Penetapan Tersangka Sapto Berdampak Mal Administrasi, Cidrai Citra Polri

Dibaca: 183 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Surabaya – Liputan Indonesia Sidang ketiga perkara praperadilan dengan No. Register Perkara 46/praper/2016/PN.Surabaya yang digelar di ruang sidang Tirta 2 kali ini menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Prof. Dr. H. Sadjijono S.H., M.Hum yang juga Guru Besar Hukum Administrasi  Universitas Bhayangkara dan mantan Anggota Polri Bidkum Polda Jatim.

Ahli menjelaskan bahwa wajah peradilan pidana sudah saatnya konsisten serta konsekuen dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

” Dalam putusan dimaksud frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dianulir menjadi 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP”. Ujar Ahli

” Pemaknaan Pasal 184 KUHAP haruslah melihat Pasal selanjutnya yaitu Pasal 185, 186, 187, 188,189 KUHAP yang mana pemeriksaan Saksi, Ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa adalah sebagai alat bukti yang harus dinyatakan dipersidangan.

” Sehingga kekuatan pembuktian yang dimaksud 184 adalah di proses persidangan. Sedangkan pengumpulan bukti guna menentukan tersangka, penangkapan dan penangkapan memiliki parameter pembuktian yang tidak sama dan tidak mungkin berpacu pada 184 sehingga penyidik akan kesulitan dlm menetapkan tersangka ketika aparat penegak hukum konsisten dengan putusan MK. Akan tetapi putusan MK memiliki kekuatan hukum yg mengikat (final and binding), sehingga harus dipatuhi sebagai the guardian of constitution.

Selanjutnya ahli menjelaskan terkait Mal Adminisnistrasi dikategorikan menjadi 3 jenis sebagimana diatur Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahn yaitu:
1. Larangan Melampaui Wewenang.
2. Larangan Mencampuradukan Wewenang.
3. Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Dan juga penyidik selaku pejabat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang penegakkan hukum juga harus patuh dan taat dengan AUPB Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur) khususnya Asas Kecermatan.

Baca juga:  Polisi Jelaskan Peran Emak-emak Tersangka Kampanye Hitam

Diketahui dalam jawaban penyidik dalam sidang praperadilan mengakui adanya Human Error Typing, tidak relevan dan hal yang dimaksud bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 12 tahun  2014 tentang Manajemen Penyidikan dan Peratutan Kabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana bahwa tidak ada kelonggaran terkait Human Error Typing.
Sehingga penetapan tersangka Sapto Peristiawan Yudho Nugroho berikut Penngkapan dan juga Penahanan adalah cacat yuridis. Terlebih asas hukum menyatakan “ex falco quolibet” yang mana tindakan awal yang salah akan membawa dampak yang salah pula. Sehingga haruslah dibatalkan. Jelas Ahli Hukum juga mantan Polisi.

Harapan Prof. Dr. H. Sadjijono S.H., M.Hum kepada Polri khususnya di wilayah Hukum Polrestabes Surabaya lebih profesional, dalam menyikapi suatu permasalahan kasus pidana maupun perdata.

Dengan adanya kasus salah tangkap Sapto Peristiawan Yudho Nugroho dinilai akan bertambah panjang Citra buruk di mata masyarakat, Pentingnya tindakan tegas, berupa sangsi terhadap Para Oknum Polsek Bubutan Surabaya. agar kedepan lebih mewaspadai tindakan yang sekiranya melanggar peraturan dan kode etik Polri jangan terulang kembali.

Masih Prof, Saya bangga dengan Polri karena saya juga mantan polisi, juga banyak anak Didik saya menjadi polisi. tapi bilamana ada yang mencidrai nama baik institusi Polri saya Nomer satu yang tidak terima, saya merasa terpanggil serta prihatin atas peristiwa ini, dan saya datang kesini untuk memberikan sedikit pencerahan kepada semua yang hadir dalam sidang, Polisi bukan preman, tapi polisi adalah penegak hukum tanpa kekerasan serta Polisi adalah bagian dari masyarakat yang wajib kita lindungi jika itu terbukti tidak bersalah secara fakta hukum.

Selama ini saya sangat menekankan kepada anak Didik Polisi di Ubhara agar selalu berpegang teguh Sumpah TRI BRATA dan juga supaya menjaga nama baik Polri dimanapun dia bertugas, apalagi Kapolri yang baru menekankan agar lebih dekat dengan Rakyat dan lakukan tugas dengan Profesional hingga membawa dampak positif dan kembali dipercayai oleh masyarakat di Indonesia ini.” Tutup Mantan Anggota Polisi Bidkum Polda Jatim. (Red/tim).

Baca juga:  Satreskoba Polrestabes Surabaya Ungkap Bandar Ganja Jaringan Dari Lapas
ca-pub-2508178839453084