Part 3, Ungkap Mega Korupsi Kebenaran Dana Hibah Bawaslu Jatim 2013

Dibaca: 1132 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Dana hibah Bawaslu Jatim 2013 perlu Peninjauan Kembali (PK) oleh KPK, dan Belum Ada SPJ Rampung.

Liputan Surabaya – Sepertinya kasus korupsi yang terjadi di dalam tubuh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2013 yang diperuntukan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2013 harus dilakukan Peninjauan Kembali oleh aparat penegak hukum, dimana dalam hal ini adalah KPK.

Pasalnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab dan menjebloskan ke tahanan dari beberapa pejabat Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ternyata masih menyisakan aktor dan para pejabat utama yang kebal hukum dan dianggap bertanggung jawab terkait kucuran dana hibah sebesar Rp.142.253.329.000.

Sebagai korban yang turut dijebloskan ke dalam penjara terkait dana hibah ratusan milyar tersebut, pensiunan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Samudji Hendrik Susilo Bali mengungkapkan, dalam kasus mega korupsi yang telah terjadi pada tahun 2013 diduga kuat banyak penyimpangan yang dilakukan pejabat utama Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Saat menjelaskan pada Liputan Indonesia terkait kejadian tersebut, Samudji Hendrik mengatakan, setelah selesai kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2013, hingga akhir bulan Oktober 2013 belum ada bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Bawaslu Jatim.

“Dana hibah sebesar Rp.142.253.329.000 belum ada Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ)” ungkapnya.


Terkait alokasi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 142.253.329.000, Samudji Hendrik juga menjelaskan, bahwa dana hibah yang diperuntukan agar dikelola oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11.620.933.200 dan sebesar Rp.130.632.395.800 yang dikelola oleh Panwaslu dari 38 Kabupaten / Kota se Jawa Timur sampai sekarang fiktif.

Baca juga:  APLINDO Deklarasi Dukung PBB Pada Pemilu 2019

“Sampai sekarang tahun 2018 memang belum ada SPJ. Intinya dana hibah sebesar Rp. 142.253.329.000 belum ada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) rampung, dan perlu dilakukan penelusuran kembali, dan ini banyak yang terlibat korupsi semua pihak-pihak yang terkait dengan dana hibah Bawaslu 2013. Dan saya akan mengungkapkan semua siapa saja yang menerima kucuran dana itu, kepada media Liputan Indonesia melalui surat saya. ” tegasnya.

Sekadar diketahui, Samudji Hendrik menceritakan, Dana Hibah dari APBD tahun 2013 diperuntukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur saat adanya kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013.

Dana yang dikucurkan kepada Bawaslu Jatim juga tidak main-main. Uang rakyat sebesar Rp.142.253.329.000 digunakan Bawaslu Jatim dan Panwaslu dari 38 Kabupaten / Kota se Jawa Timur mensukseskan pesta demokrasi pada tahun 2013.

Dalam penyaluran Dana Hibah ratusan milyar, ternyata Pemprov Jatim melakukan secara dua tahap pencairan. Untuk pencairan pertama Bawaslu menerima Rp. 85.352.000.000 dan pada tahap kedua sebesar Rp. 56.901.329.000.

Setelah kasus mega korupsi ini mencuat, dan dianggap bertanggung jawab adalah keenam orang, diantaranya adalah Ketua Bawaslu Jawa Timur, SF, AMR (Sekertaris Bawaslu Jatim), SSP dan AP (anggota Bawaslu Jatim), GSW (Bendahara Bawaslu Jatim), serta IDY (rekanan penyedia barang dan jasa), serta beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab dijebloskan ke dalam penjara. Berbeda dengan nasib keenam orang itu, mereka para Komisioner Bawaslu Jatim yang sempat dijadikan tersangka, namun akhirnya divonis bebas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. (TIM)

Bersambung . . .

ca-pub-2508178839453084