Kebijakan Offset Dalam Pembelian Sistem Senjata dari Luar Negeri

Dibaca: 169 kali
0
Situs+Berita+Indonesia+Dunia+Liputan+Indonesia

Liputanindonesia.co.id, Jakarta – Sudah dua tahun terakhir Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Offset terkatung-katung. Hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa baktinya pada 20 Oktober 2014, peraturan itu belum ditandatangani. 

Sementara pemerintahan pengganti mantan Jenderal itu sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan menandatangani peraturan pemerintah itu.

Satu di antara hal menarik dari RPP itu adalah ketentuan offset dalam pengadaan sistem senjata dari luar negeri. Di mana besaran puncaknya adalah 35 persen, suatu target yang tak mudah untuk mencapainya. Apalagi untuk mencapai hal itu dibutuhkan perundingan panjang dengan negara penjual senjata kepada Indonesia.

Dalam urusan offset selama ini, Indonesia terkesan berani meminta offset kepada negara tertentu saja. Akan tetapi Jakarta tak berani meminta offset kepada Washington dan Moskow. 

Lihatlah pengadaan sistem senjata dari kedua negara, baik yang sudah terealisasi maupun masih dalam kontrak. Tak sedikit pun Jakarta meminta imbalan berupa offset atas penjualan sistem senjata kedua negara kepada Indonesia.

Padahal di masa lalu, Jakarta berani meminta offset kepada Washington dan Amerika Serikat pun memenuhi permintaan Indonesia itu. Pertanyaannya, mengapa Indonesia terkesan takut meminta offset kepada Amerika Serikat dan Rusia?.(Gdf/TSM)

Baca juga:  Diknas Manado Digeledah Kejari, Diduga Terkait Korupsi Sertifikasi
ca-pub-2508178839453084