JOKOWI : Modus Biro Jasa adalah Pungli, Harus Dipecat | Liputan Indonesia

JOKOWI : Modus Biro Jasa adalah Pungli, Harus Dipecat

Advertisement


Jakarta, Liputan Indonesia – Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) diresmikan Presiden, guna memberantas Modus Biro Jasa adalah Pungli yang dilakukan para Oknum petugas PNS maupun siapa saja yang terkait pelayanan masyarakat seperti kepengurusan Paspor Imigrasi, SIM, STNK, KTP, KSK, Surat Tanah, aksi Tilang titip sidang yang biasa dilakukan oknum polisi akan di berikan sangsi keras hingga pemecatan oleh Presiden Jokowi. Terbongkarnya pungli di bagian perizinan Kementerian Perhubungan menunjukkan pungutan liar (pungli) yang telah banyak merugikan masyarakat masih terjadi di mana-mana. Sebagai acuhan uang suap operasi tangkap tangan (OTT) di Kemenhub total Rp 95 juta. Uang tersebut dimasukkan dalam amplop dan ditulisi nama PNS yang dituju.


” Didalam ada tulisan untuk siapa saja yang nantinya uang itu akan di berikan, (PNS yang dituju),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dalam jumpa pers di lantai 6 Kemenhub, Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Terseretnya OTT Kemenhub 6 orang dan 2 Di antaranya merupakan PNS. Sedangkan sisanya honorer dan pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub. Barang bukti yang ditemukan terbagi di dua lantai Kemenhub. Lantai pertama di lantai 6, yakni uang Rp 34 juta. Sedangkan di lantai 12, uang Rp 61 juta. Buku tabungan hampir Rp 1 Milliar, dan nilai uang yang ditemukan yakni dalam bentuk seratus ribu dan lima puluh ribuan. Dugaan kuat uang ini untuk mengurus masalah perizinan di Ditjen Perhubungan Laut.

Himbauan Presiden.
Joko Widodo Presiden menegaskan terbongkarnya pungli di bagian perizinan Kementerian Perhubungan menunjukkan pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat masih terjadi di mana-mana. ” Perlu saya peringatkan kepada seluruh instansi PNS mulai sekarang stop yang namanya Biro Jasa adalah pungli. para Oknum petugas PNS maupun siapa saja yang terkait pelayanan masyarakat seperti kepengurusan Paspor Imigrasi, SIM, STNK, KTP, KSK, Surat Tanah, aksi Tilang titip sidang dilakukan oknum  polisi akan di berikan sangsi keras hingga pemecatan Hentikan pungli!” Tutur Presiden, Selasa (11/10/2016).

Jokowi nampak marah besar, karena masih ada pungli di instansi atau lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kegeraman Presiden bertambah dengan dengan adanya laporan Kapolri terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta Pusat. Presiden ingin melihat dan memastikan pada seluruh lembaga atau instansi, agar menghentikan pungli terutama pada pelayanan masyarakat.

” Saya mendapat laporan bahwa ada yang ditangkap dengan bukti surat-surat kapal, pungli ratusan ribu dan jutaan rupiah. Sudah saya perintahkan ke Kementerian Perhubungan, tertangkap, langsung pecat,” katanya setelah rapat kabinet terbatas di kantor presiden, Selasa

Presiden juga menyoroti beberapa sentra pelayanan masyarakat di beberapa Kota besar lainya yang dianggap masih kental dengan pungli yakni pengurusan SIM, KTP, Akta Kelahiran dan paspor. Presiden ingin melihat dan memastikan pada seluruh lembaga atau instansi, agar menghentikan pungli terutama pada pelayanan pada rakyat.

Sementara, Pratikno Menteri Sekretaris Negara mengutip pernyataan Presiden, “Tebal telinga sehingga apapun yang telah disampaikan, berulangkali digembar-gemborkan tentang pemberantasan pungli atau korupsi. Orang-orang semacam ini tidak layak menjadi pelayanan publik” Tegasnya.

Himbauan Kapolri Kepada Jajaran Polda.
Jenderal Pol Tito Karnavian Kapolri juga menyerukan kepada jajarannya dari tingkat Kepolisian Daerah (Polda) hingga Kepolisian Sektor untuk mendukung program yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia yakni memberantas pungutan liar (pungli) dan penegakan hukum.


“Polri harus mendukung reformasi penegakan hukum yang dicanangkan oleh presiden karena pada saat ini masyarakat masih mengeluhkan pungli di mana-mana, di sentra pelayanan publik pengurusan SIM, STNK, BPKB dan KTP. Hal ini yang harus jadi perhatian,” ujarnya.

Masih Kapolri,  pihaknya (OTT) menangkap beberapa orang, memiliki saksi dan mengamankan barang bukti berupa uang dan dokumen. “Ada calo, ada petugas yang berkembang ke petugas yang lain, ini yang juga perlu diwaspadai di beberapa wilayah. Mereka (Calo) berperan yang memainkan, nantinya juga akan di setorkan kedalam (Instansi)” ujarnya.

Kapolri meminta masyarakat jangan segan-segan melapor jika menemukan pungli seperti itu karena pungli jelas merugikan masyarakat. (Red/Can)

Iklan AndaKepiting Jimbaran


Media Liputan Indonesia Di Terbitkan PT. LINDO SAHABAT MANDIRI - Mengemban Tugas Sosial Kontrol Masyarakat, Bekerja Berdasarkan UU No: 40 Thn 1999 Tentang PERS | Wartawan kami di TKP dilengkapi Kartu Tugas dan ID Card PERS, Jika ada Wartawan kami menerima Suap / Imbalan terhadap narasumber harap laporkan ke Redaksi (Klik Disini) atau 08170226556 & 081259764162, kami butuh Dukungan Saran serta Kritik Anda. Kami ada untuk Anda.
Back to top button
error: ©Liputan_Indonesia...!!
Close