Keterlibatan SKPD Sidoarjo pada Korupsi PD Aneka Usaha

Dibaca: 14256 kali

SIDOARJO – Kasus Korupsi di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2017, yang telah menjerat diantaranya Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Sidoarjo, Amral Soegianto, menyisakan berbagai pertanyaan dikalangan para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gramaphora.

Menurutnya, Sebenarnya korupsi yang terjadi di tubuh PDAU ini terindikasi dilakukan oleh banyak pejabat.

“Saat itu, Pihak Kejari sudah memeriksa beberapa Kepala Dinas terkait korupsi PDAU ini,” Kata Hidayat, Ketua LSM Gramaphora Kabupaten Sidoarjo.

Ditambahkannya, pada sekitar bulan Juli tahun lalu, beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diperiksa tim Penyidi Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam pengembangan kasus korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Mereka adalah Mustain Baladan Kepala dinas Pendidikan, Drs. Imron kepala BPMPKB, Dian Wahyuningsih Kepala Dinas Pasar, Medi Yulianto Kepala Dispendukcapil, Djoko Supriyadi Pjs. Dispora, Dr Ika Harnasti Kepala Dinas  kesehatan, Hery Susanto Kabag Hukum, Ary Suyono Kabag Kerjasama, dan Puguh Dispora.

“Namun kelihatannya sudah tidak berlanjut, nggak tahu apa sebabnya,” Terangnya.

Baca:  Kabareskrim Berikan Sangsi, Pada Polisi yang Penjarakan Pengguna Narkoba

Dinas atau bagian yang pimpinannya diperiksa tim penyidik Kejari tersebut dalam mencetak segala jenis kegiatan kantornya dilakukan di PDAU bidang Grafika. Dan diduga mereka mendapatkan  komisi dari tindakannya tersebut. Bahkan waktu itu ada 2 Kepala Dinas yang mangkir dalam pemanggilan penyidik Kejari untuk pemeriksaan yaitu Mustain Baladan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo dan dr Ika Harnasti selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo.

“Karena semua terkait uang negara. Baik biaya pencetakan maupun komisi  yang diterima,” jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang saat itu dijabat Sunarto belum menjelaskan secara detail nilai feedback dari banyak dinas dan modus Yang dinilainya ada unsur dugaan korupsi itu. Apakah itu feedbacknya dari pihak PDAU atau dinas yang mencetakkan surat dan dokumen yang dananya dari APBD.

“Semuanya akan jelas setelah dilakukan pemeriksaan nanti  feedback tersebut dari dinas atau  PDAU. Yang keduanya milik pemerintah,” Jelas Sunarto saat itu (22/7/2017).

Namun sampai hari ini, hasil pemeriksaan dari para Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo yang diduga menerima fee dari biaya pencetakan berbagai dokumen di PDAU tidak nampak dan tidak ada kelanjutan. (Jun)

Baca:  Ilegal Drilling, Polda Jambi Amankan Empat Orang Pelaku