LSM Sinyalir Dugaan “Curang” Pelaksanaan Proyek Di Kabupaten Banjar

0
Dibaca: 1128 Kali

MARTAPURA – Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar pada sektor pembangunan mendapat sorotan tajam dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus mengamati dan mengawasi kinerja oknum-oknum “nakal” Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun Kelompok Kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada kegiatan pelaksanaan proyek.

Ketua Komisi Nasional Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.KPK) Kalimantan Selatan, Achmad Novel Rosyadi mengaku menemukan ada dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu oknum ASN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di salah satu SOPD atau dinas yang ada kegiatan proyek pembangunan.

Dibeberkannya, kecurangannya dalam bentuk terjadinya afiliasi antara oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut dengan pengurus salah satu penyedia jasa yang menjadi kontraktor pelaksana pekerjaan.

“Kami menduga terjadi afiliasi antara PPK dengan kontraktor pelaksana yang menjadi pemenang tender atau lelang di salah satu dinas dan itu sudah jelas melanggar perpres,” bebernya.

Dijelaskannya, dalam Perpres No 70 Tahun 2012 perubahan atas Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 6 huruf e tentang pertentangan kepentingan berbunyi menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam penjelasannya menghindari terjadinya afiliasi atau keterkaitan hubungan, baik antar penyedia barang/jasa, maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/pejabat pengadaan. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat kedua.

Baca juga:  Presiden Jokowi Siap Bangun Seribu BLK di Ponpes 2019 Tahun Depan

“Yang kami temukan sangat jelas terjadi afiliasi karena hubungan PPK tersebut dengan Direktur perusahaan yang ditunjuk menjadi pemenang tender dan melaksanakan pekerjaan proyek merupakan saudara kandung, dan menurut dalam perpres memiliki hubungan satu derajat,” jelasnya.

Ditambahkan Ovel, kecurangan ini sudah terjadi sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 dan tidak 1 atau 2 proyek saja, melainkan sudah lebih dari belasan proyek dari yang nilainya puluhan juta rupiah hingga miliyaran rupiah.

“Dari data yang kami pegang ada lebih dari belasan proyek yang dikerjakan dari yang nilainya puluhan juta sampai proyek yang bernilai lebih dari satu miliyar sejak 2014 hingga 2016,” ungkapnya.

Namun, Ovel juga menduga keterlibatan dari tim pokja yang memuluskan penyedia jasa tersebut menjadi pemenang lelang lantaran alamat penyedia jasa yang terindikasi terafiliasi dengan PPK proyek yang ditenderkan merupakan rumah dari oknum PPK proyek tersebut. Padahal, anggota pokja tersebut juga bertugas satu dinas dengan PPK proyek tersebut dan mustahil jika tidak mengetahui alamat penyedia jasa atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk sebagai pemenang tender merupakan rumah dari PPK proyek tersebut.

Baca juga:  Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin Ditangkap KPK

“Tim pokjanya kan rekan kerja satu dinas dengan PPK proyek yang ditenderkan, mustahil jika tidak tau alamat domisili kontraktornya merupakan rumah PPK, jadi sangat mungkin tim pokja juga terlibat,” curiganya.

Sambil menunjukkan bundel berkas, Ovel mengaku sudah menyusun untuk laporan kepada penegak hukum, namun sampai saat ini masih melengkapi data dukung dan bukti-bukti kecurangan dan pelanggaran hukum.

“Data dan bukti masih kami lengkapi, untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum ASN salah satu dinas dilingkungan pembak Banjar tersebut sudah jelas ada dan tinggal melengkapi lagi,” terangnya.

Menurutnya lagi cenderung menduga oknum Pejabat Pembuat Komitment (PPK) tersebut sangat mungkin mengendalikan perusahaan penyedia jasa milik saudara kandungnya yang ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan sehingga bisa disangkakan melanggar Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pasal 12 Huruf i yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja ikut serta dalam jasa pemborongan, pengadaan ataupun persewaan yang sepenuhnya atau sebagian ditugaskan kepadanya untuk mengurusnya dan atau mengawasinya, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” tandasnya. (pRI)

Baca juga:  Atasi berita Hoaks di Medsos Mafindo siapkan alat deteksi