu mungkin di wilayah Surabaya”. Ucap staf kecamatan bidang kesra ( yudi wijaksono ).

” Staff kecamatan tidak mau cerita, terkesan membela lurah yang berbuat kesalahan tersebut. Seharusnya pihak kecamatan wajib memberikan suatu bantuan kepada warga tidak mampu beli beras dengan memberikan solusi ” kata Candra selaku Tim LSM.

Oknum Kades beserta perangkatnya bisa dijerat dengan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah sesuai Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(icl/ishk)

Advertisement , #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru
Iklan Anda, #1 Situs berita Indonesia terkini, kabar hari ini, informasi terbaru


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close