Kinerja Polres Sampang Disorot Masyarakat

Dibaca: 157 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Sampang, Liputanindonesia.co.id  – Kasus dugaan pemalsuan legalisir ijasah oleh AKH.AMIN untuk mencalonkan pilkades Baruh 2015 lalu. Polisi Resort (Polres) Sampang telah melayangkan surat terhadap Yayasan Grahadi Brawijaya Selaku Penasehat Hukum Lsm & Media Jawapes.

Surat yang dilayangkan Polres Sampang adalah terkait penetapan AKH.AMIN sebagai calon Kades Baruh 2015 yang di duga salah oleh Pendumas karena menggunakan fotocopy  ijasah MTs, di legalisir oleh pihak yang tidak berwenang Bukan merupakan ranah Pidana.

Sugeng Nugroho SH selaku selaku Penasehat Hukum Lsm & Media Jawa Pes mengatakan, sudah jelas legalisasi (legalisir) ijasah AKH.AMIN yang di pakai mencalonkan pilkades 2015 yang lalu tidak di Legalisir oleh pihak yang berwenang / yang mengeluarkan ijasah tersebut. ” Polres Sampang masih bersikukuh bukan Tindak Pidana, apa mau bermain main dengan Hukum “, Ungkapnya.

Maraknya pemalsuan ijasah ini, pernah dikecam keras oleh Kepala Kepolisiian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Badrodin Haiti menegaskan, “Legalisasi ijazah yang palsu atau dipalsukan juga akan diproses oleh polisi. kerana melanggar Undang-Undang pendidikan Nasional dan KUHP. Seperti yang tertuang dalam pasal 2 Permendikbud No 29 Tahun 2014”.Tegasnya.

Dalam  Pengesahan fotocopy ijazah/STTB (Legalisir Ijazah) dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkuatan. ” Pihaknya akan tetap melanjutkan,  keterangan Palsu AKH.AMIN dalam proses Pilkades 2015 yang lalu,  ke Polda Jatim, Mabes polri, maupun Ke Komisi III DPR RI dan seterusnya ” Imbuh Sugeng.

Satreskrim Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, telah mengabaikan kecaman Kapolri tentang pemalsuan Legalisir Ijasah , dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya. Bersambung. (spk/on1)

Source: Jawa pes.
Baca juga:  Festival Rujak Uleg Surabaya 2016
ca-pub-2508178839453084