Mantan Kapolsek di Garut, ralat pernyataan dapat perintah menangkan Jokowi-Ma’ruf

Pasang Iklan Disini
Foto: Sulman Aziz, Mantan Kapolsek Pasirwangi.

Liputan Indonesia | Garut — Kapolsek Pasirwangi, Sulman Aziz dicopot dari jabatannya, kini ia meralat pernyataannya mengenai arahan pimpinannya agar memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dengan adanya pernyataan itu, mantan Kapolsek Pasirwangi, Sulman menuding bahwa Kapolres Garut, Budi Satria Wiguna, telah mengarahkan dan perintahkan seluruh kapolsek di wilayahnya agar memenangkan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Iklan anda Banner Lindo

“Kemarin saya telah melaksanakan press conference di Lokataru yang disiapkan oleh Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan satu kesalahan saya. Saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam pilpres 2019 ini,” kata Sulman Aziz, Senin (01/04), sebagaimana dilaporkan wartawan di Bandung, Julia Alazka.

Sulman menambahkan, pernyataan tersebut murni karena ‘emosi’.

Pasang Banner Iklan Disini

“Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek, dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo Sandi di Kecamatan Pasirwangi,” katanya.

Tapi Sulman tak membantah adanya arahan dari kapolres untuk mendata dan memetakan kekuatan pendukung dari dua pasangan capres-cawapres.

Namun, menurutnya, pendataan dan pemetaan kekuatan pendukung sebagai antisipasi keamanan.

“Agar bisa diantisipasi apa yang kemungkinan akan terjadi dan untuk memperkirakan berapa kekuatan yang harus disiapkan,” tambah Sulman.

Pada Minggu (31/3), Sulman Aziz mengadu kepada awak media tentang atasannya yang berat sebelah dalam Pemilu Presiden 2019.

“Seandainya kalau di wilayah kami bertugas paslon nomor 1 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan,” kata Sulman di hadapan media, Minggu (31/03).

Sulman juga mengklaim dirinya dicopot dari jabatan kapolsek lantaran berfoto dengan ketua panitia penyelenggara dukungan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 25 Februari 2019.

Baca juga:  AKBP Takdir Mattanete Turut Sukseskan 100 Hari Kerja Kapolri, Optimalkan Kinerja Polri

Sulman masih menjadi anggota polisi. Setelah dicopot dari kapolsek, sekarang ia ditempatkan di Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas.

Netralitas Polri

Tudingan ini pun langsung ditepis Kapolres Garut, Budi Satria Wiguna.

“Kalau dari pengakuannya mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan,” katanya kepada media, Minggu (31/03).

Menanggapi hal ini, Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, mengatakan netralitas kepolisian sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

“Kita sudah cukup tegas. Sudah disampaikan semuanya. Ya, netralitas itu sudah final dan tak bisa diganggu gugat lagi. Kalau ada yang melanggar ya ditindak. Begitu,” kata Dedi saat dihubungi wartawan, Senin (04/01).

Secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, mengaku sejak awal dirinya mempertanyakan prosedur pengakuan yang bersangkutan.

Semestinya, kata Poengky, mantan Kapolsek Pasirwangi Sulman Aziz melaporkan hal itu ke Divisi Propam, bukan ke publik. Sebab, Sulman masih aktif sebagai anggota polisi.

“Aturan Polri, kalau misalnya ada dugaan atasan salah, atau dia sendiri salah, ya itu Propam urusannya. Bukan berteriak-teriak di publik… Ini aneh polisi kalau kayak gini. Saya malah menduga ini ada apa ini. Jangan-jangan ada something yang dia bawa, misinya, itu,” kata Poengky, Senin (04/01).

Misi tertentu

Sebagai pihak yang dirugikan dari pengakuan Sulman, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago angkat bicara.

Irma menduga ada misi tertentu yang dibawa Sulman, yaitu mendelegitimasi institusi kepolisian.

“Kan bukan cuma itu yang dilakukan, semua kan di-deligitimasi. Mulai dari penyelenggara pemilu, semua kan di deligitimasi,” kata Irma tanpa menyebutkan pihak yang melakukan deligitimasi penyelenggaraan Pemilu 2019, Senin (04/01).

Irma juga mengaku tak mau ambil pusing dengan peristiwa ini.

Baca juga:  Dana Subsidi BBM juga untuk pembangunan prasarana.

“Sudah tutup kuping saja. Ngapain pusing-pusing,” katanya.

Topik netralitas aparat keamanan bukan sekali ini saja menjadi sorotan. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun lalu, perwira polisi pernah dituding ikut campur dalam proses pencoblosan, seperti di Maluku. (bbc)

Tempat iklan banner anda
Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close