Kominfo: Perusahaan Media Wajib PT, Wartawan Tidak Bisa Dijerat UU ITE | Liputan Indonesia

Kominfo: Perusahaan Media Wajib PT, Wartawan Tidak Bisa Dijerat UU ITE

Advertisement

wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik.

Jurnalis atau Wartawan tidak bisa dijerat UU ITE, selama dia masih tergabung dengan Perusahaan media yang berbadan hukum. Wartawan atau Jurnalis dan Perusahaan Media punya UU Pers no. 40 tahun 1999, pelaksananya Dewan Pers. Polisi harus laporkan ke Dewan Pers jika ada sengketa berita atau laporan dari korban pemberitaan.

Liputan Indonesia | Jakarta, Kominfo – Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, Djoko Agung Heryadi, mengatakan  Undang-Undang ITE tidak memblengu kebebasan pers tapi justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan jurnalis berdasarkan Undang – Undang Pers.

Menurut Agung,  berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah memberikan perlindungan bagi wartawan karena adanya unsur, “dengan sengaja dan tanpa hak,”. Dengan adanya unsur “tanpa hak” wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik.

“Artinya wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU No.40/1999 tentang Pers dilindungi Haknya dan tidak bisa dikenakan UU ITE, jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada complain dari masyarakat terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik,” kata Agung saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pelatihan untuk Pelatih (ToT), tentang Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia (IKPI), pada 27 – 28 Februari 2015 di Pusdiklat Kominfo, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat(27/2).

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE, dijelas Agung, berdasarkan uji materil terhadap pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, kemudian amar putusan -putusan MK No.50/PUU-VI/2008 permohonan pemohon di tolak.

Iklan anda Banner Lindo

Kemudian Amar Putusan MK No.2/PUU-VI/2009 permohonan tidak dapat diterima. Kemudian Kesimpulan Mahkamah yaitu norma Pasal 27 ayat(3) dan Pasal 45 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Konstisional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan MK No.1/PUU-XIII/2015 yaitu MK menyetujui penarikan kembali permohonan pemohon.

Dia menambahkan terkait pembatasan dalam Cyberspace, berdasarkan perundang-undangan di Indonesia justru memberikan kebebasan dan melindungi HAM bagi warga negara untuk mengekpresikan dirinya dengan bertanggung jawab.

“Pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia misalnya diseminasi konten Pornografi, yang bertujuan untuk melindungi anak dan menjaga moral bangsa.” Ungkapnya seperti yang dikutip dari Kominfo.go.id

Selain itu pembatasan konten Perjudian, yang bertujuan melindungi keluarga, Terkait penghinaan jelas untuk melindungi HAM warga negara. Begitu juga konten mengandung SARA. Hal ini untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Disamping itu berita bohong yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, Ini juga untuk melindungi masyarakat dari penipuan online. (red)

Iklan AndaKepiting Jimbaran


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close