KPUD dan Bawaslu Sampang Abaikan Panggilan Komisi I DPRD

0
1092

Ketua Komisi I DPRD Sampang : PSU Bukti Kelalaian dan Diduga Hamburkan Dana Pilkada 2018, Bawaslu dan KPUD Sampang Tidak Melaksanakan TUPOKSI nya.

Sampang – Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu, (05/09) lalu, dengan menyebutkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak valid dan logis, sehingga mengharuskan ada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018.

Tetapi Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Insiatun saat ditemui awak media di ruang kerjanya tidak mau disalahkan dengan menyebut itu bukan kesalahan dari penyelenggara, Soal DPT Pilkada 2018 yang menurut Mahkamah Konstitusi tidak valid dan logis.

” Ini bukan karena kesalahan dari pihak Panwaskab Sampang, itu karena MK mempunyai penilaian tersendiri,” ucap Insiatun di Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang di Jalan Rajawali II, Senin, (10/09/2018).

Lebih lanjut Insiatun mengatakan, MK mempunyai penilaian tersendiri apa yang terjadi pada pilkada 2018. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa kami sudah jelas telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan undang-undang Pilkada dan Bawaslu.

Baca juga:  Sukseskan Anti Narkoba, AZNOTEAM DPD Jatim Kembali Gelar Rapat Kerja

“Kami sudah melaksanakan sesuai undang-undang regulasi yang mengatur tentang pemutakhiran daftar pemilih yang menurut penilaian MK tidak valid dan logis,” kilahnya.

Dengan adanya Pernyataan insiatun selaku Ketua Bawaslu tersebut, mendapat tanggapan tegas dari R. H. Aulia Rochman Selaku Ketua Komisi I DPRD Sampang Beliaunya berhak mengelak, tapi perlu dingat putusan MK itu sudah mutlak dan harus di akui oleh KPUD dan Bawaslu Sampang.

” Pilkada Jilid Pertama sudah menghabiskan Uang Rakyat Pulahan Milyar dan menghasilakan PSU, itu adalah bukti lalainya KPU dan Bawaslu kab Sampang dalam menjalankan TUPOKSI nya sehingga kesalahaan DPT tidak valid dan Tidak Logis.” Terangnya

Saat di singgung, Langkah Apa Yang akan dilakukan Komisi I DPRD Sampang dalam waktu dekat ini terhadap bawaslu dan KPUD.

” Pada hari jumat (06/9) DPRD Sampang (komisi I) sudah melayangkan surat panggilan ke kpu dan bawaslu sampang untuk dimintai keterangan senin, (10/9). dan Alhamdulillah mereka tidak datang dan tidak ada penjelasan akan ketidak hadiran mereka, jadi sudah jelas bahwa KPUD Sampang sudah tidak profesional ditiap tiap person nya, jadi semua komisioner dipertanyakan elektabilitasnya/ kredibelitasnya akan kemampuan nya, Padahal panggilan lembaga terhormat DPRD ini hanya mau mempertanyakan akan pertanggung jawaban anggaran yang sudah terserap dalam pemilihan pilkada jilid pertama beberapa waktu yang lalu, kedua sudah sejauh mana proses persiapan untuk pilkada jilid 2, atau PSU, dan Yang ke tiga kita akan mempertanyakan dasar dasar kesalahan yang mengakibatkan adanya PSU/ pemilu jilid 2 ini. ” Tegasnya Aulia.

Baca juga:  Keterangan Kasipropam dan Kapolsek Sukolilo Mbalelo, Diduga Nantang Peraturan Kapolri
Bagikan berita ini

Berita Video

#infolinksbanner_dapatduitonline
hak-jawab-hak-koreksi-hak-tolak-lindo iklan-adsense
#infolinksbanner_dapatduitonline