Pengamat: MKD sudah bisa menjatuhkan sanksi

Dibaca: 159 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia
LiputanIndonesia.co.id, Jakarta — Keterangan Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan Luhut Pandjaitan pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dinilai pengamat “tak relevan” dengan fungsi MKD untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran kode etik dalam pertemuan Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid dengan pimpinan Freeport.

Bahkan, pengamat menilai MKD sebenarnya sudah punya cukup bukti untuk memberikan sanksi terhadap Setya Novanto.

Peneliti politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan bahwa, secara esensi, Setya Novanto memang meminta pertemuan kedua dan ketiga antara dirinya, pengusaha Riza Chalid, dan pimpinan Freeport, Maroef Sjamsoeddin.

Setya Novanto juga “dengan sengaja” tidak menghadirkan pimpinan dewan lain atau staf pimpinan lain dalam pertemuan.

Atas dasar fakta-fakta ini, menurut Syamsuddin, MKD sudah bisa menjatuhkan hukuman karena substansi ada atau tidaknya pelanggaran etik sudah terpenuhi.

“Ini majelis etik, bukan pengadilan hukum. Tidak mesti (ada) pengakuan, Setya Novanto kan tidak membantah bahwa pertemuan kedua dan ketiga atas permintaan dia. Yang dibantah (adalah) statusnya Sudirman Said, legal standing,” kata Syamsuddin.

“Kalau soal legalitas, apakah rekaman itu memang legal, hal-hal yang bersifat prosedural (seperti itu) memang dituntut dalam pengadilan hukum. Dalam mahkamah etik, apabila substansinya sudah dipenuhi, ya bisa dijatuhi hukuman,” katanya.

Keterangan yang diberikan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan juga, menurut Syamsuddin, hanya bersifat konfirmasi karena namanya disebut 66 kali, namun tidak menambah bobot bukti atau substansi pelanggaran etika yang tengah menjadi pembahasan.

Bagi Syamsuddin, sidang MKD “sudah selesai” dengan kesaksian dari pimpinan Freeport, Maroef Sjamsoeddin, sebagai perekam pertemuan, sehingga MKD bisa mengambil sanksi bagi Setya Novanto.

Dalam kesaksiannya di MKD, Luhut Pandjaitan ditanya oleh tiga anggota MKD yang berbeda, yaitu Sarifudin Sudding, Supratman Andi Agtas, dan Akbar Faizal, kenapa namanya disebut sampai 66 kali oleh Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid “seakan-akan semua sudah dikomunikasikan dengan saudara”.

Baca juga:  Debat capres: Jokowi kenalkan 'Dilan' alias Digital Melayani, Prabowo janji 'pertahankan Pancasila sampai titik darah terakhir'

MKD meminta keterangan dari Menkopolhukam Luhut Pandjaitan.
Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Luhut mengulang jawaban yang sama, “Yang mulia tanyakan saja (pada) mereka berdua.”

Ketika ditanya wartawan tentang urgensi kesaksian Luhut, anggota MKD Junimart Girsang, mengatakan bahwa kesaksian Luhut untuk melengkapi bukti yang ada.
Pengamat politik Yunarto Wijaya menanggapi bahwa, dalam kasus ini, Luhut adalah “aktor sekunder”.

“Sama (posisinya) seperti JKW atau JK yang disebut-sebut,” katanya, sehingga pemanggilan Luhut tidak ada relevansi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Hingga kini, menurut Yunarto, MKD seharusnya mendalami isi percakapan yang menyangkut Setya Novanto, mendalami kesaksian Setya Novanto, serta kesaksian Maroef Sjamsoedin dan Sudirman Said terhadap Setya Novanto.

Bukti dan kesaksian yang mereka kumpulkan sejauh ini, kata Yunarto, “sudah cukup, lebih dari cukup untuk pemberlakuan sanksi”.

Suasana sidang MKD saat meminta keterangan dari Maroef Sjamsoeddin, dirut Freeport Indonesia.Yunarto membandingkannya dengan saat MKD menjatuhkan sanksi ringan pada pelanggaran kode etik Setya Novanto ketika bertemu dengan Donald Trump yang bisa dilakukan tanpa ada pertemuan dengan pihak terlapor.

“Jika memang skala kasus ini lebih besar, dan butuh pemanggilan saksi-saksi, tapi saksi-saksi yang penting sudah dipanggil. Bagus jika MKD bisa menghadirkan Riza Chalid satu hingga dua hari ke depan, MKD punya otoritas untuk memanggil paksa. Tapi daripada berkutat, lebih baik ambil keputusan secepatnya, sebelum reses,” kata Yunarto. (bbc)

ca-pub-2508178839453084