LSM KPK Nusantara dan warga Surabaya Demo Melawan dan Perangi Mafia Tanah

0
785

Surabaya – Dari berbagai elemen Warga Tambak Asri Surabaya menuntut kepada Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Pahlawan Surabaya guna menyampaikan dan melaporkan ulah oknum pejabat nakal dan mafia tanah, Karena dinilai meresahkan warga yang menempati lahan atas hak sewa tanah negara, dalam hal ini aset Pemprov Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan meminta perlindungan hukum kepada Gubernur Jawa Timur dari mafia tanah yang mengaku tanah Tambak Asri adalah milik Budi Hartono atau Hartono Motor.

Anehnya, warga memanfaatkan tanah tersebut harus membayar sewa kepada mafia tanah, padahal seharusnya uang tersebut masuk ke kas negara.

Dalam tanggapannya, Heru Tjahjoyo selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Selasa (4/9/2018). mengatakan untuk menyelamatkan aset negara yang disarankan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), Ia menjelaskan informasi di beberapa portal berita yang menyebutkan bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai tersanga oleh Reskrim Polres Tanjung Perak terkait tanah Tambak Asri.

Dalam hal ini, Heru Tjahjoyo adalah bagian dari tim penyelamat aset, Namun anehnya ia sempat dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya untuk dimintai keterangan terkait tanah tersebut.

Baca juga:  HUT TNI Ke-72, Kodam V Brawijaya Mengadakan Lomba Foto Dan Karya Tulis

Menurut Heru Tjahjoyo, di tanah tersebut memang sedang terjadi sengketa antara Budi Hartono mengklaim sebagai pemilik sah tanah, serta melaporkan Dinas Perikanan dan Kelautan karena telah menyewakan tanah tersebut ke perorangan untuk didirikan bangunan.

Mantan Bupati Tulungagung dua periode ini menjelaskan, ” pemerintahan memiliki bukti yang sah terkait kepemilikan tanah tersebut. Bahkan atas saran BPK, saat ini proses sertifikat tanah atas nama Dinas Kelautan Dan Perikanan juga sedang dilakukan. ” ucapnya.

Lanjutnya, ” Atas saran dari BPK pula, maka sekitar 100 warga menempati tanah tersebut kemudian ditertibkan perjanjian sewa. Nilai sewa juga telah ditetapkan dalam perda dan uang sewa langsung ditransfer ke Bank Jatim untuk masuk ke kas daerah.” jelasnya.

Heru Tjahjoyo sudah mengklarifikasi dan menghubungi Kasatreskrim Polres Tanjung Perak, ternyata atas nama dirinya tidak ada penetapan tersangka atas nama dirinya.

Himawan Estu Bagijo, Kepala Biro Hukum Pemerintahan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan, ” Tanah milik Kementerian kemudian diserahkan ke Dinas Kelautan, jadi itu tanah sah milik negara. Jadi sah bagi pemda untuk menarik sewa kepada orang yang menempati tanah tersebut.”ujarnya.

Baca juga:  Cafe Heaven Surabaya Diduga Bayar Upeti Agar Bisa Buka

Seperti yang dikutip media fajarnusantaranews.com, Warga yang menempati dan mendirikan bangunan diatas Tanah Negara didampingi LSM KPK Nusantara meminta kepada Gubernur Jawa Timur agar untuk ikut andil guna melindungi warga Tambak Asri yang menempati tanah bersengketa dari mafia tanah.

Mafia tanah mengaku Tanah Tambak Asri adalah milik pribadi. Warga didampingi LSM KPK Nusantara akhirnya di temui oleh pihak Pemprov Jawa Timur yang mana perwakilan dihadiri 10 orang di ruang rapat Brawijaya lantai 2 Jalan Pahlawan no 110 Surabaya, Selasa 4 September 2018 telah dilakukan pertemuan dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Pemprov jatim tegas menyelamatkan aset Tanah Tambak Asri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Memberi Perlindungan Hukum kepada warga Tambak Asri (129kk) saat pelaksanan proses hukum terkait kejelasan status tanah Tambak Asri.

3. Meminta kejelasan tentang status batas wilayah ( status tanah wilayah ) Moro Krembangan dan Genting Asemrowo, Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Timur, Kabid Aset PPKD Provinsi Jawa Timur dan LSM KPK Nusantara yang diwakili oleh Achmad Misdi serta warga Tambak Asri Surabaya.

Baca juga:  Telat Bayar, FIF Sidoarjo "Ancam" Sita Motor Almarhum

Ketua DPD Jatim LSM KPK Nusantara, H. Yusuf Santana menambahkan, ” Kami LSM akan melawan mafia tanah yang berada Surabaya, bersama DPC KPK Nusantara serta elemen Masyarakat hingga titik darah penghabisan. Secara hukum maupun premanisme.” Tutupnya. (red)

Bagikan berita ini

Berita Video

#infolinksbanner_dapatduitonline
hak-jawab-hak-koreksi-hak-tolak-lindo iklan-adsense
#infolinksbanner_dapatduitonline